Gunakan Lahan Bekas Kedubes Inggris, Gedung MUI 40 Lantai di Bundaran HI Mulai Masuk Tahap Desain

Suara.com - Rencana pembangunan gedung representatif bagi Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan berbagai lembaga keumatan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dipastikan akan dimulai dari nol.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa lokasi pembangunan gedung setinggi 40 lantai tersebut adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.

"Tanahnya di situ (bekas Kedubes Inggris). Iya," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Meski lahan sudah tersedia, Prasetyo menegaskan bahwa rincian anggaran pembangunan belum ditetapkan karena proyek tersebut masih dalam tahap perancangan.

"Angkanya belum ada, saat ini masih dalam proses desain," tambahnya.

Mengenai mekanisme pendanaan, pemerintah membuka kemungkinan penyaluran anggaran melalui Kementerian Agama maupun pos anggaran lainnya.

Komitmen Prabowo bagi Umat

Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa gedung yang terletak di sisi Jalan Thamrin—bersebelahan dengan Hotel Grand Hyatt—tersebut akan difungsikan sebagai kantor bersama lintas institusi keumatan. Langkah Presiden Prabowo ini dinilai sebagai bentuk komitmen negara dalam memperkuat kelembagaan umat Islam di jantung ibu kota.

"Gedung tersebut akan menampung MUI, Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), BPKH, Dewan Masjid Indonesia, serta berbagai organisasi Islam lainnya," ujar Nusron usai acara Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2/2026).

Baca Juga: Pakai APBN! Danantara Masih Negosiasi Utang Kereta Cepat Whoosh

Pemusatan kantor dalam satu gedung setinggi 40 lantai ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi koordinasi serta mengurangi beban operasional (overhead) yang selama ini ditanggung masing-masing lembaga secara mandiri.

"Harapannya, lembaga-lembaga ini bisa lebih fokus pada pemberdayaan umat," lanjut Nusron.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengumumkan penyediaan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di lokasi strategis tersebut. Ia menegaskan pentingnya lembaga keumatan memiliki kantor yang representatif agar pengelolaan potensi umat Islam di Indonesia dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berdampak luas.