Suara.com - Koordinator Forum Silaturahmi Tenaga Ahli atau Forsata DPR, Billy Joseph meminta Sekretariat Jenderal DPR mengefektifkan penerapan bekerja dari rumah, work from home (WFH) bagi seluruh pegawai di gedung Parlemen untuk sementara di tengah pandemi Covid-19. Sebab WFH selama ini dinilai belum maksimal.
"Kami berharap Sekjen DPR dapat mengambil kebijakan menerapkan WFH secara ketat, baik kepada seluruh PNS Sekjen, Staf TA, SA, cleaning servis dan lain-lain," kata Billy kepada Suara.com, Senin (7/9/2020).
Selain kepada Sekjen DPR, harapan Forsata juga ditujukan kepada mitra masing-masing komisi. Ia berharap agar para mitra dapat membatasi untuk membawa staf mereka pada saat mengikuti rapat di DPR.
Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kerumunan di satu ruang rapat, mengingat salah satu protokol kesehatan yang perlu dipatuhi adalah jaga jarak fisik.
"Juga mitra kerja kementerian yang hadir sebagian saja, yang penting-penting saja seperti Menteri dan unsur Dirjen. Tidak perlu jajaran staf dan ajudan di ruang rapat DPR yang menimbulkan kerumunan demi kebaikan bersama serta sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan DPR," ujarnya.
Sebelumnya diketahui ada tenaga ahli (TA) di Komisi VIII DPR yang positif Covid-19. Akibatnya ruangan Komisi VIII harus ditutup selama satu pekan untuk sterilisasi. Baru pada hari ini ruangan tersebut kembali dibuka.
Terkait adanya TA yang positif, Wakil Koordinator Forsata Misbah mengatakan mereka diminta untuk mengisolasikan diri sampai kondisi mereka pulih dan negatif dari Covid-19. Namun, Misbah juga belum memastikan ada berapa banyak jumlah TA atau staf yang terkonfirmasi positif Covid-19 sejauh ini, karena ia tidak memiliki data pastinya.
"Sepanjang pengetahuan saya, yang bersangkutan diminta melakukan isolasi, dengan tetap dalam pantauan bagian kesehatan DPR. Kalau yang perlu dirawat intensif ya dirawat intensif," ungkap Misbah.
Baca Juga: Pulang Merantau dari Jakarta, Pasutri ini Bawa Oleh-oleh COVID-19
Berita Terkait
-
Kericuhan Suporter Berulang, DPR Desak Menpora Evaluasi Total Pengurus PSSI
-
Pakar Medis Belanda Menjamin Hantavirus Bukan Ancaman Pandemi Baru Seperti COVID-19
-
Suasana Hangat Warnai Kunjungan Rajiv ke SLB Lembang, Bantuan PIP hingga Kursi Roda Disalurkan
-
Cek Fakta: Benarkah Hantavirus Disebabkan Efek Samping Vaksin Covid-19 Pfizer?
-
Curhat ASN soal WFH Setiap Jumat: Bisa Hemat Rp 400 Ribu Sebulan tapi Banyak Distraksi
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos
-
Raup Rp3,5 Miliar tapi Cuma Setor Rp711 Juta? Stafsus Pramono Buka Suara soal Parkir Blok M Square
-
Kemensos dan Kementerian PKP Renovasi 10 Ribu Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat
-
Bandara Soetta Perketat Pengawasan Penumpang dari 4 Negara Antisipasi Hantavirus
-
Fraksi Gerindra DPR: Juri LCC Empat Pilar Harus Minta Maaf ke Ocha
-
Bongkar Skandal Kuota Haji: KPK Endus Aliran Dana Rahasia dari Travel ke Oknum Kemenag!
-
Greenpeace Desak ASEAN Segera Atasi Krisis Plastik dan Bahan Bakar Fosil
-
AHY Tegur Keras Pejabat yang 'Ngeloyor' Pergi saat Dirinya Berbicara: 'Anda Dengarkan Saya Dulu!
-
Pastor Bethlehem Bongkar Ancaman Israel: Umat Kristen Palestina Akan Dibinasakan pada 2050
-
Beijing Kirim Pesan Keras ke Indonesia dan Negara-negara ASEAN soal Laut China Selatan