Suara.com - Beragam masalah yang timbul di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) diharapkan dapat diselesaikan dengan langkah kongkrit. Pasalnya, masalah-masalah itu dikhawatirkan malah menjadi alat politisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.
Wakil Ketua Satuan Tugas Nusantara (Satgasnus) Mabes Polri, Brigjen Pol. Umar Effendi mengatakan, potensi politisasi itu bisa muncul ketika kampanye Pilkada 2020. Berbagai masalah itu dikhawatirkannya justru dimanfaatkan oleh elit-elit politik tertentu untuk mengambil keuntungan.
"Digunakan oleh elit-elit politik memanfaatkan situasi ini sehingga keuntungannya yang mereka ambil, tetapi masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus kita hindari," kata Umar dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).
Sebelum memasuki masa kampanye, pihaknya sudah mencatat beberapa isu yang berkaitan dengan Covid-19. Isu-isu itu antara lain ialah penyalahgunaan bantuan sosial, penambahan pasien sekaligus klaster baru covid-19, termasuk pro kontra sistem pembelajaran jarak jauh.
"Ini juga menjadi bahan politisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian bertambahnya pemutusan hubungan kerja, artinya pengangguran terus bertambah," ujarnya.
Penyebaran hoaks saat pandemi Covid-19 dianggap penting untuk diantisipasi. Sebab menurutnya berita hoaks bisa menimbulkan kekisruhan.
Umar menganggap penyelenggaraan Pilkada pada kondisi normal saja masih perlu penanganan serius, apalagi kalau diselenggarakan di tengah pandemi. Hal tersebut yang membuatnya akan lebih waspada dari gangguan-gangguan yang memanfaatkan masalah-masalah pandemi Covid-19.
"Nah, tahapan pilkada yang saya sampaikan disini itu mulai 6 September itu adalah pendaftaran pasangan. Artinya Covid-19 ini sudah cukup rawan, ditambah lagi mulainya tahapan pilkada," tuturnya.
"Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon satu, pro calon dua dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan,".
Baca Juga: PDIP Luruskan Pernyataan Puan Soal Semoga Sumbar Dukung Pancasila
Berita Terkait
-
PDIP Luruskan Pernyataan Puan Soal Semoga Sumbar Dukung Pancasila
-
Ini Daftar Paslon Kepala Daerah di 21 Pilkada 2020 yang Diumumkan PDIP
-
Siap-siap Terngiang! Aldi Taher Nyanyi Cintakan Membawamu Kembali ke Golkar
-
Resmi! Ini Calon Pengganti Wali Kota Risma dari PDIP di Pilkada Surabaya
-
Resmi! Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Usai dari Cilegon, Prabowo Ratas di Istana Bahas 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun
-
Geger Ekspor Ilegal CPO: 87 Kontainer Disita, Negara Terancam Rugi Ratusan Miliar
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama