Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden telah berjalan satu tahun. Keduanya dilantik sebagai pimpinan negara Republik Indonesia setelah menang Pilpres 2019.
Setahun berselang, kini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mulai dipertanyakan. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang merasa turunnya kinerja pengelolaan terhadap negara.
Salah satunya Nasyith (20), warga yang kritis terhadap pemerintah Jokowi. Ia melihat politik di pemerintahan Jokowi-Amin ini semakin menekan oposisi.
Ia juga mengatakan sebagian umat Islam menganggap Jokowi-Amin terlalu ingin mencampuri urusan "privat" umat muslim.
“Contohnya Kepala BPIP saat pemerintahan Jokowi menyarankan umat Islam untuk tidak mengucapkan kata Assalamu’alaikum ketika bertemu orang lain. Lalu juga ustadz yang pernah mengkritik pemerintah tidak diperbolehkan untuk berdakwah lagi," kata Nasyith.
Ia menambahkan, "Terus ada penghina agama Islam tapi tidak ditangkap polisi yang diduga diperintah kapolri yang dipilih presiden. Ya jadi terlihat semakin represif terhadap umat Islam kalau menurut saya".
Nasyith juga merasa kebebasan dalam mengemukakan pendapat ataupun kritik kepada pemerintah sangat dikekang, terutama di media sosial.
“Banyak warga biasa juga ditangkap hanya karena mengkritik pemerintah walaupun dengan cara yang sopan,” katanya.
Membahas tentang penurunan ekonomi, Nasyith berpendapat hal tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak inovatif.
Baca Juga: Fadli Zon: Ada Kecenderungan Rezim Sekarang jadi Otoriter
Nasyith juga merasa hal lain juga dapat mempersulit pedagang karena adanya kebijakan pajak pada jasa titip.
“Sri Mulyani hanya mencari pendapatan negara dengan membuat rakyat semakin tercekik melalui kebijakan pajaknya. Harusnya negara membantu rakyatnya dengan memberikan insentif,” lanjutnya.
Faktor lainnya juga dianggap Nasyith karena pemerintah Indonesia saat ini terlalu bergantung secara ekonomi dengan China. Sehingga Indonesia juga ikut terkena dampak jika China melakukan perang dagang dengan Amerika.
Penuruan ekonomi, menurut Nasyith, juga dikarenakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengantisipasi dampak dari perang dagang dan kegagalan dalam memperbaiki ekonomi terutama saat pandemi ini.
“Nah dari situ, UKM juga yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tidak punya daya beli uang karena dipecat dari perusahaan dan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi perusahaan-perusahaan saat ini,” katanya.
Sementara itu, pendapat bernada sama soal pemerintahan Jokowi juga muncul dari kalangan akademisi. Rizka (21), mahasiswa jurnalistik, menganggap Jokowi-Amin sedang tidak beruntung. Banyaknya bencana yang dialami di Indonesia membuat perekonomian juga menurun.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital