Suara.com - Masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan rupanya memiliki kerinduan agar tentara bisa kembali pimpin Indonesia lagi. Ada banyak sebab mengapa rakyat menginginkan hal tersebut.
Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting disebutkan kalau publik merasa kondisi keamanan negara menurun tajam.
Penurunan keamanan sendiri dinilai seakan memuncak ketika pandemi Covid-19 turut mewabah di dalam negeri. Lantas seperti apa pemaparannya?
Sejumlah sebab
Dalam hasil survei yang dirilis, disebutkan sebelum corona mewabah –periode Desember 2018 hingga Januari 2019– publik merasa kondisi keamanan Indonesia rata-rata di atas 60 persen.
Sementara kini, nampak turun tajam ke 52 persen. Beberapa penyebab dituding menjadi sejumlah faktor. Penilaian masyarakat sempat turun sekitar bulan Mei-Juni 2019 akibat kerusuhan penetapan hasil pilpres 2019.
Beberapa waktu kemudian, persepsi publik atas kondisi keamanan Indonesia kembali membaik hingga mencapai angka 66 persen di awal Maret 2020, atau sesaat sebelum pandemi Covid-19.
“Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam, 52 persen pada bulan Juni. Dan sekarang belum pulih pada posisi masih pada 52 persen,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani yang dinukil dari laporan Hops.id -- media jaringan Suara.com, Senin 24 Agustus 2020.
Turunnya penilaian publik terhadap keamanan di Tanah Air juga seakan sejalan dengan laporan di kepolisian. Di mana tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami kenaikan sebesar tujuh persen sejak pandemi terjadi.
Baca Juga: Kominfo Minta Layanan Telemedisin Perhatikan 3 Hal untuk Jaga Keamanan Data
Rindu dipimpin tentara
Kerinduan publik terhadap tentara yang diharap kembali pimpin Indonesia tergambar dalam survei SMRC. Disebutkan publik menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.
Kata Saiful, sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional indonesia. Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.
“Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19,” kata Saiful Mujani.
Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19. Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.
Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional. Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12,3 persen.
Berita Terkait
-
Tentara Israel Siksa WNI Aktivis Global Sumud Flotilla
-
ITSEC Asia Perkuat Keamanan Siber dan AI Indonesia, Talenta Muda 14 Tahun Jadi Sorotan
-
Rasa Aman Bukan Bonus! Kevin Wu PSI Sentil Lemahnya Keamanan di Jakarta Barat
-
Meta Tambah Fitur Keamanan Iklan di Threads, Pengiklan Kini Bisa Blokir Konten Sensitif
-
Kondisi Masih Rawan, Pemerintah Terus Siaga Soal WNI Ditahan Israel
Terpopuler
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
- Bawa Energi Positif, Ini 7 Warna Cat Tembok yang Mendatangkan Hoki Menurut Feng Shui
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Kronologis 9 WNI Bebas dari Tentara Israel Setelah Diculik di Laut Menuju Gaza
-
Mengapa 9 WNI Ditangkap Militer Israel? Kronologi, Misi, dan Jerat Hukum Internasional
-
Menlu Sugiono Geram, Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI
-
Leony Vitria 'Kuliti' Borok Sampah Tangsel: Anggaran Miliaran, Hasilnya Nol Besar?
-
LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun
-
Sedang Tidur Pulas, Gunawan Dihujani 9 Bacokan Celurit di Kontrakan Tomang
-
Pelapor Mafia Tanah Malah jadi Tersangka, Kini Pasrah Kehilangan Harta
-
Menteri LH: Sampah Organik Jadi Kunci Utama Penurunan Emisi Metana Indonesia
-
9 WNI Bebas dari 'Neraka' Penjara Ktziot Israel, Alami Kekerasan dan Pelecehan
-
Terkuak, Instruksi 'Rem Dikit-dikit' di Balik Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur