Taiwan Buat Paspor Baru, Hilangkan Tulisan Republic Of China

Suara.com - Taiwan membuat desain paspor baru dengan mempertegas tulisan Taiwan dan mengecilkan tulisan Republik China untuk mencegah kebingungan.

Menyadur Channel News Asia, Kamis (3/9/2020), Taiwan mengeluh bahwa warganya mengalami masalah saat memasuki negara lain selama wabah pandemi Covid-19, karena di paspornya terdapat tulisan "Republik China".

Oleh sebab itu Taiwan membuat desain paspor baru dengan menghilangkan tulisan Republic Of China , meskipun tulisan dalam karakter China akan tetap ada, dan memperbesar kata "Taiwan" dalam bahasa Inggris. Paspor baru ini diharapkan akan siap diedarkan pada bulan Januari tahun depan.

Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan paspor baru diperlukan untuk mencegah warga negara mereka disalahartikan sebagai warga negara China, terutama saat pemeriksaan masuk di banyak negara sejak pandemi Covid-19.

"Sejak awal wabah pneumonia Wuhan tahun ini, warga kami terus berharap bahwa kami dapat lebih menonjolkan visibilitas Taiwan, menghindari orang-orang yang salah mengira mereka berasal dari China," kata Wu dikutip dari Channel News Asia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan tidak peduli apa langkah kecil yang dilakukan Taiwan, itu tidak dapat mengubah bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China.

China mengklaim Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya, dan mengatakan hanya mereka yang memiliki hak untuk berbicara mengenai pulau tersebut kepada publik internasional.

Pihak Taiwan mengatakan ini membingungkan negara-negara dan membuat mereka memberlakukan pembatasan yang sama pada turis Taiwan seperti pada orang China.

Taiwan telah memerintah sendiri sejak tahun 1949, ketika pemerintah daratan melarikan diri ke pulau itu setelah kekalahannya oleh Partai Komunis dalam perang saudara di China.

Baca Juga: Bocah Ini Terbang Terbawa Layang-layang, Pengunjung Histeris

Taiwan juga memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis, tentaranya sendiri, dan mata uangnya sendiri.

Tetapi di bawah kebijakan 'One China', pemerintah di Beijing bersikeras bahwa mereka adalah penguasa Taiwan yang sah. Dikatakan wilayah itu suatu hari akan berada di bawah kepemimpinannya lagi - dengan kekerasan jika perlu.

Beberapa negara secara diplomatis mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat, dan China marah ketika negara, pejabat, atau bisnis menyarankan hal serupa.

Milos Vystrcil, Ketua Senat di Republik Ceko, mengunjungi Taiwan pekan lalu. Dia memberikan pidato di parlemen untuk mengumumkan dukungannya dan menyatakan "Saya orang Taiwan".

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengecam langkah Republik Ceko tersebut dengan mengatakan Vystrcil telah "melewati garis merah" dan mengatakan dia akan "membayar mahal".

Itu terjadi hanya beberapa minggu setelah anggota kabinet AS Alex Azar melakukan perjalanan ke Taiwan dan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen.