Suara.com - Masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan rupanya memiliki kerinduan agar tentara bisa kembali pimpin Indonesia lagi. Ada banyak sebab mengapa rakyat menginginkan hal tersebut.
Dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting disebutkan kalau publik merasa kondisi keamanan negara menurun tajam.
Penurunan keamanan sendiri dinilai seakan memuncak ketika pandemi Covid-19 turut mewabah di dalam negeri. Lantas seperti apa pemaparannya?
Sejumlah sebab
Dalam hasil survei yang dirilis, disebutkan sebelum corona mewabah –periode Desember 2018 hingga Januari 2019– publik merasa kondisi keamanan Indonesia rata-rata di atas 60 persen.
Sementara kini, nampak turun tajam ke 52 persen. Beberapa penyebab dituding menjadi sejumlah faktor. Penilaian masyarakat sempat turun sekitar bulan Mei-Juni 2019 akibat kerusuhan penetapan hasil pilpres 2019.
Beberapa waktu kemudian, persepsi publik atas kondisi keamanan Indonesia kembali membaik hingga mencapai angka 66 persen di awal Maret 2020, atau sesaat sebelum pandemi Covid-19.
“Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam, 52 persen pada bulan Juni. Dan sekarang belum pulih pada posisi masih pada 52 persen,” kata pendiri SMRC Saiful Mujani yang dinukil dari laporan Hops.id -- media jaringan Suara.com, Senin 24 Agustus 2020.
Turunnya penilaian publik terhadap keamanan di Tanah Air juga seakan sejalan dengan laporan di kepolisian. Di mana tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami kenaikan sebesar tujuh persen sejak pandemi terjadi.
Baca Juga: Kominfo Minta Layanan Telemedisin Perhatikan 3 Hal untuk Jaga Keamanan Data
Rindu dipimpin tentara
Kerinduan publik terhadap tentara yang diharap kembali pimpin Indonesia tergambar dalam survei SMRC. Disebutkan publik menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.
Kata Saiful, sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional indonesia. Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.
“Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19,” kata Saiful Mujani.
Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19. Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.
Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional. Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12,3 persen.
Berita Terkait
-
Survei CISA: 81,2 Persen Masyarakat Tolak Polri di Bawah Kementerian
-
Dari Inovasi hingga Keamanan Siber, Arah Baru Bisnis Digital
-
ITSEC Asia Gandeng Infinix Perkuat Keamanan Digital
-
WNI Gabung Militer Asing: Iming-Iming Gaji Besar, Namun Status Kewarganegaraan Jadi Taruhan
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?