KPK Ungkap Strategi Koruptor untuk Dapat Pengurangan Hukuman, Bagaimana?

Suara.com - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut langkah terpidana koruptor melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) sebagai strategi untuk mengurangi masa hukumannya setelah mendapatkan vonis pengadilan.

Di mana KPK mencatat sebanyak 23 perkara koruptor yang cukup masif mendapat potongan hukuman.

"Ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor itu untuk kemudian menerima dan kemudian berproses upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi tetapi menunggu sampai inkrah dilalui dulu beberapa bulan kemudian mengajukan PK," ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2020).

Maka itu, Ghufron menganggap PK sebagai pintu masuk untuk pengurangan masa hukuman bagi para koruptor.

Apalagi, saat ini ada sekitar 50 perkara korupsi yang tengah mendaftarkan PK ke MA.

"50 perkara korupsi semuanya mengajukan PK (peninjauan kembali). Artinya PK ini dianggap pintu yang kemurahan kemudian digunakan untuk menurunkan sanksi pidana," tutup Ghufron

Eks Ketua Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi terpidana kasus korupsi Hambalang termasuk salah satu koruptor yang mendapatkan diskon hukuman dari hasil putusan PK di MA. Sebelumnya, dalam tingkat kasasi, Anas mendapatkan hukuman 14 tahun hukuman.

23 Koruptor Dapat Diskon

Sebanyak 23 terpidana korupsi mendapat pengurangan masa hukuman dari putusan peninjauan kembali atau PK di MA. Namun KPK mengatakan belum menerima salinan putusan atas puluhan perkara korupsi yang mendapatkan pengurangan masa hukuman dari MA.

Baca Juga: Korupsi Infrastruktur, KPK Periksa Sekretaris Dinas PUPR Banjar Dan 7 Saksi

KPK meminta MA segera kirim putusan 22 perkara korupsi kepada KPK untuk nantinya dipelajari atas penggurangan masa hukuman tersebut.

"Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.