Suara.com - Setiap hari ada tambahan empat ribuan warga terpapar virus Covid-19. Ketimbang informasinya seperti menyicil, analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar pemerintah melakukan survei dengan melakukan swab test secara sampel acak terhadap warga yang belum terdeteksi positif corona.
Menurut Rustam, sampel yang diambil yang representative, dapat mewakili populasi (seluruh rakyat).
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah dapat minta bantuan jasa lembaga-lembaga survei yang bekerjasama para dokter.
Dari hasil survei nanti bisa diprediksi berapa persen rakyat terpapar corona, kata dia.
Rustam juga menyoroti polemik pilkada yang rencananya diselenggarakan 9 Desember 2020 ditunda atau tidak, jika masih ada pandemi Covid-19.
Menurut dia kalau mau konsisten dengan sikap demi keselamatan nyawa manusia, seharusnya tidak hanya meminta pilkada ditunda. "Tetapi juga seluruh aktivitas yang berpotensi kerumunan. Termasuk deklarasi, demo, ceramah-ceramah agama dan rapat atau pertemuan partai atau ormas tatap muka," kata dia.
Sejauh ini, menurut pengamatan Rustam, banyak kalangan yang minta pilkada ditunda, tetapi tidak kedengaran suara yang minta deklarasi dan demo juga ditunda selama pandemi.
Untuk mengendalikan virus corona, pendapat Rustam, pemerintah fokus pada pemaksaan atau pengawasan protokol kesehatan.
"Rakyat patuhilah protokol kesehatan jika berada di luar rumah. Tapi jangan hentikan aktivitas ekonomi, terutama yang langsung berhubungan dengan rakyat kecil," kata Rustam.
Baca Juga: Program Vaksin WHO Tetap Berjalan Tanpa China, Amerika Serikat, dan Rusia
Sementara itu, dalam laporan Suara.com sebelumnya menyebutkan data kasus terkonfirmasi positif yang diumumkan pemerintah pada Rabu (23/9/2020) menunjukkan ada penambahan 4.465 kasus: total 257.388 kasus.
Kasus kematian akibat corona juga mengalami peningkatan: totalnya kini mencapai 9.977 jiwa.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Jusuf Kalla Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri: Bagi Saya Ini Penghinaan!
-
Jusuf Kalla Minta Perkara Ijazah Jokowi Segera Diselesaikan: Meresahkan Masyarakat dan Buang Waktu
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
Terkini
-
BRIN Kembangkan Teknologi Plasma, Mungkinkah Produksi Pupuk Lebih Ramah Lingkungan?
-
Gencatan Senjata Terancam Batal, Iran Bersumpah Bakal Hanguskan Seluruh Aset AS di Timur Tengah
-
Netanyahu Siap Negosiasi Langsung dengan Lebanon Usai Serangan Maut
-
Dinilai Lebih Hemat, Bisakah Energi Surya Gantikan PLTD dan Kurangi Impor BBM?
-
Hilang 2 Hari, Mobil Boks Curian Tiba-Tiba Muncul Terparkir di Jalan S Parman
-
Ramai Polemik Blokir Komdigi: Magdalene dan Kritik Warganet Dibungkam?
-
Menlu Iran Peringatkan Amerika Serikat Jangan Mau Jadi Pion Benjamin Netanyahu
-
KPI Dorong Perempuan Jadi Pengawas Kebijakan Publik, Bukan Sekadar Partisipan
-
Skandal 'Foto Palsu' di Laporan JAKI Terbongkar, Dishub Jaksel Janji Evaluasi Integritas Jajaran
-
Iran Ancam Hancurkan Kapal yang Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin