Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kebijakan tersebut diteken Gubernur Anies Baswedan menyusul penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta semakin memprihatinkan.
Menanggapi kebijakan itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya, menyampaikan kritikannya.
William menilai, kebijakan Anies yang baru sekarang menarik rem darurat tersebut sudah sangat terlambat.
"Kebijakan tersebut harusnya diambil pada awal bulan Agustus ketika positivity rate kita sudah mencapai 7 persen, bahkan di pertengahan bulan sudah mencapai 10 persen," kata William dikutip dari channel YouTube Kompas TV, Kamis (10/09/2020).
"Sehingga kebijakan tersebut menarik rem darurat sudah cukup telat," imbuhnya.
William kemudian memberi tiga masukan dalam penerapan PSBB ulang ini kepada Anies Baswedan.
Pertama, ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mencari ruangan-ruangan baru agar masyarakat bisa melakukan isolasi bagi mereka yang terkena covid-19.
Sebab menurutnya, isolasi mandiri tidak dilaksanakan dengan efektif dan baik, karena kita yang diisolasi tidak bisa dilihat dan dikontrol apakah masyarakat melakukannya dengan baik dan benar atau tidak.
Baca Juga: Ganjil Genap DKI Masih Berlaku Jumat Ini Sebelum PSBB Total 14 September
"Ruangan harus disediakan mungkin bisa memakai rusun-rusun yang belum terpakai," desak William.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan ruang ICU, karena kapasitas ICU saat ini sudah mencapai 70 %.
Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan BLT karena jika bansos maka banyak nilai yang akan terpotong.
"Ada bahan packagingnya, transportasinya, bahkan ada marginnya sehingga nilai yang didapat masyarakat tidak 100 %," ungkapnya.
William menambahkan, kalau yang diberikan BLT, maka akan 100 % sesuai jumlah nominal yang diterima serta bisa memberi kebebasan masyarakat untuk memilih kebutuhannya apa.
"Karena kebutuhan masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang butuh beras, ada yang butuh minyak saja," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Korupsi Wastafel Rp43,59 Miliar saat Pagebluk Covid-19, SMY Ditahan Polisi
-
PSI Jakarta Ungkap Aksi Nyata Jawab Tuntutan 17+8, Apa Saja?
-
PSI NTT Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
-
Bukan Saya, Anggota PSI Klarifikasi Usai Wajahnya Mirip Driver Ojol yang Dipanggil Wapres Gibran
-
Bukan Kader PSI, Inilah Driver Ojol Asli yang Bertemu Gibran di Istana Wapres
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO