Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan ada salah satu kadernya yang marah karena tidak direkomendasikan maju di pilkada tahun ini.
"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," kata Megawati dalam pidato di pembukaan sekolah calon kepala daerah PDI Perjuangan gelombang dua secara daring, Rabu (26/8/2020).
Megawati cerita kalau dirinya diangkat menjadi ketua umum partai oleh kongres partai, termasuk memberikan hak prerogatif sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final, sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.
"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh kongres partai, semua mesti tahu itu. Kongres partailah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," kata Megawati.
Dia menegaskan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai calon wali kota Medan adalah keputusan partai, dimana dia memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum.
"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di kongres partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati.
Yang dimaksud Megawati tentu Akhyar Nasution, petahana wali kota Medan yang dulunya merupakan kader PDI Perjuangan. Namun belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di pilkada Medan dengan dibantu oleh PKS.
"Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," kata Megawati.
Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang.
Baca Juga: Gibran dan Dito Bukan yang Terbaik di Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP
Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang, namun hal itu tak pernah dilakukannya.
"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.
"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," kata Megawati.
Berita Terkait
-
Megawati Apresiasi Panen Jagung GNTI, Produktivitas Disebut Lampaui Metode Konvensional
-
Jokowi Ungkap Alasan Tak Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
Prabowo-Mega Gandengan Tangan, Hasto Singgung 'Beban' Warisan Kebijakan Jokowi
-
Pertemuan Langka di Gedung Pancasila: Prabowo, Megawati, JK, hingga Ma'ruf Amin Kumpul Satu Meja
-
Sambil Terisak, Megawati Tegaskan Indonesia Haramkan Hubungan Diplomatik dengan Israel
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan