Suara.com - Keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar secara total seperti pada masa awal pandemi Covid-19, menjadi sasaran empuk bagi lawan politik untuk mengkritik langkah yang telah diambil pemerintah provinsi.
PSBB total rencananya mulai berlaku pada 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya karena Anies tidak menerangkan hal itu dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020), malam. Anies memutuskan itu demi menyelamatkan warganya karena keadaan Jakarta belakangan ini semakin mengkhawatirkan.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyayangkan sikap pemerintah Jakarta sebelum keputusan tersebut disampaikan ke publik. Sebelumnya, pemerintah provinsi dinilai tidak tegas menertibkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
"Prihatin melihat Jakarta yang makin terpuruk disemua lini. Covid melesat, ekonomi, sosial dan budaya terpuruk. Hanya indeks demokrasi dan politik yang terjaga. Tapi justru itulah salah satu penyebab Covid melesat. Demo, deklarasi semua kerumunan politik diijinkan saat Covid meningkat," kata Ferdinand.
Ferdinand kembali menyinggung kembali sikap elite Jakarta yang dinilainya "sok pintar," misalnya ada klaim kota paling siap hadapi Covid-19, efek kejut antrian angkuran umum, bersyukur temukan positif Covid-19, ijinkan demo dan kerumunan politik, berlakukan sistem ganjil genap.
"Sekarang tarik rem darurat. Andai dari dulu bapak tidak sok pintar sendirian, Jakarta tak begini pak gub," kata Ferdinand.
Agar keadaan tak semakin parah, Ferdinand meminta kepada elite Jakarta untuk betul-betul tegas menegakkan aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Pak gub, sekarang lakukan kampanye wajib masker besar-besaran dengan sanksi tegas keras. Gubernur turun langsung memimpin sosialisasi dan razia sekaligus, tunjukkan bahwa masker ini sangat mutlak ketika warga beraktivitas di luar rumah. Larang semua kegiatan kerumunan tanpa pilih kasih!!" kata dia.
Menurut Ferdinand mestinya pemerintah Jakarta fokus menekank penularan Covid-19 dan menumbuhkan perekonomian dengan tidak mengijinkan semua kegiatan non ekonomi seperti demonstrasi, kerumunan politik, ramai-ramai acara pesta.
Baca Juga: Virolog Optimis Vaksin Tetap Efektif Meski Ada Mutasi Virus Corona
Ferdinand mengatakan semua itu untuk menunjukkan kesalahan pemerintah Jakarta karena dinilai melakukan hal yang bertolak belakang dengan upaya menekan kasus Covid-19. "Sehingga semua jadi retorika belaka," kata dia.
"Kasihan lagi para pengusaha dan pekerja di Jakarta. Mereka kembali akan tinggal di rumah, padahal ekonomi baru menggeliat. Mestinya fokus awasi kegiatan ekonomi supaya tidak jadi cluster Covid dan menolak semua ijin kegiatan non ekonomi yang menghimpun massa. Jadi Gub harus tahu mana prioritas," katanya.
Tarik Rem Darurat
Anies menarik rem darurat. Dia menekankan keadaan sekarang sudah mengkhawatirkan. Keputusan kembali ke PSBB total merupakan langkah untuk menyelamatkan warga Jakarta.
Jika keputusan tidak diambil, Anies khawatir kapasitas tempat tidur dan ruang rawat rumah sakit khusus penanganan Covid-19 tak mampu menampung pasien lagi.
Jakarta memang mempunyai fasilitas kesehatan yang besar dengan 67 rumah sakit rujukan, jumlah dokter yang lebih banyak dibanding rata-rata rumah sakit di daerah lain, namun saat ini sudah melebihi ambang batas kerawanan sebesar 80 persen dari ketersediaan.
Berita Terkait
-
Pramono Rotasi Tujuh Pejabat Eselon II DKI, Singgung Soal Penyegaran dan Penyempurnaan
-
Pramono Soroti Jalan Licin Biang Kecelakaan Maut Pelajar di Kramat Jati: Tidak Boleh Terulang!
-
Tak Hanya Pelajar, ASN DKI Jakarta Juga Diperbolehkan WFH Besok
-
Usai Upacara HUT ke-81 RI, DKI Jakarta Kirim Nakes dan Galang Rp3,8 M untuk NTT
-
Aksi Nyata Jakarta untuk NTT: ASN Pemprov DKI Patungan Rp3,8 Miliar Bantu Korban Gempa
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Bukan Cuma Jualan Dawet, Cerita Siti Aminah Bikin Usaha Tradisional Tetap Laris
-
Mengintip EIGER Nature, Wajah Baru Ekowisata Bogor yang Buka September 2026
-
Kata Warga, Pedagang hingga Ojol soal Demo Mahasiswa Digelar di Bundaran HI
-
Bukan Sekadar Bikin Citra, Ini Cara PR Membangun Kepercayaan di Era AI
-
Mendagri Apresiasi Posko Sikka, Dirjen Bina Adwil Dorong Percepatan Pendataan Pascagempa Maumere
-
Gudang Solar Subsidi 5.350 Liter di Palembang Ternyata Beroperasi di Balik Bengkel Las
-
Bawa Produk Lokal Tembus Pasar Internasional, BRI Fasilitasi UMKM di GMBPF 2026
-
5.990 PPPK di Sumsel Masih Menunggu Kepastian, Harapan Jadi Penuh Waktu Tergantung Anggaran
-
Promo Mr. DIY, Dapatkan Cashback 45 Persen dengan QRIS BRImo
-
Indonesia Bisa Tiru! Begini Cara Pemkot Seoul Hadapi Gelombang Panas yang Mematikan