Suara.com - Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menyatakan tembak mati warga negara Indonesia atau WNI di perairan Johor Malaysia karena merebut senjata petugas.
Kedua WNI itu ditembak mati diduga menyelundupkan burung Murai dari perairan Tanjung Kelesa di Bandar Penawar, Johor Bahru, Senin (24/8/2020).
Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Maritim Pertama Nurul Hizam Zakaria bercerita kapal WNI itu dicegat.
Lalu APMM menemukan dua pria setempat bersama dengan 90 keranjang berisi burung yang dilindungi seperti Murai Batu dan Murai Kampung.
Perahu tersangka sedang menunggu kapal fiber lain untuk memindahkan burung-burung itu, sebelum diselundupkan ke Malaysia.
Kapal pertama yang ditahan menemukan dua orang warga Malaysia. Sedangkan perahu kedua berisi 3 pria Indonesia yang semuanya merupakan tahanan berusia antara 40 dan 62 tahun.
Hasil pemeriksaan menemukan bahwa kapal tersebut membawa sekitar 90 keranjang berisi burung Murai Batu dan Murai Kampung yang sedang menunggu kapal lain dan diyakini hewan itu akan diselundupkan ke Indonesia.
Begitu kapal kedua dari Indonesia tiba, anggota Maritim Malaysia langsung terjun ke kapal untuk memeriksa.
Menyadari keberadaan aparat, perahu terus melaju dan melaju secara berbahaya serta mencoba menabrak kapal patroli Maritim Malaysia.
Baca Juga: Malaysia Tembak Mati 2 WNI di Laut, Jenazahnya Dipulangkan Hari Ini
“Saat menaiki kapal, terjadi perebutan di mana nakhoda bertindak agresif terhadap tim penegakan APMM,” kata Nurul Hizam dikutip Batamnews dari MalayMail.
Nurul Hizam mengatakan, nakhoda Indonesia, yang berusia 40-an, ditembak setelah dia mencoba merebut senjata api seorang personel MMEA saat terjadi perkelahian di kapal kedua.
Dia menambahkan bahwa kelima tersangka yang ditangkap dalam insiden itu berusia antara 40 dan 62 tahun.
Penyitaan itu juga termasuk 90 keranjang burung bersama-sama dan perahu bermesin 200 PK bersama dengan perahu kecil bermesin 40 PK senilai total RM 290.000.
"Kedua kapal tersebut bersama tersangka lokal dan asing dibawa ke dermaga zona maritim MMEA Tanjung Sedili," katanya.
Nurul Hizam mengatakan kasus ini akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Konservasi Satwa Liar 2010, Pasal 6 (1) (c) Undang-Undang Imigrasi 1959/63 untuk memasuki Malaysia tanpa izin yang sah dan Bagian 186 dari KUHP untuk mencegah pegawai negeri dari menjalankan tugas mereka.
Berita Terkait
-
Hadapi Anak Asuh Herry IP Lagi, Sabar/Reza Tetap Waspada Meski Unggul Rekor Pertemuan
-
Jadwal Malaysia Open 2026: Lima Wakil Indonesia Siap Tempur, Sabar/Reza Jumpa Anak Asuh Herry IP
-
Malaysia Open 2026: Revans dari Tan/Thinaah, Ana/Trias ke Perempat Final
-
Putri Kusuma Wardani Targetkan Konsistensi Permainan Sepanjang 2026
-
Jadwal Malaysia Open 2026: 5 Wakil Indonesia Berjuang di Babak Kedua, Ada yang Lawan Tuan Rumah
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar