Suara.com - Keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar secara total seperti pada masa awal pandemi Covid-19, menjadi sasaran empuk bagi lawan politik untuk mengkritik langkah yang telah diambil pemerintah provinsi.
PSBB total rencananya mulai berlaku pada 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya karena Anies tidak menerangkan hal itu dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020), malam. Anies memutuskan itu demi menyelamatkan warganya karena keadaan Jakarta belakangan ini semakin mengkhawatirkan.
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyayangkan sikap pemerintah Jakarta sebelum keputusan tersebut disampaikan ke publik. Sebelumnya, pemerintah provinsi dinilai tidak tegas menertibkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
"Prihatin melihat Jakarta yang makin terpuruk disemua lini. Covid melesat, ekonomi, sosial dan budaya terpuruk. Hanya indeks demokrasi dan politik yang terjaga. Tapi justru itulah salah satu penyebab Covid melesat. Demo, deklarasi semua kerumunan politik diijinkan saat Covid meningkat," kata Ferdinand.
Ferdinand kembali menyinggung kembali sikap elite Jakarta yang dinilainya "sok pintar," misalnya ada klaim kota paling siap hadapi Covid-19, efek kejut antrian angkuran umum, bersyukur temukan positif Covid-19, ijinkan demo dan kerumunan politik, berlakukan sistem ganjil genap.
"Sekarang tarik rem darurat. Andai dari dulu bapak tidak sok pintar sendirian, Jakarta tak begini pak gub," kata Ferdinand.
Agar keadaan tak semakin parah, Ferdinand meminta kepada elite Jakarta untuk betul-betul tegas menegakkan aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Pak gub, sekarang lakukan kampanye wajib masker besar-besaran dengan sanksi tegas keras. Gubernur turun langsung memimpin sosialisasi dan razia sekaligus, tunjukkan bahwa masker ini sangat mutlak ketika warga beraktivitas di luar rumah. Larang semua kegiatan kerumunan tanpa pilih kasih!!" kata dia.
Menurut Ferdinand mestinya pemerintah Jakarta fokus menekank penularan Covid-19 dan menumbuhkan perekonomian dengan tidak mengijinkan semua kegiatan non ekonomi seperti demonstrasi, kerumunan politik, ramai-ramai acara pesta.
Baca Juga: Virolog Optimis Vaksin Tetap Efektif Meski Ada Mutasi Virus Corona
Ferdinand mengatakan semua itu untuk menunjukkan kesalahan pemerintah Jakarta karena dinilai melakukan hal yang bertolak belakang dengan upaya menekan kasus Covid-19. "Sehingga semua jadi retorika belaka," kata dia.
"Kasihan lagi para pengusaha dan pekerja di Jakarta. Mereka kembali akan tinggal di rumah, padahal ekonomi baru menggeliat. Mestinya fokus awasi kegiatan ekonomi supaya tidak jadi cluster Covid dan menolak semua ijin kegiatan non ekonomi yang menghimpun massa. Jadi Gub harus tahu mana prioritas," katanya.
Tarik Rem Darurat
Anies menarik rem darurat. Dia menekankan keadaan sekarang sudah mengkhawatirkan. Keputusan kembali ke PSBB total merupakan langkah untuk menyelamatkan warga Jakarta.
Jika keputusan tidak diambil, Anies khawatir kapasitas tempat tidur dan ruang rawat rumah sakit khusus penanganan Covid-19 tak mampu menampung pasien lagi.
Jakarta memang mempunyai fasilitas kesehatan yang besar dengan 67 rumah sakit rujukan, jumlah dokter yang lebih banyak dibanding rata-rata rumah sakit di daerah lain, namun saat ini sudah melebihi ambang batas kerawanan sebesar 80 persen dari ketersediaan.
Berita Terkait
-
Kado Akhir Tahun, Pemprov DKI Gratiskan Transum Selama Dua Hari
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
Kisah Pramono Anung Panggil Damkar Jakarta Demi Evakuasi 'Keluarga' Kucing di Atap Rumah
-
30 Tahun Menanti, Jalan Rusak di Karet Tengsin Akhirnya Mulus dalam Sebulan
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
Terkini
-
Warga Antusias Rayakan Tahun Baru di Bundaran HI Meski Tanpa Kembang Api: yang Penting Jalan-Jalan
-
Transportasi Aceh-Medan Pulih, Mobilitas Warga dan Roda Perekonomian Regional Kembali Bergerak
-
Tersangka Korupsi Pokir Dinsos Lombok Barat Belum Ditahan, Kejari Mataram Beberkan Alasannya
-
Elit PDIP soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Rakyat Akan Marah, Hak-haknya Diambil
-
Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Malam Tahun Baru 2026, Warga Mulai Merapat
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api
-
Prediksi Cuaca Malam Tahun Baru untuk Semua Wilayah di Indonesia
-
Dua Kunci Syahganda Nainggolan Agar Rakyat Kaya dalam 5 Tahun: Upah dan Redistribusi Tanah
-
Diteror Bom Molotov usai Kritik Pemerintah, Ini 7 Fakta Serangan di Rumah DJ Donny
-
Kenapa Penerima Bansos di Kantor Pos Harus Foto Diri dengan KTP dan KK? Ini Penjelasan Dirut PT Pos