Suara.com - Beragam masalah yang timbul di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) diharapkan dapat diselesaikan dengan langkah kongkrit. Pasalnya, masalah-masalah itu dikhawatirkan malah menjadi alat politisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.
Wakil Ketua Satuan Tugas Nusantara (Satgasnus) Mabes Polri, Brigjen Pol. Umar Effendi mengatakan, potensi politisasi itu bisa muncul ketika kampanye Pilkada 2020. Berbagai masalah itu dikhawatirkannya justru dimanfaatkan oleh elit-elit politik tertentu untuk mengambil keuntungan.
"Digunakan oleh elit-elit politik memanfaatkan situasi ini sehingga keuntungannya yang mereka ambil, tetapi masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus kita hindari," kata Umar dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).
Sebelum memasuki masa kampanye, pihaknya sudah mencatat beberapa isu yang berkaitan dengan Covid-19. Isu-isu itu antara lain ialah penyalahgunaan bantuan sosial, penambahan pasien sekaligus klaster baru covid-19, termasuk pro kontra sistem pembelajaran jarak jauh.
"Ini juga menjadi bahan politisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian bertambahnya pemutusan hubungan kerja, artinya pengangguran terus bertambah," ujarnya.
Penyebaran hoaks saat pandemi Covid-19 dianggap penting untuk diantisipasi. Sebab menurutnya berita hoaks bisa menimbulkan kekisruhan.
Umar menganggap penyelenggaraan Pilkada pada kondisi normal saja masih perlu penanganan serius, apalagi kalau diselenggarakan di tengah pandemi. Hal tersebut yang membuatnya akan lebih waspada dari gangguan-gangguan yang memanfaatkan masalah-masalah pandemi Covid-19.
"Nah, tahapan pilkada yang saya sampaikan disini itu mulai 6 September itu adalah pendaftaran pasangan. Artinya Covid-19 ini sudah cukup rawan, ditambah lagi mulainya tahapan pilkada," tuturnya.
"Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon satu, pro calon dua dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan,".
Baca Juga: PDIP Luruskan Pernyataan Puan Soal Semoga Sumbar Dukung Pancasila
Berita Terkait
-
PDIP Luruskan Pernyataan Puan Soal Semoga Sumbar Dukung Pancasila
-
Ini Daftar Paslon Kepala Daerah di 21 Pilkada 2020 yang Diumumkan PDIP
-
Siap-siap Terngiang! Aldi Taher Nyanyi Cintakan Membawamu Kembali ke Golkar
-
Resmi! Ini Calon Pengganti Wali Kota Risma dari PDIP di Pilkada Surabaya
-
Resmi! Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi