Suara.com - Masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan rupanya memiliki kerinduan agar tentara bisa kembali pimpin Indonesia lagi. Ada banyak sebab mengapa rakyat menginginkan hal tersebut.
Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting disebutkan kalau publik merasa kondisi keamanan negara menurun tajam.
Penurunan keamanan sendiri dinilai seakan memuncak ketika pandemi Covid-19 turut mewabah di dalam negeri. Lantas seperti apa pemaparannya?
Sejumlah sebab
Dalam hasil survei yang dirilis, disebutkan sebelum corona mewabah –periode Desember 2018 hingga Januari 2019– publik merasa kondisi keamanan Indonesia rata-rata di atas 60 persen.
Sementara kini, nampak turun tajam ke 52 persen. Beberapa penyebab dituding menjadi sejumlah faktor. Penilaian masyarakat sempat turun sekitar bulan Mei-Juni 2019 akibat kerusuhan penetapan hasil pilpres 2019.
Beberapa waktu kemudian, persepsi publik atas kondisi keamanan Indonesia kembali membaik hingga mencapai angka 66 persen di awal Maret 2020, atau sesaat sebelum pandemi Covid-19.
“Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam, 52 persen pada bulan Juni. Dan sekarang belum pulih pada posisi masih pada 52 persen,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani yang dinukil dari laporan Hops.id -- media jaringan Suara.com, Senin 24 Agustus 2020.
Turunnya penilaian publik terhadap keamanan di Tanah Air juga seakan sejalan dengan laporan di kepolisian. Di mana tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami kenaikan sebesar tujuh persen sejak pandemi terjadi.
Baca Juga: Kominfo Minta Layanan Telemedisin Perhatikan 3 Hal untuk Jaga Keamanan Data
Rindu dipimpin tentara
Kerinduan publik terhadap tentara yang diharap kembali pimpin Indonesia tergambar dalam survei SMRC. Disebutkan publik menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.
Kata Saiful, sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional indonesia. Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.
“Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19,” kata Saiful Mujani.
Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19. Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.
Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional. Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12,3 persen.
Berita Terkait
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Lonjakan Penipuan Digital Jadi Alarm, Standar Keamanan Siber Fintech Diperketat
-
TikTok Perkuat Keamanan Platform Sepanjang 2025, Fokus Lindungi Remaja
-
Teknologi Cyber Security: Melindungi Data Pribadi dan Bisnis
-
Apa Itu Blockchain dan Mengapa Penting untuk Keamanan Data Anda?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf