Suara.com - Kendati kemelut antara DPR dan rakyat belum juga usai, RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang.
DPR dan pemerintah dalam hal ini dinilai abai dengan aspirasi rakyat dan tutup telinga untuk segara mengegolkan RUU tersebut.
Total, sebanyak tujuh fraksi di DPR sepakat mengesahkan Omnibus Law termasuk PDI Perjuangan.
Terkait hal ini, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, menerangkan kepada publik soal keputusan partainya mendukung Omnibus Law.
Ia berdalih, sejak awal PDIP berada di barisan rakyat dan undang-undang yang dibahas itu semata demi kepentingan rakyat.
Akan tetapi, Arteria mengakui kalau dirinya mendapat bisikan langsung dari Ketua DPR Puan Maharani dalam proses pembahasan Omnibus Law.
“Kami mendapat perintah langsung dari Ibu Puan Maharani, ibu Ketua DPR, pembina fraksi, bahwa undang-undang ini harus dibahas dengan catatan dan syarat. Katanya harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Utamanya bagi rakyat.”
“Tekanannya kencang, utamanya bagi rakyat. Artinya prioritas pertama ada di masyarakat, baru berikutnya pelaku usaha, pengusaha dan pemerintah,” kata Arteria dilansir dari hops.id-- jaringan Suara.com, Selasa (06/10/2020)
Arteria menuturkan, PDI Perjuangan telah mengkritisi undang-undang yang baru disahkan tersebut bahkan sejak awal dimulainya pembahasan.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Disahkan, Apindo: Ribuan Pekerja di Jateng akan Terserap
Dari total 64 kali rapat, PDIP menegaskan telah menelaah dengan penuh kehati-hatian setiap butir RUU Omnibus Law.
"Semua draf pemerintah kami komen. Kami bahas satu persatu, kami kuliti satu per satu, dan dengan menggunakan dialektika kebangsaan,” ungkapnya.
Menyikapi tudingan publik terhadap pemerintah yang abai soal penanganan pandemi Covid-19, Arteria menyangkal anggapan tersebut.
“Buktinya, pada tahapan awal Satgas Darurat masih ada, tahapan rehab, serta giat penegakan hukum masih ada, reformasi ekonomi juga jalan, dan diharap bisa terdorong dengan UU Cipta Kerja ini. Pak Jokowi masih fokus dengan itu,” sambung Arteria.
Di lain pihak, Ketua Umum KASBI Nining Elitos di hadapan Arteria melalui pembicaraan daring mengaku murka dengan disahkannya UU Cipta Kerja.
“Kita sangat kecewa dan marah dengan DPR dan pemerintah. Sejak awal kita kritik memberi masukan ke Pemerintah dan DPR agar rancangan UU ini betul-betul melindungi seluruh tumpah darah rakyat, tidak ada yang dirampas hak-haknya,” ungkap Nining.
Berita Terkait
-
Lewat Ferry Irwandi, Ahmad Sahroni Sampaikan Maaf kepada Publik
-
Asosiasi Sopir Logistik Curhat ke DPR: Jam Kerja Tak Manusiawi Bikin Penggunaan Doping dan Narkoba
-
Anggota DPR Desak 'Rebranding' Program Makan Bergizi: 'Gratis'-nya Dihapus, Konotasinya Negatif
-
Respons Krisis MBG, Menkes 'Potong Birokrasi', Gandeng Mendagri untuk Fast-Track Sertifikat Higienis
-
Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Minta Investigasi dan Sanksi
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line