Suara.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump mengusir sekitar 8.800 anak-anak migran tanpa pendamping, yang dicegat di perbatasan AS-Meksiko sejak 20 Maret lalu.
Langkah ini dilakukan sebagai usaha membatasi penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat (AS), menurut dokumen pengadilan yang diajukan Jumat oleh Departemen Kehakiman.
Pemerintah telah menolak untuk mengungkapkan jumlahnya sejak Juni, ketika dikatakan sekitar 2.000 anak telah diusir. Pengacara imigrasi berpendapat bahwa lebih banyak lagi yang mungkin tunduk pada aturan, tetapi ruang lingkup pengusiran tidak jelas hingga Jumat.
Sebagaimana melansir laman Antara, Minggu (13/9/2020), pemerintah menerapkan aturan perbatasan baru pada 21 Maret lalu. Di mana, membatalkan praktik puluhan tahun berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari perdagangan manusia dan menawarkan mereka kesempatan untuk mencari suaka di pengadilan imigrasi AS.
Pemerintah mengatakan, aturan darurat dirancang untuk mencegah wabah virus corona di dalam fasilitas penahanan migran dan di antara populasi AS yang lebih luas.
Sejak itu, pejabat AS dengan cepat mengeluarkan migran, termasuk anak di bawah umur tanpa pendamping, tanpa proses imigrasi standar.
Trump, yang akan dipilih kembali pada 3 November, telah mengambil tindakan tegas terhadap imigrasi legal dan ilegal sebagai presiden.
Para pendukung imigrasi berpendapat bahwa peraturan baru tersebut menempatkan para migran, terutama anak-anak, dalam risiko besar.
Pemerintah federal telah menahan mereka selama berhari-hari atau terkadang berminggu-minggu, di hotel dengan kontraktor tanpa izin untuk menjaga mereka. Pengacara mengatakan, informasi pribadi anak-anak tidak dicatat dalam sistem komputer, membuat mereka hampir tidak mungkin dilacak.
Baca Juga: Usai Jadi Ibu Negara, Ini Hal yang Sulit Dilakukan Melania Trump
Pada Juni lalu, kepala Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Mark Morgan mengatakan bahwa sekitar 2.000 anak tanpa pendamping telah dikeluarkan atas perintah tersebut.
American Civil Liberties Union menggugat pemerintah atas perintah tersebut pada Juni lalu dan badan tersebut telah menolak untuk memperbarui nomor sejak saat itu, dengan alasan litigasi yang tertunda.
Pemerintah mengeluarkan angka-angka dalam pengajuan Departemen Kehakiman ke Pengadilan Banding AS, yang berbasis di San Francisco keberatan dengan perintah 4 September lalu yang melarang menahan anak-anak di hotel sebelum mengusir mereka.
Selain mengusir sekitar 8.800 anak, pemerintah mengatakan telah mengusir 159.000 migran secara keseluruhan, dan 7.600 unit keluarga.
Berita Terkait
-
Jurnalis Legendaris AS: Trump Sudah Tahu Ada Covid-19 Sebelum Jadi Pandemi
-
Meski Dilarang Karena Covid-19, Beberapa Negara Ini Masih Menerima TKI
-
Donald Trump Masuk Nominasi Penghargaan Nobel Perdamaian setelah Israel-UEA
-
Keponakan Osama Bin Laden Dukung Donald Trump Menang Pilpres AS
-
Kelewat Berani, Orang Ini Edit Video Tampar Donald Trump
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini
-
Kementerian PU Akan Mulai Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny yang Ambruk, Berapa Perkiraan Biayanya?
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'