Suara.com - Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring membantah kabar bakal calon Bupati Merauke Hendrikus Mahuze memberikan suap miliaran kepada PKS.
Anggota Majelis Syuro PKS tersebut menegaskan tidak ada praktik suap untuk mendapatkan surat rekomendasi. Ia menyebut uang miliaran dalam video yang viral di media sosial tersebut dgunakan untuk persiapan Hendrikus berkampanye.
“Jadi itu intinya itu bukan uang sogokan, mahar, dan sebagainya, memang dana awal beliau (Hendrikus) di Merauke,” kata Tifatul dikutip dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Jumat (11/9/2020).
Tifatul menegaskan, proses kampanye yang meliputi pagelaran acara, kunjungan ke desa-desa, dan kampanye lainnya memakan biaya yang besar. Oleh karenanya, Hendrikus memberikan uang untuk membiayai kampanye tersebut.
“Konsolidasi yang perlu dilakukan di Merauke untuk kunjungan ke desa dan persiapan acara-acara untuk persiapan kampanye. Apalagi di Papua, Merauke wilayahnya juga nggak kecil,” ujar Tifatul.
Lebih lanjut, Tifatul mengungkapkan Hendrikus telah mempercayakan PKS untuk mempersiapkan kampanyenya. Eks Menteri Kominfo itu menyebut, daripada menyewa event organizer, lebih baik memberdayakan kader PKS.
“Untuk mengadakan acara-acara dia nggak bisa mengadakan sendiri langsung semua. Kalau dia sewa event organizer mahal. Lebih baik kader PKS yang murah meriah kan. Kan 3 bulan 4 bulan ini di beberapa daerah,” tuturnya.
Tifatul juga menegaskan saat ini PKS sedang sibuk mengurusi Pilkada 2020. PKS, kata dia, tidak memiliki cukup waktu untuk mengurusi isu-isu seperti yang mendera Hendrikus.
“Setelah diklarifikasi, itu urusan Pak Hendrikus sama yang nyebarin itu. Kita lagi sibuk urusin Pilkada, kenapa urusin begini-begini, ya, kurang kerjaan kita. Cuma, disayangkan komentar-komentar dianggap sogokan dan sebagainya,” tuturnya.
Baca Juga: Viral! Video Bacabup Merauke Hendrikus Mahuze Beri Miliaran Rupiah ke PKS
Sementara itu, Ketua DPW PKS Provinsi Papua, Kusmanto juga sempat membantah dugaan suap tersebut. Ia menegaskan uang yang diberikan tersebut sebagai kebutuhan untuk membeli alat kampanye pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Merauke.
“Jadi saya sudah konfirmasi terkait video yang viral itu ke pihak pengurus partai maupun kepada calon bahwa uang itu bukan untuk menyuap PKS untuk mendapatkan rekomendasi,” ujar Kusmanto.
Kusmanto mengatakan uang itu diberikan pada September ini. Dia mengatakan uang tersebut diberikan sebagai dana kampanye yang dipercayakan dikelola oleh pengurus PKS sebagai salah satu partai pengusung.
“Jadi uang yang diberikan adalah untuk kebutuhan kampanye berupa penyediaan alat-alat kampanye yang dipercayakan kepada pengurus PKS,” katanya.
Sebelumnya, sebuah video viral di medsos yang berisikan bakal calon Bupati Merauke, Hendrikus Mahuze, yang dinarasikan memberikan suap miliaran rupiah ke DPD PKS Kabupaten Merauke demi mendapatkan surat rekomendasi.
Video itu diunggah di YouTube pada Senin 7 September 2020 dengan judul ‘NGERIII…. CALON BUPATI MERAUKE HENDRIKUS MAHUZE SUAP PKS MILIARAN RUPIAH…. DEMI MENDAPATKAN SUR’. Dilihat pada sore ini, video tersebut sudah dilihat 5.783 kali.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu