Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung punya skor sendiri kala diminta menilai setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Saat diminta menilai oleh Najwa Shihab dalam tayangan Mata Najwa yang dilansir pada Kamis (22/10/2020), Rocky punya skor dengan penjelasan yang membuat seisi ruangan terdiam.
"Skornya berapa ya?" tanya Najwa.
"Skornya? Angka aja ya? Huruf aja deh," kata Rocky menawarkan.
"A- (A minus)," ujarnya tegas.
Pernyataan Rocky mengenai nilai yang diberikan pada pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin itu seketika membuat ruangan hening sejenak.
"A minus? Itu skalanya yang paling bagus atau yang paling jelek itu?" tanya Najwa heran.
"A minus itu A buat kebohongan, minus untuk kejujurannya," Rocky menjelaskan.
Menurut Rocky, ada beberapa alasan yang membuat masa pemerintahan Jokowi ini memiliki skor yang buruk dalam satu tahun periode keduanya, yakni kepercayaan publik.
Baca Juga: Komnas HAM: Era Jokowi-Maruf, Warga Adat Terbuang karena Konflik Agraria
"Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logika dari pemerintahan ini, yaitu menitipkan harapan. Tetapi tiba-tiba dibatalkan oleh dua caption di koran Kompas kemarin, kepuasan hilang ," ungkapnya.
Ia lantas mengibaratkan setahun kepemimpinan Jokowi - Maruf seperti sepasang pengantin yang kehilangan momen penting di malam pertamanya.
"Kemarin SMRC bilang polling kepuasannya 60 persen sekarang di bawah 50 persen artinya ini di tahun pertama lho udah hilang. Ini seperti di malam pertama pasangannya udah enggak percaya. Mestinya perkawinannya bubar," sebut Rocky.
Kendati demikian, ia tak menampik jika penilaian itu akan mendapat bantahan sejumlah pihak. Terlebih masih ada sebagian masyaakat yang berpikir bahwa pemerintahan Jokowi - Maruf masih terus berlanjut.
"Tapi ada semacam orang Indonesia bilang ya mudah-mudahan masih bisa lanjut. Tapi itu adalah situasi psikologis publik. Supaya enggak ada kerusuhan mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut," tukas Rocky.
"Tapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50 persen itu artinya kalau di Eropa Perdana Menterinya sudah turun," tegasnya.
Berita Terkait
-
Komnas HAM: Era Jokowi-Maruf, Warga Adat Terbuang karena Konflik Agraria
-
Survei Indikator: Pendidikan Kian Rendah Makin Puas Terhadap Kinerja Jokowi
-
Jokowi Sudah 2 Periode, Seabrek Pelanggaran HAM Tetap Tak Pernah Tuntas
-
Wapres yang Terlupakan? Ma'ruf Amin: Lupa Itu Manusiawi
-
Tangkap 270 Orang Saat Demo 1 Tahun Jokowi-Maruf, Polisi: Sudah Dipulangkan
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025