Suara.com - Keadaan pandemi Covid-19 yang semakin mencemaskan menjadi alasan DPR mempercepat pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU serta mempercepat reses anggota dewan.
Menurut laporan terbaru, 18 anggota DPR terkonfirmasi positif Covid-19, sedangkan tenaga ahli tercatat 40 orang.
"Ya ini makanya kan resesnya dipercepat, supaya nggak penyebaran," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di DPR, hari ini.
Semula, rapat paripurna penutupan masa sidang diagendakan pada Kamis (8/10/2020), tetapi mendadak dipercepat menjadi Senin (5/10/2020).
Di tengah kecurigaan publik ke DPR karena ujug-ujug memajukan jadwal rapat paripurna untuk mengesahkan UU Cipta Kerja kemarin, Azis mengatakan, "karena situasi kita di DPR yang terkena Covid lumayan banyak. Hari ini aja ada 11 yang terindikasi positif. Jadi saya sama Pak Muklis dan Pak Ihsan ini juga ikut berdoa semoga teman-teman, sahabat-sahabat yang terkena Covid bisa cepet sembuh, jaga kesehatan."
Pernyataan tersebut sekaligus menepis kecurigaan publik bahwa DPR sengaja mempercepat agenda rapat paripurna demi berkejaran waktu dengan rencana buruh mogok secara nasional untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
"Nggak dicepetin, memang jadwalnya. Memang jadwal itu kan tergantung kesepakatan dalam bamus saja," kata Azis.
Semula ada rencana DPR menerapkan lockdown untuk sementara, tetapi kemudian dibatalkan.
"Tadinya kami mau lockdown, tapi karena situasi mendekati ini, daripada nanti tambah lagi akhirnya dipercepat, disepakati atas usulan dari pimpinan-pimpinan fraksi," kata Azis.
Baca Juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Keliling Kota Surabaya
Berita Terkait
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja
-
Guru Honorer Ngadu ke DPR: Sulit Masuk Dapodik hingga Jadi Kurir Laundry Demi Tambah Penghasilan
-
Dugaan Kebocoran Gas di Vopak Merak, DPR Minta Investigasi Menyeluruh
-
Anggaran Bencana Dipangkas Drastis, Legislator PDIP Ini Desak Kemensos Tinjau Ulang
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!