Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan ada salah satu kadernya yang marah karena tidak direkomendasikan maju di pilkada tahun ini.
"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," kata Megawati dalam pidato di pembukaan sekolah calon kepala daerah PDI Perjuangan gelombang dua secara daring, Rabu (26/8/2020).
Megawati cerita kalau dirinya diangkat menjadi ketua umum partai oleh kongres partai, termasuk memberikan hak prerogatif sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final, sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.
"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh kongres partai, semua mesti tahu itu. Kongres partailah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," kata Megawati.
Dia menegaskan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai calon wali kota Medan adalah keputusan partai, dimana dia memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum.
"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di kongres partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati.
Yang dimaksud Megawati tentu Akhyar Nasution, petahana wali kota Medan yang dulunya merupakan kader PDI Perjuangan. Namun belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di pilkada Medan dengan dibantu oleh PKS.
"Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," kata Megawati.
Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang.
Baca Juga: Gibran dan Dito Bukan yang Terbaik di Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP
Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang, namun hal itu tak pernah dilakukannya.
"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.
"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," kata Megawati.
Berita Terkait
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu