Menteri Luar Negerinya Soekarno dan Soeharto Lebih Unggul dari Era Jokowi

Suara.com - Sejauh ini, diplomasi luar negeri Indonesia dinilai paling lemah. Salah satu buktinya, sekarang (di tengah pandemi Covid-19) ada 59 negara yang melarang WNI masuk ke negara mereka, di antaranya Jepang, UEA, Australia, Amrerika Serikat, Finlandia, dan Malaysia.

Analis politik dari Political and Public Policy Studies  Jerry Massie menyebut perkembangan tersebut menunjukkan hal yang miris. Menurut dia beda halnya dengan era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang punya diplomat ulung.

"Banyak korban di luar negeri contoh pembantaian terhadap ABK (anak buah kapal) Indonesia oleh warga Cina. Seperti tiga ABK yang dibuang ke laut di kapal Longxing. Tapi punisment atau ganti rugi seperti apa tak jelas. Kita tak berani berbuat apa-apa," kata Jerry kepada Suara.com, Kamis (11/9/2020).

Kemudian menurut data jaringan buruh migran, sepanjang 2017, ada sekitar 217 tenaga kerja Indonesia yang meninggal di luar negeri. Mereka meninggal banyak di antaranya karena dianiaya dengan palu, disiram dengan air panas, dan kekerasan lain.

Tapi sejauh ini, menurut pandangan Jerry, penyelesaian masalah tersebut tak pernah tuntas.

Diplomat ulung

Salah satu diplomat ulung asal Manado Lambertus Nicodemus Palar yang memperkenalkan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain Palar, ada pula diplomat ulung lainnya. Sebut saja Soedarsono (wakil RI di India) dan
Alexander Andries Maramis (Menteri Luar Negeri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ) serta Soemitro Djojohadikoesoemo.

Kebetulan Soemitro waktu itu sedang berada di New York lantaran diundang Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru.

Palar dan delegasi RI lainnya menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949 yang khusus membahas persoalan Indonesia.  Forum sepakat meminta PBB untuk secepatnya turun-tangan.

Baca Juga: Disentil Jokowi, Menpora Segera Benahi Sistem Pembinaan Olahraga Nasional

Palar sendiri terus melobi PBB di New York dan di berbagai kesempatan. Harry Poeze dalam buku Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950 (2008) mencatat bahwa atas desakan-desakan itu, Dewan Keamanan  PBB menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai agar meletakkan senjata.

Dengan demikian, salah satunya berkat peran Palar, masalah Indonesia dibawa ke tingkat internasional

Resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949, disusul terjadinya serangan umum 1 Maret 1949, membuat Belanda harus menghentikan aksi militernya. Belanda yang terjepit akhirnya bersedia menggelar perundingan yang nantinya dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar atau KMB.

KMB menjadi rangkaian awal bagi Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Dan, sejak 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.

Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Palar hadir langsung dalam momen bersejarah itu, bahkan ia didapuk menyampaikan pidato.

Dalam pernyataannya, Palar berjanji bahwa Indonesia akan menjadi anggota PBB yang baik, kendati nantinya RI justru keluar dari forum internasional itu atas perintah Soekarno pada 7 Januari 1965.

Karier Palar sebagai pengibar bendera NKRI di luar negeri sendiri terus berlanjut. Sejarawan A. B. Lapian dalam Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959 (1996) mengemukakan bahwa selain menjadi Duta Besar RI untuk PBB yang pertama, putra daerah Minahasa ini juga melakoni tugas serupa di India pada 1953 hingga 1956

Pada tahun 1960, konsep 12 mil wiayah perairan dinyatakan konsep kelautan 1939.

Pada zaman kepemimpinan Soeharto, saat itu ada diplomat handal Mochtar Kusumaatmaja. Mochtar menyatakan luas wilayah Indonesia hanya 2.027.087 kilometer persegi tanah diperluas menjadi 5.139.250 atau bertambah banyak 3.166.163 kilometer persegi.

Konsep Nusantara yang dikenal saat ini diadopsi dari era Soekarno. Tahun 1969, Indonesia mengajukan Hukum Selat Kontinental dengan negara tetangga, pada 1973 DPR meloloskan Archipelago Outlook dan dimasukan dalam GBHN, yakni istilah Tanah Air.

Belum lagi Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang punya prestasi mentereng, salah satu prestasi spekatkuler yang dibuat Ali sebagai diplomat adalah mewujudkan perdamaian di Kamboja.

Dia bersama PM Kamboja saat itu, Hun Sen, Ali berhasil mengakhiri perang melawan Khmer Merah yang diperkirakan menewaskan antara 1,4 hingga 2,2 juta jiwa warga sipil.

Dalam pemerintahan Soekarno ada tiga politik luar negeri, yakni Menteri Luar Negeri Adam Malik tahun 1966-1978 dan Mochtar Kusumaatmaja 1978-1988 nasionalis-sekuler. Politik luar negeri sebelum Orde Baru. Pertama, periode Revolusi (1945-1949). Kedua, periode Demokrasi Parlementer (1950-1958). Dan ketiga, periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada 2 September 1948, Hatta berpidato di depan kelompok kerja KNIP yang isinya dikenal awal politik bebas aktif.

Hatta berpendapat politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan Indonesia sendiri dan dijalankan dengan situasi dan kenyataan yang dihadapi.

Kabinet pertama 1949-1950, Hatta dianggap arsitek utama politik luar negeri Indonesia dam menolak bersekutu dengan negara adidaya. Kabinet Sukiman dari Masyumi menanda-tangani perjanjian mutual security dengan Amerika Serikat dengan tujuan memperoleh bantuan ekonomi dan politik.

Setelah Irian Barat Politik Luar Negeri Indonesia tetap militan. Soekarno membagi dua menjadi Nefos (New Emercing Forces) dan Oldefos (Old Established Forces) Barat.

Saat Indonesia keluar dari PBB, Soekarno mengajukan dibentuknya Conefo (Confrence of New Emerging) untuk menandingi PBB dan didukung oleh Beijing dan markas di Jakarta dengan poros Beijing-Pyong Yang-Hanoi-Jakarta dengan orientasi anti barat.

Awal Orde Baru terumus politik luar negeri militer (Departemen Pertahanan dan Keamanan HANKAM, Lemhanas, Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) dan Deplu.

Selain Adam Malik, Mochtar Kumumaatmaja, Ali Alatas Indonesia punya diplomat ulung Anwar Sani (dubes di PBB), Hasyim Jalal Ahli Kelautan dan Nana Sutresna.

Keputusan dibuat penasihat Soeharto, Kopkamtib (Jenderal Soemitro), Bakin (Benny Moerdani), CSIS (Ali Moertopo) Bappenas (Ali Wardhana, Widjojo Nitisastro), Deplu (A Malik).

"Ada banyak prestasi yang ditorehkan diplomat ulung di era Soeharto. Berbeda dengan saat ini, saya belum melihat prestasi membanggakan yang dibuat," kata Jerry.