Suara.com - Meski diwarnai hujan interupsi hingga walk out, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tetap disahkan. Padahal ada empat fraksi yang menolak laporan penggunaan APBD tahun 2019 dari Gubernur Anies Baswedan itu.
Empat fraksi yang menolak dan walkout adalah Golkar, PAN, PSI, dan Nasdem. Sementara fraksi PKS, PDI-P, Demokrat, Gerindra, dan PKB-PPP tetap berada di ruang rapat.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan sesuai aturan tata tertib paripurna, rapat bisa dilanjutkan bila dihadiri oleh lebih dari 50 persen anggota DPRD.
Ia menyatakan di ruangan rapat masih tersisa lebih dari setengah anggota DPRD. Karena itu, ia melanjutkan dan mengesahkan Raperda yang diprotes tersebut.
"Paripurna 50 orang (tambah 1). Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2019 untuklk ditetapkan jadi peraturan daerah dapat disetujui?" tanya Prasetio kepada anggota rapat di lokasi, Senin (7/9/2020).
Setelah itu anggota DPRD yang masih berada di dalam ruangan menjawab setuju. Mendengar itu, Prasetio langsung mengetuk palu tanda pengesahan Raperda itu.
Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2ABPD sempat dihujani interupsi dari anggota DPRD. Lantaran memprotes,Fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar menolak laporan penggunaan anggaran dari Gubernur Anies.
Awalnya, ketika perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike selesai menyampaikan hasil pembahasan P2ABPD, Anggota fraksi Golkar Basri Baco melakukan interupsi.
Ia mengaku kecewa dengan Anies dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses anggota DPRD. Karena itu ia memutuskan untuk walk out dari rapat.
Baca Juga: Tolak Laporan Anies soal APBD 2019, Empat Fraksi DPRD Pilih Walk Out
"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu fraksi Golkar izin untuk walkout," kata Baco di ruang rapat paripurna DPRD DKI.
Setelah itu, Baco dan anggota fraksi Golkar lainnya berjalan meninggalkan ruangan. Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan dengan rapat paripurna ini dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat.
"Kami fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini. Untuk itu izinkan kami fraksi PAN untuk meninggalkan ruangan ini," kata Oman.
Tak hanya Oman dan anggota fraksi, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani juga ikut berjalan meninggalkan ruang rapat paripurna.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza menganggap anggota dewan tidak diakomodir dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Ia juga menyatakan menolak laporan dari Anies itu.
"PSI juga menolak tentang pertanggungjawaban APBD 2019," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Asal-usul Meme 'Pokoknya Ada' yang Viral di Media Sosial
-
Momen Halalbihalal di Cikeas, Kedekatan Anies dan AHY Jadi Sorotan
-
Cikeas, Anies, dan Seni Menyembunyikan Politik di Balik Kata 'Tidak Diundang'
-
Anggap Anies Murni Silaturahmi ke Cikeas Tanpa Niat Politik, Sahroni: Capres Masih Lama
-
Makna Kunjungan 'Tanpa Undangan' Anies ke Cikeas: Hanya Lebaran ke SBY atau Mau CLBK dengan AHY?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa