Suara.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra sudah menentukan sikap terkait Pilkada 2020 di tengah pandemi.
Melalui akun Twitter resminya @Prof_Azyumardi, ia memutuskan untuk golput di Pilkada 9 Desember 2020 nanti demi alasan kemanusiaan.
"Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19," kata Azyumardi, Senin (21/09/2020).
Menurutnya, Pilkada yang dipaksakan di masa pandemi saat kasus positif Covid terus meningkat sangat membahayakan kesehatan pemilih.
Dalam cuitannya itu, ia pun turut menyertakan tangkapan layar pernyataannya yang lebih lengkap dari akun Facebooknya.
"Di tengah kerumunan massa yang bisa meningkatkan jumlah warga terinfeksi dan meninggal dunia. Apalagi saya dan banyak senior citizen/manula lain punya morbiditas tertentu yang rawan dan rentan," sambungnya.
Pernyataan sikap dari Mantan Rektor UIN Jakarta ini pun langsung disambut warganet dengan komentarnya masing-masing.
"Kemana pr Rektor yang seharusnya gunakan nalar, nurani dan empatinya di situasi seperti ini. Apakah ketakutan tidak dikasih makan penguasa lebih menghantui dibanding kematian di depan mata karena dengan congkaknya penguasa sendiri menantang maut? Ayo pak bantu galang para akademisi untuk bersuara," sahut pemilik akun @dennur***
"Kenapa gak minta ditunda saja pak?? Sebagai publik figure baiknya bapak menyarankan untuk menunda Pilkada di seluruh Indonesia. Kalo cuma jadi golput mah ya...bukan ngasih solusi!" timpal warganet lainnya @yohan***
Baca Juga: Desak Pilkada Ditunda, Fadli Zon: Jangan Kontradiksi Kata dan Perbuatan
"Saya tidak paham korelasinya pak. Dalam kondisi Covid-19, Pilkada serentak masih bisa dilakukan @KPU_ID asalkan ada sarana/ prasarana yang memadai. Pergunakan teknologi yang ada, agar bisa melakukan secara remote, tanpa hadir fisik. Itu solusi," tulis @Frans**
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadrjoel Rachman menegaskan tidak akan menunda Pilkada 2020 meski bahaya Covid-19 terus mengintai.
"Pilkada sesuai jadwal, demokratis dan aman Covid-19. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," terang Fadrjoel dalam keterangan persnya di Kompas TV.
Ia menambahkan, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat serta akan diberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar.
"Presiden Joko Widodo menegaskan Pilkada 2020 tidak bisa menunggu kapan pandemi berakhir. Karena tidak satu pun negara yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," imbuh Fadjroel Rachman.
Berita Terkait
-
Wanda Hamidah dari Sisilia: Tekan Pemerintah Indonesia Kawal Misi Kemanusiaan ke Palestina
-
Solidaritas untuk Palestina, Massa Gelar Aksi di Depan Kedubes AS
-
Kilas Balik Hari Palang Merah Indonesia 17 September, Sejarahnya Sejak 1945
-
Akses Masuk ke Gaza Terhambat, Wanda Hamidah Sebut Ratusan Aktivis Terpaksa Tidur di Pelabuhan
-
Ini Alasan Kenapa Donor Darah Tetap Relevan di Era Modern
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
Terkini
-
Pohon 'Raksasa' Tumbang di Sisingamangaraja Ganggu Operasional, MRT Jakarta: Mohon Tetap Tenang
-
262 Hektare Hutan Rusak, Panglima TNI hingga Menhan 'Geruduk' Sarang Tambang Ilegal di Babel
-
Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Dicekal, Tak Bisa ke Luar Negeri
-
7 Fakta Kematian Dosen Untag di Kos: AKBP B Diamankan, Kejanggalan Mulai Terungkap
-
KemenPPPA Dukung Arahan Prabowo Setop Kerahkan Siswa Sambut Pejabat
-
Tamparan Keras di KTT Iklim: Bos Besar Lingkungan Dunia Sindir Para Pemimpin Dunia!
-
Komdigi Kaji Rencana Verifikasi Usia via Kamera di Roblox, Soroti Risiko Privasi Data Anak
-
Detik-detik Pohon Raksasa Tumbang di Sisingamangaraja: Jalan Macet, Pengendara Panik Menghindar!
-
KPK Panggil 3 Kepala Distrik Terkait Kasus Korupsi Dana Operasional Papua
-
Pramono Ungkap Ada Orang Tidak Senang Ragunan Bersolek, Siapa?