Suara.com - Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring membantah kabar bakal calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze memberikan suap miliaran kepada PKS.
Anggota Majelis Syuro PKS tersebut menegaskan tidak ada praktik suap untuk mendapatkan surat rekomendasi. Ia menyebut uang miliaran dalam video yang viral di media sosial tersebut dgunakan untuk persiapan Hendrikus berkampanye.
“Jadi itu intinya itu bukan uang sogokan, mahar, dan sebagainya, memang dana awal beliau (Hendrikus) di Merauke,” kata Tifatul dikutip dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Jumat (11/9/2020).
Tifatul menegaskan, proses kampanye yang meliputi pagelaran acara, kunjungan ke desa-desa, dan kampanye lainnya memakan biaya yang besar. Oleh karenanya, Hendrikus memberikan uang untuk membiayai kampanye tersebut.
“Konsolidasi yang perlu dilakukan di Merauke untuk kunjungan ke desa dan persiapan acara-acara untuk persiapan kampanye. Apalagi di Papua, Merauke wilayahnya juga nggak kecil,” ujar Tifatul.
Lebih lanjut, Tifatul mengungkapkan Hendrikus telah mempercayakan PKS untuk mempersiapkan kampanyenya. Eks Menteri Kominfo itu menyebut, daripada menyewa event organizer, lebih baik memberdayakan kader PKS.
“Untuk mengadakan acara-acara dia nggak bisa mengadakan sendiri langsung semua. Kalau dia sewa event organizer mahal. Lebih baik kader PKS yang murah meriah kan. Kan 3 bulan 4 bulan ini di beberapa daerah,” tuturnya.
Tifatul juga menegaskan saat ini PKS sedang sibuk mengurusi Pilkada 2020. PKS, kata dia, tidak memiliki cukup waktu untuk mengurusi isu-isu seperti yang mendera Hendrikus.
“Setelah diklarifikasi, itu urusan Pak Hendrikus sama yang nyebarin itu. Kita lagi sibuk urusin Pilkada, kenapa urusin begini-begini, ya, kurang kerjaan kita. Cuma, disayangkan komentar-komentar dianggap sogokan dan sebagainya,” tuturnya.
Baca Juga: Viral! Video Bacabup Merauke Hendrikus Mahuze Beri Miliaran Rupiah ke PKS
Sementara itu, Ketua DPW PKS Provinsi Papua, Kusmanto juga sempat membantah dugaan suap tersebut. Ia menegaskan uang yang diberikan tersebut sebagai kebutuhan untuk membeli alat kampanye pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Merauke.
“Jadi saya sudah konfirmasi terkait video yang viral itu ke pihak pengurus partai maupun kepada calon bahwa uang itu bukan untuk menyuap PKS untuk mendapatkan rekomendasi,” ujar Kusmanto.
Kusmanto mengatakan uang itu diberikan pada September ini. Dia mengatakan uang tersebut diberikan sebagai dana kampanye yang dipercayakan dikelola oleh pengurus PKS sebagai salah satu partai pengusung.
“Jadi uang yang diberikan adalah untuk kebutuhan kampanye berupa penyediaan alat-alat kampanye yang dipercayakan kepada pengurus PKS,” katanya.
Sebelumnya, sebuah video viral di medsos yang berisikan bakal calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuze, yang dinarasikan memberikan suap miliaran rupiah ke DPD PKS Kabupaten Merauke demi mendapatkan surat rekomendasi.
Video itu diunggah di YouTube pada Senin 7 September 2020 dengan judul ‘NGERIII…. CALON BUPATI MERAUKE HENDRIKUS MAHUZE SUAP PKS MILIARAN RUPIAH…. DEMI MENDAPATKAN SUR’. Dilihat pada sore ini, video tersebut sudah dilihat 5.783 kali.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab