Suara.com - Setiap hari ada tambahan empat ribuan warga terpapar virus Covid-19. Ketimbang informasinya seperti menyicil, analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah melakukan survei dengan melakukan swab test secara sampel acak terhadap warga yang belum terdeteksi positif corona.
Menurut Rustam, sampel yang diambil yang representative, dapat mewakili populasi (seluruh rakyat).
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah dapat minta bantuan jasa lembaga-lembaga survei yang bekerjasama para dokter.
Dari hasil survei nanti bisa diprediksi berapa persen rakyat terpapar corona, kata dia.
Rustam juga menyoroti polemik pilkada yang rencananya diselenggarakan 9 Desember 2020 ditunda atau tidak, jika masih ada pandemi Covid-19.
Menurut dia kalau mau konsisten dengan sikap demi keselamatan nyawa manusia, seharusnya tidak hanya meminta pilkada ditunda. "Tetapi juga seluruh aktivitas yang berpotensi kerumunan. Termasuk deklarasi, demo, ceramah-ceramah agama dan rapat atau pertemuan partai atau ormas tatap muka," kata dia.
Sejauh ini, menurut pengamatan Rustam, banyak kalangan yang minta pilkada ditunda, tetapi tidak kedengaran suara yang minta deklarasi dan demo juga ditunda selama pandemi.
Untuk mengendalikan virus corona, pendapat Rustam, pemerintah fokus pada pemaksaan atau pengawasan protokol kesehatan.
"Rakyat patuhilah protokol kesehatan jika berada di luar rumah. Tapi jangan hentikan aktivitas ekonomi, terutama yang langsung berhubungan dengan rakyat kecil," kata Rustam.
Baca Juga: Program Vaksin WHO Tetap Berjalan Tanpa China, Amerika Serikat, dan Rusia
Sementara itu, dalam laporan Suara.com sebelumnya menyebutkan data kasus terkonfirmasi positif yang diumumkan pemerintah pada Rabu (23/9/2020) menunjukkan ada penambahan 4.465 kasus: total 257.388 kasus.
Kasus kematian akibat corona juga mengalami peningkatan: totalnya kini mencapai 9.977 jiwa.
Berita Terkait
-
Dokter Tifa Usul Kasus Ijazah Jokowi Disetop, Sarankan Negara Biayai Perawatan Medis di Luar Negeri
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
MK Batalkan Aturan HGU 190 Tahun di IKN, Airlangga: Investasi Tetap Kami Tarik!
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Ijazah Asli Jokowi Terungkap Ada di Polda Metro, Jadi Barang Bukti Kasus Apa?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal