Suara.com - Beredar sebuah petisi agar Presiden Joko Widodo mengembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran wajib bagi seluruh anak sekolah.
Petisi yang dini dibuat oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia melalui laman change.org sejak Senin (14/9/2020).
Hingga berita ini dibuat, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 10.492 orang dari target 15.000 tanda tangan.
Dari keterangan yang dicantumkan, inisiator membuat petisi ini berawal dari kekhawatiran Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atas rencana dihapusnya mata pelajaran Sejarah untuk jenjang pendidikan tertentu.
Mereka menuntut agar mata pelajaran Sejarah tetap menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh tingkatan sekolah menengah atas.
"Tempatkan mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar/umum yang wajib diajarkan kepada seluruh anak bangsa di semua tingkatan kelas (X, XI, XII) dan jenjang (SMA/SMK/MA/MAK)!" demikian tuntuan mereka melalui petisi tersebut.
Mereka berpandangan bahwa sejarah penting bagi generasi muda untuk mengenal budaya dan kepribadian mereka.
"Mata Pelajaran Sejarah adalah media yang paling ampuh untuk memperkuat jatidiri dan karakter manusia, ia juga merupakan alat pemersatu kita sebagai sebuah bangsa. Sedangkan Guru Sejarah adalah ujung tombak sekaligus benteng dari peradaban," imbuhnya.
Sebelumnya, politikus Partai Gerindra, Fadli Zon juga mengecam rencana dihapuskannya Pelajaran Sejarah dari sekolah menengah kejuruan.
Baca Juga: Jokowi di Acara GP Ansor: Perbanyak Sedekah, Banyak Saudara Kita Tak Kerja
"Kalau mata pelajaran sejarah akan “dihilangkan” maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri n memori kolektifnya. Setelah itu ya Indonesia bubar," tulis Fadli Zon lewat Twitter-nya, Jumat (18/9/2020).
Kekinian, Suara.com masih mencoba mengonfirmasi tentang beredarnya petisi ini kepada pihak yang terkait.
Berita Terkait
-
Di Acara GP Ansor, Jokowi: Kemajemukan Adalah Keniscayaan
-
Heboh Bendera Merah Putih Diinjak & Dibakar, Warganet: Penjarakan Orangnya
-
Buka Konferensi GP Ansor ke-23 Secara Virtual, Ini yang Disampaikan Jokowi
-
Jokowi di Acara GP Ansor: Perbanyak Sedekah, Banyak Saudara Kita Tak Kerja
-
Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak untuk Klaim Diri Paling Benar
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer