Suara.com - Keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar secara total seperti pada masa awal pandemi Covid-19, menjadi sasaran empuk bagi lawan politik untuk mengkritik langkah yang telah diambil pemerintah provinsi.
PSBB total rencananya mulai berlaku pada 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya karena Anies tidak menerangkan hal itu dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020), malam. Anies memutuskan itu demi menyelamatkan warganya karena keadaan Jakarta belakangan ini semakin mengkhawatirkan.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyayangkan sikap pemerintah Jakarta sebelum keputusan tersebut disampaikan ke publik. Sebelumnya, pemerintah provinsi dinilai tidak tegas menertibkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
"Prihatin melihat Jakarta yang makin terpuruk disemua lini. Covid melesat, ekonomi, sosial dan budaya terpuruk. Hanya indeks demokrasi dan politik yang terjaga. Tapi justru itulah salah satu penyebab Covid melesat. Demo, deklarasi semua kerumunan politik diijinkan saat Covid meningkat," kata Ferdinand.
Ferdinand kembali menyinggung kembali sikap elite Jakarta yang dinilainya "sok pintar," misalnya ada klaim kota paling siap hadapi Covid-19, efek kejut antrian angkuran umum, bersyukur temukan positif Covid-19, ijinkan demo dan kerumunan politik, berlakukan sistem ganjil genap.
"Sekarang tarik rem darurat. Andai dari dulu bapak tidak sok pintar sendirian, Jakarta tak begini pak gub," kata Ferdinand.
Agar keadaan tak semakin parah, Ferdinand meminta kepada elite Jakarta untuk betul-betul tegas menegakkan aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Pak gub, sekarang lakukan kampanye wajib masker besar-besaran dengan sanksi tegas keras. Gubernur turun langsung memimpin sosialisasi dan razia sekaligus, tunjukkan bahwa masker ini sangat mutlak ketika warga beraktivitas di luar rumah. Larang semua kegiatan kerumunan tanpa pilih kasih!!" kata dia.
Menurut Ferdinand mestinya pemerintah Jakarta fokus menekank penularan Covid-19 dan menumbuhkan perekonomian dengan tidak mengijinkan semua kegiatan non ekonomi seperti demonstrasi, kerumunan politik, ramai-ramai acara pesta.
Baca Juga: Virolog Optimis Vaksin Tetap Efektif Meski Ada Mutasi Virus Corona
Ferdinand mengatakan semua itu untuk menunjukkan kesalahan pemerintah Jakarta karena dinilai melakukan hal yang bertolak belakang dengan upaya menekan kasus Covid-19. "Sehingga semua jadi retorika belaka," kata dia.
"Kasihan lagi para pengusaha dan pekerja di Jakarta. Mereka kembali akan tinggal di rumah, padahal ekonomi baru menggeliat. Mestinya fokus awasi kegiatan ekonomi supaya tidak jadi cluster Covid dan menolak semua ijin kegiatan non ekonomi yang menghimpun massa. Jadi Gub harus tahu mana prioritas," katanya.
Tarik Rem Darurat
Anies menarik rem darurat. Dia menekankan keadaan sekarang sudah mengkhawatirkan. Keputusan kembali ke PSBB total merupakan langkah untuk menyelamatkan warga Jakarta.
Jika keputusan tidak diambil, Anies khawatir kapasitas tempat tidur dan ruang rawat rumah sakit khusus penanganan Covid-19 tak mampu menampung pasien lagi.
Jakarta memang mempunyai fasilitas kesehatan yang besar dengan 67 rumah sakit rujukan, jumlah dokter yang lebih banyak dibanding rata-rata rumah sakit di daerah lain, namun saat ini sudah melebihi ambang batas kerawanan sebesar 80 persen dari ketersediaan.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI: Jakarta Terbuka untuk Pendatang Asal Punya Skill dan Lapor 1x24 Jam
-
Asal-usul Meme 'Pokoknya Ada' yang Viral di Media Sosial
-
Usai Penertiban Jukir Liar, 8 Spanduk Peringatan Dipasang di Titik Rawan Pungli Blok M Square
-
MRT Jakarta Rombak Dewan Komisaris, Uus Kuswanto Masuk Gantikan Dodik Wijanarko
-
Jakarta Dikepung Sampah, DLH DKI Jakarta Kebut Pemulihan Fungsi TPST Bantargebang
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi