Suara.com - Koala menjadi penyebab terjadinya pecahannya koalisi pemerintahan New South Wales, negara bagian terpadat di Australia.
Menyadur Channel News Asia, Jumat (11/9/2020) perselisihan tentang koala menciptakan kekacauan politik yang terbentuk atas kebijakan yang dirancang untuk melindungi hewan khas benua Australia tersebut.
Partai Liberal dan Partai Nationals yang berfokus pada pedesaan, memiliki kemitraan puluhan tahun dalam politik negara bagian dan federal.
Kedua partai tersebut memiliki kekuasaan dibagi di seluruh posisi kabinet saat berada di pemerintahan.
Wakil Perdana Menteri NSW John Barilaro, dari Partai Nationals, mengatakan partainya tidak akan lagi mendukung undang-undang pemerintah kecuali ada perubahan pada kebijakan yang dirancang untuk melindungi habitat koala.
Barilaro mengatakan kebijakan baru secara tidak adil membatasi cara pemilik properti pedesaan dapat mengelola tanah mereka, tetapi dia mempertahankan partainya mendukung konservasi.
"Kami sebenarnya ingin melihat populasinya berlipat ganda. Kami tidak anti-koala," kata Barilaro.
Patai Nationals akan abstain dari pemungutan suara pada undang-undang pemerintah, kecuali jika hal itu memengaruhi wilayah regional.
Keputusan tersebut memaksa pemerintah untuk mencari dukungan di tempat lain untuk kebijakannya.
Baca Juga: Peselancar Australia Tewas Diserang Hiu di Pantai, Ngeri Banget!
Partai Nationals juga akan memperkenalkan RUU minggu depan untuk mencabut undang-undang konservasi.
Partai Nationals memegang 13 kursi di majelis sementara Liberal memegang 35, memberikan koalisi mayoritas di majelis yang beranggotakan 93 orang.
Perdana Menteri NSW Gladys Berejiklian, pemimpin koalisi dan partai Liberal negara bagian, tidak segera menanggapi terjadi perpecahan tersebut.
Sebuah penyelidikan pada bulan Juni menemukan koala di NSW terancam punah pada tahun 2050 kecuali pemerintah segera turun tangan.
Pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan perkotaan, pertambangan dan kehutanan menjadi faktor terbesar hilangnya habitat koala.
Koala hidup di hutan kayu putih, yang sebagian besar terletak di wilayah timur negara tersebut.
Kebijakan baru membatasi pembangunan di habitat dan pemilik tanah harus mencari pengecualian untuk melakukan berbagai pekerjaan.
Corey Bradshaw, profesor ekologi global di Flinders University, mengatakan NSW memiliki beberapa undang-undang anti-pembukaan lahan terlemah di Australia.
"Koala hidup dan memakan pohon - Anda tidak memerlukan gelar sarjana untuk memprediksi apa yang akan terjadi ketika Anda terus menghancurkan habitat mereka yang sudah sangat rusak," kata Bradshaw dalam pernyataan melalui email.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pulang Haji Bos Maktour Fuad Hasan Langsung Diperiksa KPK, Apa yang Bakal Digali?
-
Cek Rute Alternatif! Ini 10 Ruas Jalan yang Ditutup Saat Rombongan Presiden Jerman Melintas
-
Awas Macet! Ribuan Aparat Gabungan Kawal Demo Mahasiswa Hari Ini: DPR hingga Monas Dijaga Ketat
-
Aksi Demo Bertajuk 'GATAL', GMNI Kepung DPR Siang Ini: Rezim Prabowo-Gibran Gagal Total!
-
Demo di Istana Siang Ini! Mahasiswa UBK Bawa 6 Tuntutan: Stop MBG hingga Tolak Militerisme
-
AS dan Iran Sepakati Gencatan Senjata, Donald Trump: Biarkan Minyak Mengalir!
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir