Suara.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra sudah menentukan sikap terkait Pilkada 2020 di tengah pandemi.
Melalui akun Twitter resminya @Prof_Azyumardi, ia memutuskan untuk golput di Pilkada 9 Desember 2020 nanti demi alasan kemanusiaan.
"Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19," kata Azyumardi, Senin (21/09/2020).
Menurutnya, Pilkada yang dipaksakan di masa pandemi saat kasus positif Covid terus meningkat sangat membahayakan kesehatan pemilih.
Dalam cuitannya itu, ia pun turut menyertakan tangkapan layar pernyataannya yang lebih lengkap dari akun Facebooknya.
"Di tengah kerumunan massa yang bisa meningkatkan jumlah warga terinfeksi dan meninggal dunia. Apalagi saya dan banyak senior citizen/manula lain punya morbiditas tertentu yang rawan dan rentan," sambungnya.
Pernyataan sikap dari Mantan Rektor UIN Jakarta ini pun langsung disambut warganet dengan komentarnya masing-masing.
"Kemana pr Rektor yang seharusnya gunakan nalar, nurani dan empatinya di situasi seperti ini. Apakah ketakutan tidak dikasih makan penguasa lebih menghantui dibanding kematian di depan mata karena dengan congkaknya penguasa sendiri menantang maut? Ayo pak bantu galang para akademisi untuk bersuara," sahut pemilik akun @dennur***
"Kenapa gak minta ditunda saja pak?? Sebagai publik figure baiknya bapak menyarankan untuk menunda Pilkada di seluruh Indonesia. Kalo cuma jadi golput mah ya...bukan ngasih solusi!" timpal warganet lainnya @yohan***
Baca Juga: Desak Pilkada Ditunda, Fadli Zon: Jangan Kontradiksi Kata dan Perbuatan
"Saya tidak paham korelasinya pak. Dalam kondisi Covid-19, Pilkada serentak masih bisa dilakukan @KPU_ID asalkan ada sarana/ prasarana yang memadai. Pergunakan teknologi yang ada, agar bisa melakukan secara remote, tanpa hadir fisik. Itu solusi," tulis @Frans**
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadrjoel Rachman menegaskan tidak akan menunda Pilkada 2020 meski bahaya Covid-19 terus mengintai.
"Pilkada sesuai jadwal, demokratis dan aman Covid-19. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," terang Fadrjoel dalam keterangan persnya di Kompas TV.
Ia menambahkan, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat serta akan diberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar.
"Presiden Joko Widodo menegaskan Pilkada 2020 tidak bisa menunggu kapan pandemi berakhir. Karena tidak satu pun negara yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," imbuh Fadjroel Rachman.
Berita Terkait
-
Sengaja Dibiarkan Membusuk! Dompet Dhuafa Bongkar Siasat Israel Hambat Bantuan Gaza
-
Haru dan Bahagia Warnai Kepulangan 9 WNI yang diculik Israel
-
Begini Rangkaian Pemulangan 9 WNI Bebas dari Israel, Visum hingga Forensik
-
Delegasi Global Sumud Flotilla Dibebaskan dari Penjara Israel, Kini Dipulangkan ke Turki
-
Bagaimana Cara Daftar Global Sumud Flotilla untuk Misi Kemanusiaan Gaza?
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Maluku Utara Pasang Target Jadi Acuan Hilirisasi Nikel Berkelanjutan
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi
-
Prabowo di Depan Ribuan Petugas MBG: Terima Kasih Atas Kesetiaan Kalian
-
Dadan Hindayana Dijerat Pasal Berlapis, Ancaman Hukuman Bisa 20 Tahun Penjara
-
Detik-Detik Mencekam! Helikopter AL Inggris Meledak di Udara, 3 Prajurit Tewas
-
KPK Amankan 17 Orang dalam OTT Imigrasi, Eks Dirjen dan Kakanwil Jawa Barat Ikut Terjaring