Suara.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra sudah menentukan sikap terkait Pilkada 2020 di tengah pandemi.
Melalui akun Twitter resminya @Prof_Azyumardi, ia memutuskan untuk golput di Pilkada 9 Desember 2020 nanti demi alasan kemanusiaan.
"Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19," kata Azyumardi, Senin (21/09/2020).
Menurutnya, Pilkada yang dipaksakan di masa pandemi saat kasus positif Covid terus meningkat sangat membahayakan kesehatan pemilih.
Dalam cuitannya itu, ia pun turut menyertakan tangkapan layar pernyataannya yang lebih lengkap dari akun Facebooknya.
"Di tengah kerumunan massa yang bisa meningkatkan jumlah warga terinfeksi dan meninggal dunia. Apalagi saya dan banyak senior citizen/manula lain punya morbiditas tertentu yang rawan dan rentan," sambungnya.
Pernyataan sikap dari Mantan Rektor UIN Jakarta ini pun langsung disambut warganet dengan komentarnya masing-masing.
"Kemana pr Rektor yang seharusnya gunakan nalar, nurani dan empatinya di situasi seperti ini. Apakah ketakutan tidak dikasih makan penguasa lebih menghantui dibanding kematian di depan mata karena dengan congkaknya penguasa sendiri menantang maut? Ayo pak bantu galang para akademisi untuk bersuara," sahut pemilik akun @dennur***
"Kenapa gak minta ditunda saja pak?? Sebagai publik figure baiknya bapak menyarankan untuk menunda Pilkada di seluruh Indonesia. Kalo cuma jadi golput mah ya...bukan ngasih solusi!" timpal warganet lainnya @yohan***
Baca Juga: Desak Pilkada Ditunda, Fadli Zon: Jangan Kontradiksi Kata dan Perbuatan
"Saya tidak paham korelasinya pak. Dalam kondisi Covid-19, Pilkada serentak masih bisa dilakukan @KPU_ID asalkan ada sarana/ prasarana yang memadai. Pergunakan teknologi yang ada, agar bisa melakukan secara remote, tanpa hadir fisik. Itu solusi," tulis @Frans**
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadrjoel Rachman menegaskan tidak akan menunda Pilkada 2020 meski bahaya Covid-19 terus mengintai.
"Pilkada sesuai jadwal, demokratis dan aman Covid-19. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," terang Fadrjoel dalam keterangan persnya di Kompas TV.
Ia menambahkan, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat serta akan diberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar.
"Presiden Joko Widodo menegaskan Pilkada 2020 tidak bisa menunggu kapan pandemi berakhir. Karena tidak satu pun negara yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," imbuh Fadjroel Rachman.
Berita Terkait
-
Akses Masuk ke Gaza Terhambat, Wanda Hamidah Sebut Ratusan Aktivis Terpaksa Tidur di Pelabuhan
-
Ini Alasan Kenapa Donor Darah Tetap Relevan di Era Modern
-
Waspada! Rakyat Rentan Jadi Korban, Pawai Keadilan Iklim Minta Pertanggungjawaban Negara
-
Indro Warkop Tak Pernah Nyoblos Anggota DPR: Awalnya Sederhana, Masuk Sana Jadi Berubah
-
Mendagri dan Ketua Baznas Bahas Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Palestina dan Indonesia
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka