Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan ada salah satu kadernya yang marah karena tidak direkomendasikan maju di pilkada tahun ini.
"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," kata Megawati dalam pidato di pembukaan sekolah calon kepala daerah PDI Perjuangan gelombang dua secara daring, Rabu (26/8/2020).
Megawati cerita kalau dirinya diangkat menjadi ketua umum partai oleh kongres partai, termasuk memberikan hak prerogatif sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final, sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.
"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh kongres partai, semua mesti tahu itu. Kongres partailah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," kata Megawati.
Dia menegaskan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai calon wali kota Medan adalah keputusan partai, dimana dia memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum.
"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di kongres partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati.
Yang dimaksud Megawati tentu Akhyar Nasution, petahana wali kota Medan yang dulunya merupakan kader PDI Perjuangan. Namun belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di pilkada Medan dengan dibantu oleh PKS.
"Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," kata Megawati.
Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang.
Baca Juga: Gibran dan Dito Bukan yang Terbaik di Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP
Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang, namun hal itu tak pernah dilakukannya.
"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.
"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," kata Megawati.
Berita Terkait
-
Bank Mega Syariah Bidik Target Penjualan Wakaf Investasi Senilai Rp 15 Miliar
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Momen Megawati di UGM, Ungkap Perdebatan Lama dengan Sri Mulyani Minta Dana Research Tak Dipotong
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
Istilah 'Ibu Kota Politik' IKN Bikin Bingung, PDIP Minta Penjelasan Pemerintah
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?
-
Demo di Tengah Reses DPR: Mahasiswa Gelar 'Piknik Protes' Sambil Baca Buku, Cara Unik untuk Melawan
-
IETD 2025: Energi Bersih Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bagaimana Caranya?
-
Berkaca dari Kasus Al-Khoziny, DPR Usulkan Pemerintah Beri Subsidi IMB untuk Pondok Pesantren
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
-
Di Depan Perwakilan Keluarga, Polisi Akui Belum Temukan HP Pribadi Arya Daru
-
Demo di DPR, Koalisi Sipil hingga Mahasiswa Desak Hentikan Represi dan Bebaskan Tahanan Politik
-
HUT ke-80 TNI di Monas Hasilkan 126,65 Ton Sampah!
-
Pemerintah Tegaskan Pasal 8 UU Pers Sudah Jamin Perlindungan Hukum bagi Wartawan
-
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Wapres ke-4: Hormat Terakhir untuk Karlinah