Suara.com - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon, mengomentari cara berkomunikasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilainya rasis.
"Cara komunikasi seperti ini selain rasis juga memecah belah. Atau mungkin memang sengaja?" tulis Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon, Rabu (16/09/2020).
Anggota DPR yang mengaku dirinya sebagai juru bicara rakyat itu melontarkan kalimat tersebut menanggapi pernyataan Ahok.
Sebelumnya, Ahok blak-blakan dalam channel YouTube POIN, membuka kebobrokan sistem yang ada di BUMN khususnya Pertamina.
Ahok yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dengan tegas menolak jika ada yang menyuruhnya jadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
"Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini,” ujar Ahok dalam video itu.
Di channel YouTube POIN, Ahok tidak hanya membuka borok yang ada di BUMN tetapi juga menyarankan agar sebaiknya kementerian BUMN dibubarkan saja.
Sebagai gantinya, Ahok menawarkan untuk membentuk Indonesia Corporation semacam Tamasek.
Kicauan Fadli yang ditujukan kepada Ahok itu pun langsung disambar dengan berbagai komentar oleh warganet.
Baca Juga: Alasan Ahok Dulu Pilih Saefullah jadi Sekda DKI: Mau Ikuti yang Saya Minta
"Layak dipecat. Tak pantas dan tak etis seorang komut Pertamina ngomong gitu. Bisa jadi membuat reputasi Pertamina jatuh ke kubangan lumpur," tulis pemilik akun @Sitorus***
"Apa pantas makhluk seperti ini menjadi pejabat? Sungguh ini suatu terobosan dari seorang Ahok. Terobosan bahwa pejabat boleh rasis. Kasihan banget pegawai-pegawai Pertamina yang lurus dan kerja baik punya pimpinan (??) seperti ini. Masih adakah harga diri?" sambung akun @Adit***
"Sejak kapan ngomong "KADRUN" dibilang rasis? Masuk salah satu kata SARA? Suku kadrun?" sangkal warganet lainnya.
Ahok Bongkar Aib Pertamina, Kementerian BUMN Ikut Buka Suara
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengeluarkan banyak pernyataan pedas tentang Pertamina yang diunggah dalam akun Youtube POIN. Ahok blak-blakan soal buruknya tata kelola Pertamina.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan urusan internal perusahaan. Kementerian BUMN dalam hal ini memberikan ruang untuk keduanya antara komisaris dan direksi Pertamina berkomunikasi.
Berita Terkait
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
Pertamina Tunjuk Muhammad Baron Jadi Juru Bicara
-
KPK Terbitkan Sprindik Baru dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah dan Produk Kilang Pertamina-Petral
-
BP-AKR Pasok BBM dari Pertamina, Begini Kondisi Shell
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hari Ini Bergerak Geruduk DPR, Demo Buruh KASBI Bakal Dijaga Ketat 1.464 Aparat
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik