Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung punya skor sendiri kala diminta menilai setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Saat diminta menilai oleh Najwa Shihab dalam tayangan Mata Najwa yang dilansir pada Kamis (22/10/2020), Rocky punya skor dengan penjelasan yang membuat seisi ruangan terdiam.
"Skornya berapa ya?" tanya Najwa.
"Skornya? Angka aja ya? Huruf aja deh," kata Rocky menawarkan.
"A- (A minus)," ujarnya tegas.
Pernyataan Rocky mengenai nilai yang diberikan pada pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin itu seketika membuat ruangan hening sejenak.
"A minus? Itu skalanya yang paling bagus atau yang paling jelek itu?" tanya Najwa heran.
"A minus itu A buat kebohongan, minus untuk kejujurannya," Rocky menjelaskan.
Menurut Rocky, ada beberapa alasan yang membuat masa pemerintahan Jokowi ini memiliki skor yang buruk dalam satu tahun periode keduanya, yakni kepercayaan publik.
Baca Juga: Komnas HAM: Era Jokowi-Maruf, Warga Adat Terbuang karena Konflik Agraria
"Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logika dari pemerintahan ini, yaitu menitipkan harapan. Tetapi tiba-tiba dibatalkan oleh dua caption di koran Kompas kemarin, kepuasan hilang ," ungkapnya.
Ia lantas mengibaratkan setahun kepemimpinan Jokowi - Maruf seperti sepasang pengantin yang kehilangan momen penting di malam pertamanya.
"Kemarin SMRC bilang polling kepuasannya 60 persen sekarang di bawah 50 persen artinya ini di tahun pertama lho udah hilang. Ini seperti di malam pertama pasangannya udah enggak percaya. Mestinya perkawinannya bubar," sebut Rocky.
Kendati demikian, ia tak menampik jika penilaian itu akan mendapat bantahan sejumlah pihak. Terlebih masih ada sebagian masyaakat yang berpikir bahwa pemerintahan Jokowi - Maruf masih terus berlanjut.
"Tapi ada semacam orang Indonesia bilang ya mudah-mudahan masih bisa lanjut. Tapi itu adalah situasi psikologis publik. Supaya enggak ada kerusuhan mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut," tukas Rocky.
"Tapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50 persen itu artinya kalau di Eropa Perdana Menterinya sudah turun," tegasnya.
Berita Terkait
-
Komnas HAM: Era Jokowi-Maruf, Warga Adat Terbuang karena Konflik Agraria
-
Survei Indikator: Pendidikan Kian Rendah Makin Puas Terhadap Kinerja Jokowi
-
Jokowi Sudah 2 Periode, Seabrek Pelanggaran HAM Tetap Tak Pernah Tuntas
-
Wapres yang Terlupakan? Ma'ruf Amin: Lupa Itu Manusiawi
-
Tangkap 270 Orang Saat Demo 1 Tahun Jokowi-Maruf, Polisi: Sudah Dipulangkan
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!