Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB, Jokowi mengingatkan, 75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar perang dunia II tidak terulang kembali dan agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera. Perang tidak akan menguntungkan siapapun.
Kata Jokowi, tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran, dan tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.
"Di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita akan sama. Belum," ujar Jokowi secara virtual dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden secara virtual, Rabu (23/9/2020).
Menurut Jokowi, saat ini konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan.
Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
"Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi Covid-19. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menuturkan seharusnya semua negara bersatu padu dan selalu menggunakan pendekatan win-win pola hubungan antarnegara yang saling menguntungkan.
Pasalnya kata dia, dampak pandemi Covid-19 sangat luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.
Baca Juga: Kenapa Jokowi Keukeuh Gelar Pilkada Di Tengah Pandemi? Ini Alasannya
Jokowi menyebut Covid-19 tidak mengenal batas negara.
"Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is," tutur dia.
Sehingga jika terjadi perpecahan dan rivalitas, Kepala Negara khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian akan goyah dan sirna.
"Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan," katanya.
Berita Terkait
-
Kenapa Jokowi Keukeuh Gelar Pilkada Di Tengah Pandemi? Ini Alasannya
-
Terima Masukan, Tapi Jokowi Ingin Pilkada Berjalan di Masa Pandemi
-
Pilkada Serentak Tetap Lanjut, Fraksi PKS Minta Jokowi Terbitkan Perppu
-
Cek Fakta: Benarkah Rizieq Shihab Bersumpah Najis Pulang ke Indonesia?
-
Desak Jokowi Turun Tangan di Kasus Djoko Tjandra, LPSK Curigai Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar