Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat pada tahun 2020 ini masih terdapat enam provinsi yang cukup banyak penduduknya terdeteksi buta aksara.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri mengatakan keenam provinsi itu antara lain Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat.
"Papua itu 21,9 persen, NTB 7,46 persen, NTT 4,24 persen, Sulsel 4,22 persen, Sulbar 3,98 dan Kalbar 3,81. Ini beberapa daerah yang masih perlu perhatian yang sungguh-sungguh agar bisa mengentaskan buta aksara di negara kita," kata Jumeri dalam jumpa pers Hari Aksara Internasional, Jumat, (4/9/2020).
Jumeri merinci, kelompok masyarakat di pedesaan dua kali lipat lebih buta aksara dibanding masyarakat perkotaan.
"Perkotaan itu rata-rata buta huruf 2,29 persen, perdesaan 6,44 persen," lanjutnya.
Lebih lanjut, Jumeri juga menyebut salah satu faktor penting yang menyebabkan buta aksara adalah kemiskinan, masyarakat kelas bawah cenderung tidak memiliki akses untuk mempelajari aksara.
"Ini betul, bahwa buta aksara terkait dengan kemiskinan dan ini salah satu ikhtiar kita memberantas kemiskinan agar masyarakat makin banyak melek huruf sehingga bisa mengakses informasi, sarana kesehatan, ekonomi dsb sehingga bisa mengangkat dirinya," jelasnya.
Untuk mengatasi ini, Jumeri menyebut Kemendikbud telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan dengan cara pengklasteran daerah yang dilakukan oleh koordinasi gabungan (korgab) pemerintah pusat dengan daerah.
"Ke depan ada korgab daerah dengan pusat. Kita cover dengan balai besar penjaminan mutu pendidikan, Nanti unit-unit kami itu bisa memastikan berjalannya program keaksaraan," pungkas Jumeri.
Baca Juga: Pembagian Kartu Perdana Seluler untuk Belajar Online
Berita Terkait
-
Ibu Nadiem Doakan Anaknya Sembuh Agar Bisa Buktikan Tak Bersalah dalam Sidang Kasus Chromebook
-
Demo di Depan Kantor Kemendikbud: Gemas Bongkar 'Dosa' Soeharto, Fadli Zon Jadi Sasaran
-
Soal Kasus Laptop, Ahli Hukum Sebut Penghitungan Kerugian Negara Tidak Harus Berasal dari BPK
-
Viral, Film Merah Putih One for All Kena Ulti Badan Bahasa Kemendikbud
-
Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook, Kejagung Periksa Fiona Handayani Eks Staf Khusus Nadiem
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis
-
Antrean Panjang Berburu Tiket Planetarium Jakarta, Jakpro Janji Benahi Layanan
-
Menko Yusril Sebut KUHP dan KUHAP Baru Sebagai Penanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial
-
BNI Dukung Danantara Hadirkan Hunian Layak bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang
-
Gigitan Ular Jadi Ancaman Nyata di Baduy, Kemenkes Akui Antibisa Masih Terbatas