Suara.com - Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi menanggapi ihawal pernyataan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa perlu ada antisipasi terhadap penggunaan kertas karena berpotensi menjadi media penularan Covid-19 dalam tahapan Pilkada serentak 2020.
Dewa berujar KPU sebagai penyelenggara sudah memuat aturan pencegahan penularan Covid-19 melalui protokol kesehatan. Peraturan itu juga mencakup soal proses produksi, distribusi dan pemakaian kertas surat suara yang digunakan dalam Pilkada.
"Mengenai antisipasi KPU telah diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020," kata Dewa kepada Suara.com, Jumat (25/9/2020).
Dalam aturan tersebut, disampaikan Dewa semisal petugas yang berurusan dalam proses terkait surat suara harus menerapkan protokol kesehatan di antaranga menjaga jarak satu meter, hingga penggunaan alat pelindung diri berupa masker serta sarung tangan.
Sementara terkait pencegahan Covid-19 melalui sruat suara terhadap masyarakat sebagai pemilih, kata Dewa sudah dijelaskan Pasal 68 sampai dengan Pasal 84 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020.
"Prosedur di TPS juga sudah diatur dan juga sudah beberapa kali disimulasikan di lapangan," kata Dewa.
Picu Covid-19
Sebelumnya, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Moch Nurhasim meminta penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU memperhatikan penggunaan kertas di Pilkada serentak 2020.
Nurhasim menilai penggunaan kertas dalam tahapan pemungutan suara Desember mendatang berpotensi menjadi media penularan Covid-19.
Baca Juga: Berkerumun, Pengundian Nomor Urut Pilkada Sidoarjo Kena Nyinyir Warganet
"Saya kira penggunaan kertas itu perlu diantisipasi bahwa kertas itu juga punya potensi untuk menyebarkan Covid-19. Nah kira-kira bagaimana teknisnya. Ini kan Pilkada itu gak mungkin tanpa kertas. Nah ini perlu antisipasi," kata Nurhasim dalam diskusi daring Populi Center, Kamis (24/9/2020).
Belum Ada Penelitian
Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta agar setiap pernyataan terkait Covid-19 harus berdasarkan data dan bukti.
Hal tersebut merupakan tanggapan menyusul pernyataan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Moch Nurhasim tentang potensi penularan Covid-19 melalui kertas yang dipakai dalam tahapan pemungutan suara saat Pilkada 2020.
"Seharusnya setiap pernyataan, harus ada bukti," kata Pandu dihubungi Suara.com, Jumat.
Terkait kertas yang berpotensi menularkan Covid-19, Pandu Riono berujar sejauh ini belum ada penelitian terhadap hal tersebut. Karena itu, ia meminta agar pernyataan Nurhasim disertai bukti.
Berita Terkait
-
Tantrum Harga Minyak Meroket, Trump Cap NATO Pengecut Karena Tak Mau Ikut Buka Selat Hormuz
-
Peneliti LIPI Sebut Dinamika Politik 'Keluarga Solo' sebagai Perilaku Menyimpang
-
Harapan di Phoenix Library: Ketika Kertas Lebih Galak daripada Rudal
-
Rumah Kertas: Ketika Cinta Buku Kelewat Batas Sampai Jadi Tembok Rumah
-
Musikal Perahu Kertas Rilis Versi Baru OST Dua Manusia dan Langit Amat Indah
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!
-
Analis Beberkan Dampak Mengerikan Bagi Asia Jika Iran Tutup Laut Merah
-
Kata Nelayan Ciliwung Soal Ikan Sapu-sapu: Jadi Hama Sekaligus Bahan Baku Cilok