Suara.com - Beragam masalah yang timbul di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) diharapkan dapat diselesaikan dengan langkah kongkrit. Pasalnya, masalah-masalah itu dikhawatirkan malah menjadi alat politisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.
Wakil Ketua Satuan Tugas Nusantara (Satgasnus) Mabes Polri, Brigjen Pol. Umar Effendi mengatakan, potensi politisasi itu bisa muncul ketika kampanye Pilkada 2020. Berbagai masalah itu dikhawatirkannya justru dimanfaatkan oleh elit-elit politik tertentu untuk mengambil keuntungan.
"Digunakan oleh elit-elit politik memanfaatkan situasi ini sehingga keuntungannya yang mereka ambil, tetapi masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus kita hindari," kata Umar dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (3/9/2020).
Sebelum memasuki masa kampanye, pihaknya sudah mencatat beberapa isu yang berkaitan dengan Covid-19. Isu-isu itu antara lain ialah penyalahgunaan bantuan sosial, penambahan pasien sekaligus klaster baru covid-19, termasuk pro kontra sistem pembelajaran jarak jauh.
"Ini juga menjadi bahan politisasi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian bertambahnya pemutusan hubungan kerja, artinya pengangguran terus bertambah," ujarnya.
Penyebaran hoaks saat pandemi Covid-19 dianggap penting untuk diantisipasi. Sebab menurutnya berita hoaks bisa menimbulkan kekisruhan.
Umar menganggap penyelenggaraan Pilkada pada kondisi normal saja masih perlu penanganan serius, apalagi kalau diselenggarakan di tengah pandemi. Hal tersebut yang membuatnya akan lebih waspada dari gangguan-gangguan yang memanfaatkan masalah-masalah pandemi Covid-19.
"Nah, tahapan pilkada yang saya sampaikan disini itu mulai 6 September itu adalah pendaftaran pasangan. Artinya Covid-19 ini sudah cukup rawan, ditambah lagi mulainya tahapan pilkada," tuturnya.
"Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat nanti yang pro calon satu, pro calon dua dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan gesekan,".
Baca Juga: PDIP Luruskan Pernyataan Puan Soal Semoga Sumbar Dukung Pancasila
Berita Terkait
-
PDIP Luruskan Pernyataan Puan Soal Semoga Sumbar Dukung Pancasila
-
Ini Daftar Paslon Kepala Daerah di 21 Pilkada 2020 yang Diumumkan PDIP
-
Siap-siap Terngiang! Aldi Taher Nyanyi Cintakan Membawamu Kembali ke Golkar
-
Resmi! Ini Calon Pengganti Wali Kota Risma dari PDIP di Pilkada Surabaya
-
Resmi! Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Targetkan 500 Ribu Lulusan SMK Kerja di LN, Cak Imin Prioritaskan Siswa dari Keluarga Miskin
-
23 Selamat, 14 Hilang! Drama Mencekam Pekerja Migran Indonesia di Laut Malaysia
-
Blokade Selat Hormuz Picu Lonjakan Harga Gas Jerman, Ancaman Krisis Energi Menghantui Warga Eropa
-
Melanggar Perda, Satpol PP DKI Siap Sikat Lapak Hewan Kurban di Trotoar
-
NHM Kerahkan Tim Darurat, Seluruh Korban Erupsi Gunung Dukono Berhasil Dievakuasi
-
Jejak Alumni Kamboja di Hayam Wuruk: Mengapa Jakarta Dipilih Jadi Basis Judol?
-
TelkomGroup Resmikan Community Gateway Wamena
-
Kisruh LCC Empat Pilar, DPR Usul Juri Pakai Headset dan Rekaman Audio agar Penilaian Tak Bermasalah
-
Studi Ungkap Banyak Eksperimen Laut Salah Prediksi Dampak Pemanasan Global, Apa Dampaknya?
-
Kejagung Lawan Vonis Bebas 3 Bankir Kasus Sritex, Ini Alasannya