Tinjau Lokasi, DPRD DKI Permasalahkan Batas Pelabuhan Marunda

Suara.com - Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara/KBN DPRD DKI Jakarta melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Marunda yang tengah bersengketa. Di lokasi, anggota dewan mempermasalahkan soal batas pada pembangunan pelabuhan antara PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN Persero dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Ketua Pansus KBN DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan, ada ketidaksesuaian batas kanal antara Pelabuhan yang dibangun PT KCN dengan lahan PT KBN. Meski demikian, reklamasi pelabuhan tetap saja dilanjutkan.

"Setelah peninjauan, ditemukan adanya kanal antara batas KBN dan reklamasi yang ternyata tidak lengkap, hanya sepotong. Terus pembangunan masih berjalan terus," kata Pandapotan di lokasi, Selasa (20/10/2020).

Karena itu, Pandapotan menyebut Pansus akan memanggil semua pihak terkait hal ini. Ia ingin mendengarkan informasi lengkap dari kedua belah pihak dalam waktu dekat.

Minggu depan kita panggil lagi semua pihak, dari PT KTU, PT KBN dan juga PT KCN untuk menjelaskan," jelasnya.

Menurutnya, batas pelabuhan yang sedang dibangun PT KCN menjadi salah satu pemicu polemik yang terjadi berkepanjangan. Karena itu ia memerlika peninjauan langsung untuk melengkapi data yang ada.

"Selama ini kami baru mendapat informasi, gambaran dan foto-foto saja. Makanya hari ini kami langsung melihat lokasi untuk mengumpulkan semua data-data yang akan kita dalami lagi," tuturnya.

Setelah selesai memanggil, Pandapotan berhadap agar rekomendasi Pansus KBN bisa secepatnya rampung. Dengan demikian maka polemik yang terjadi sejak tahun 2015 silam bisa dirampungkan.

"Artinya pihak swasta juga tidak terganggu dia punya investasi, pihak KBN juga tidak terganggu sebagai BUMN kita, begitupun Pemprov juga tidak merasa teraniaya dengan perlakuan sepihak yang katanya berkali-kali surat yang dikeluarkan tidak ditaati," tuturnya.

Baca Juga: Pansus Banjir DKI: Rekomendasi Sudah Dibikin, Terserah Anies Mau atau Gak

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi membantah ada tumpang tindih antara lahan Pelabuhan dengan lahan milik KBN. Ia mengaku sudah menyampaikannya kepada DPRD DKI.

Ia menyebut pengerjaan pelabuhan juga sudah sesuai dengan tender. Batas Laut Jawa, Sungai Blencong, Cakung Drain, dan sisi selatan C01 disebutnya sebagai dua hal yang berbeda.

"Kita bangun sisi perairan yang memang untuk pelabuhan, seperti awal tender. Kita tunjukkan ini lho progresnya, tidak ada tumpang tindih dengan sisi daratnya KBN. Semua jelas karena kita tidak nempel dengan bibir pantai, ada jarak," ucapnya.

Widodo mengaku akan terus melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda pier 2 dan tiga sehingga bisa selesai sesuai target awal yakni tahun 2024.

"Pier 2 tetap dilanjutkan pembangunannya, karena kita punya komitmen untuk menunjukan bahwa proyek ini harus selesai. Target kami tiga sampai empat tahun lagi seluruhnya selesai karena ini pembangunan yang berkelanjutan, bersimultan," pungkasnya.

Diketahui saat ini Dermaga Pelabuhan Marunda pier 1 sudah selesai 100 persen, sementara pier 2 baru mencapai tahap 35 persen dan pier 3 belum dikerjakan proyeknya.