Suara.com - Kantor Kementerian Kesehatan menjadi yang tertinggi penyebaran Covid-19 pada klaster perkantoran dengan 139 kasus positif. Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati memandang hal tersebut menjadi ironi tersendiri.
Sebab, kantor yang dipimpin Menteri Kesehatan Terawan itu seharusnya dapat menjadi contoh bagi perkantoran lainnya untuk penerapan protokol kesehatan dalam menekan angka penyebaran Covid-19.
"Ironis sekali ya, harusnya kantor Kemenkes menjadi contoh," kata Mufidayati kepada Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Kendati begitu, Mufida berpandangan lain bahwa tingginya kasus positif di Kemenkes dimungkinkan karena masifnya tes yang dilakukan dibanding kantor lain. Namun, jadi pertanyaan apabila kemudian hasil tes menunjukan banyaknya kasus positif.
"Tapi jika jumlah tes masif tinggi dan hasilnya jumlah kasus juga tinggi, hal ini bisa mengindikasikan banyak yang OTG di Kemenkes. Jika banyak yang sehat, maka walau jumlah tes masif tinggi, angka jumlah kasus gak setinggi itu," kata Mufida.
Karena itu, sudah menjadi barang wajib bagi Kemenkes untuk mengevaluasi temuan kasus positif pegawainya. Kemenkes sekaligus diminta memberi penjelasan mulai dari jumlah pegawai yang menempati gedung hingga rasio antara jumlah pegawai yang melakukan tes dan jumlah pegawai yang positif Covid-19.
"Selanjutnya perlu dievaluasi dari berbagai aspek, dari kesehatan gedung, disiplin protokol kesehatannya, ketersediaan fasilitas pelaksanaan protokol kesehatan, dan lain-lain. Semua harus di evaluasi sehingga tidak menimbulkan info-info yang tidak jelas tentang penyebab kantor Kemenkes menjadi tempat penyebaran tertinggi Covid-19 di Jakarta," kata Mufidayati.
Sebelumnya, Klaster perkantoran saat ini menjadi momok penularan Covid-19 di ibu kota. Di dalam satu gedung, bisa terdapat puluhan hingga ratusan orang yang terjangkit virus yang awalnya ditemukan di kota Wuhan, China.
Kantor Kementerian Kesehatan menjadi klaster terbanyak saat ini di ibu kota. Tercatat, ada 139 kasus corona di gedung pemerintah pusat itu.
Baca Juga: Luhut dan Doni Ditunjuk Tangani Corona 9 Provinsi, Kemana Menkes Terawan?
Hal ini diketahui dari situs resmi Pemprov DKI penyedia data informasi seputar corona di ibu kota, corona.jakarta.go.id.
Masih dalam lingkup Kemenkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes juga memiliki 49 kasus corona.
Klaster terbanyak kedua berada di Kantor Kementerian Perhubungan dengan 90 kasus covid-19. Lalu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Timur menyusul dengan 73 kasus corona.
Tak hanya di kantor pemerintah, perusahaan swasta PT DNP juga menjadi klaster terbanyak keempat. Totalnya ada 72 kasus corona di perusahaan produksi plastik kemasan ini.
Klaster di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Bethel Indonesia, Tanah Abang yang sempat menjadi sorotan karena siswanya banyak terpapar menjadi yang terbanyak kelima dengan 65 kasus corona.
Kendati demikian, tidak dijelaskan dalam situs itu mengenai kondisi kantor yang menjadi klaster. Pasien corona di lokasi masih aktif atau sudah sembuh pun juga tak dipaparkan di data itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar