Suara.com - Belum lama ini, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara terkait pernyataan Duta Besar (Dubes) Palestina, Zuhair Al-Shun. Sosoknya pun menjadi buah bibir, berikut ini profil Natalius Pigai terlengkap.
Dubes Zuhair mengungkapkan bahwa deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) adalah acara melawan pemerintah resmi. Menanggapi hal tersebut, Natalius menilai Dubes Zuhair telah salah memahami pembentukan KAMI.
Sebelumnya, Natalius Pigai memang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mempersoalkan ketidakmampuan Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Papua. Natalius juga tak jarang melontarkan kritik pedas terhadap elit pemerintahan lainnya yang dianggap lalai dalam mengemban tugas negara.
Namun, kritikan-kritikan tersebut tak jarang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai kritikannya sering keluar dari konteks permasalahan. Lalu, siapa sebenarnya sosok Natalius Pigai? Berikut ini profil selengkapnya.
Latar Belakang
Natalius Pigai, S.I.P., lahir di Paniai, Irian Jaya, 28 Juni 1975. Ia merupakan seorang aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang kerap mengkritik pemerintahan demi memperjuangkan hak-hak kaum marginal, terutama masyarakat asal Papua.
Ia mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada 1999. Ia juga tercatat pernah mengikuti beberapa pendidikan nonformal, seperti Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia, Pendidikan Peneliti di LIPI, dan Kursus Kepemimpinan di LAN.
Organisasi dan Perjalanan Karier
Natalius merupakan anggota komisaris Komnas HAM periode 2012 – 2017 dan merupakan satu-satunya yang berasal dari Papua.
Baca Juga: Profil Henry J Gunawan, Raja Properti Yang Tewas di Penjara
Selain di Komnas HAM, Ia juga aktif di beberapa organisasi kemanusiaan dan lingkungan hidup lainnya seperti PRD, PMKRI, WALHI, Kontras Rumah Perubahan, dan Petisi 28. Di tahun 1997, Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua Internasional.
Sebelum menjabat sebagai anggota komisaris di Komnas HAM, Natalius pernah mengabdi di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Cindelaras dan Yayasan Sejati. Ia juga pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 1999 – 2004.
Natalius Pigai sempat mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pilgub Papua 2018 dan Ketua Umum KPK 2019. Namun, nampaknya ambisi Natalius untuk menjabat kedua posisi tersebut masih belum berhasil.
Karier aktivisnya tidak hanya Ia tuangkan dalam aksi-aksi lisan. Natalius juga aktif menulis buku-buku dengan isu utama perjuangan HAM. Beberapa buku hasil karyanya antara lain:
- Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua
- Migrasi Tenaga Kerja Internasional
- Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia
- Tenaga Kerja Penyandang Cacat
Kontroversi dan Rekam Jejak
Natalius tercatat pernah mengkritik pedas beberapa pihak terkait satu dan lain hal. Berikut ini catatan kritikan dan pernyataan kontroversial yang pernah dilontarkan Natalius:
Di bulan April lalu (04/20) Natalius menyampaikan bahwa ada salah satu menteri yang gemar mabuk dan ‘main perempuan'. Pernyataan kontroversial tersebut Ia sampaikan pertama kali melalui akun Twitter milikinya @nataliuspigai2.
Saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Macan Ideal, Natalius angkat bicara terkait kasus blokir internet di Papua. Ia memaknai pemerintah dengan sengaja memblokir internet agar dunia internasional tidak dapat melihat potret kondisi Papua yang sebenarnya.
Natalius pernah melontarkan pendapat bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua tidak ada manfaatnya bagi masyarakat di sana. Selain itu, Natalius juga pernah mengomentari kebijakan penenggelaman kapal oleh Susi Pudjiastuti.
Ia menyindir mantan Menteri Kelautan tersebut dengan berkata "orang bodoh juga bisa tenggelamkan kapal". Tidak sedikit pihak yang mengkritik komentar Natalius tersebut karena dianggap berada di luar konteks.
Natalius sempat dikritik ketika Ia menyampaikan bahwa Komnas HAM akan pergi ke Saudi Arabia untuk menemui Habib Rizieq. Pernyataan ini kemudian dianggap menyimpang dari tujuan berdirinya Komnas HAM.
Tahun 2018, Natalius juga pernah diminta oleh Staf Khusus Presiden untuk tidak menyebarkan fitnah tentang pemerintahan Jokowi.
Terlepas dari kontroversi-kontroversi ini, hal penting yang perlu diperhatikan adalah motif dibalik setiap kritikan Natalius. Sebagai seorang aktivis kemanusiaan, tentu motif yang diharapkan juga berasal dari kerisauan dirinya atas ketidakadilan yang dialami masyarakat.
Itu dia profil Natalius Pigai, aktivis kemanusiaan asal Papua.
Kontributor : Theresia Simbolon
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Panglima TNI Rombak Besar-besaran: 12 Jenderal AD Dimutasi, Salah Satunya Jampidmil
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Dapat Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Jadi Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Hari Ini
-
Membersihkan 'Telur-telur Busuk', Hashim Tegaskan Akan Ada Pejabat yang Dicopot Prabowo
-
ICW Bongkar Pengaruh Pemerintah Prabowo-Gibran ke Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
-
Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
-
KPU Serahkan Salinan Ijazah UGM Jokowi Tanpa Sensor, Roy Suryo Klaim Temukan Kejanggalan Baru
-
Fenomena Bulan Baru Bisa Picu Banjir Rob, 12 Wilayah Jakut Masuk Status Waspada hingga 16 Februari
-
Gus Ipul Jelaskan Penonaktifan BPJS PBI: Tidak Sepihak, Data dari Kepala Daerah
-
Merasa Dikriminalisasi, Roy Suryo dkk Ajukan Uji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi