Suara.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, mengatakan tidak menutup kemungkinan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bakal rampung dan disahkan dalam masa sidang DPR tahun ini, atau sebelum masa reses.
Hal itu diketahui merupakan keinginan dan target pemerintah agar RUU tersebut selesai pada Agustus atau Oktober 2020, sebelum DPR kembali reses. Terkait hal itu, Willy memandang semua kemungkinan bisa terjadi.
"Kelihatannya bisa kalau hari ini terus maraton seperti ini. Karena tinggal 1.800-an DIM. Cuma tergantung, ini kan berat semua ya. Kalau secara kan ini sampai 10 Oktober kan, kalau secara ancang-ancang ya visible lah tapi tergantung floor, saya gak bisa berandai-andai," tutur Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2020).
Belum lagi, lanjut Willy, masih ada sembilan fraksi di DPR yang pasti memiliki perbedaan pandangan terkait pengesahan RUU Cipta Kerja.
"Kenapa? Masih ada sembilan fraksi, sembilan-sembilannya punya pandangan, punya sikap," ujar Willy.
Sebelumnya DPR RI memastikan rancangan omnibus law undang-undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker, akan disahkan sebelum awal Oktober 2020.
Kekinian, progres penyusunan ruu yang banyak ditolak elemen masyarakat tersebut disebut telah mencapai 75 persen.
Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, satu suara dengan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penyusunan RUU Ciptaker yang hampir rampung.
"Memang sudah 75 persen," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Baca Juga: Jalan Tengah soal RUU Cipta Kerja Terus Diupayakan Pemerintah dan DPR
Ia mengungkapkan, selama ini sudah ada 6.200 daftar inventaris masalah (DIM) yang terselesaikan dari jumlah keseluruhan 8.000.
Kalau misalkan dikerjakan setiap hari, kecepatan menyelesaikannya bisa mencapai 50 hingga 100 DIM.
"Maka perkiraan kita akhir September bisa kita selesaikan. Disahkan sebelum reses 9 Oktober," ujarnya.
Tidak ada hambatan berarti dalam pembahasan RUU Ciptaker tersebut. Pasalnya, meskipun anggota DPR RI tengah menjalani masa reses, pembahasan tersebut tidak pernah terputus.
"Kemarin selama masa reses rata-rata setiap kali pertemuan kita menyelesaikan 100 DIM."
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Supratman Andi Agtas, menjelaskan mengapa selama ini pihaknya terus membahas RUU Cipta Kerja saat masa reses.
Berita Terkait
-
Jalan Tengah soal RUU Cipta Kerja Terus Diupayakan Pemerintah dan DPR
-
Bentuk Tim Perumus, Serikat Pekerja dan DPR Bakal Bahas RUU Cipta Kerja
-
Tolak RUU Cipta Kerja, Faisal Basri: Rugikan Rakyat, Untungkan Oligarki
-
Ini Alasan Pakar Minta RUU Cipta Kerja Segera Disahkan
-
Tuai Kritik, Ardhito Pramono Benarkan Dibayar Unggah #IndonesiaButuhKerja
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO