Suara.com - Negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan vaksin Covid-19. Cina dan Indonesia merupakan bagiand ari negara yang ikut mengembangkannya. Indonesia mengembangkan vaksin Merah Putih melalui Lembaga Biomolekuler Eijkman.
Jika semua fase uji klinis sudah berhasil dilewati, maka vaksinasi massal di seluruh dunia, segera dimulai.
Sambil menunggu semua uji coba rampung, negara-negara di dunia sekarang juga sedang melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembelian vaksin untuk memastikan ketersediaan vaksin dalam negeri mereka, termasuk Indonesia.
Di tengah berbagai persiapan itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengingatkan agar Indonesia jangan buru-buru mengimpor vaksin, apalagi yang belum melewati seluruh tahapan uji coba.
Fadli Zon mendukung pengembangan vaksin dalam negeri dan dia akan memilihnya ketimbang yang impor dari Cina.
"Vaksin Merah Putih vs Vaksin Palu Arit. Saya sih pilih vaksin Merah Putih. Jangan ada yang tergesa-gesa impor vaksin dan menjadikan rakyat sebagai bebek percobaan," katanya melalui media sosial.
Fadli Zon perlu mewanti-wanti sejak dini karena vaksin merupakan ladang bisnis yang besar.
"Vaksin memang bisnis besar. Jangan sampai rakyat kita jadi kelinci percobaan vaksin yang belum jelas status dan keampuhannya. Lebih baik hati-hati untuk menimbang vaksin yang cocok bagi rakyat Indonesia," kata Fadli Zon.
Pandangan kritis juga disampaikan oleh akademisi Universitas Indonesia Ronnie Higuchi Rusli.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Memang Bisnis Besar, Fadli Zon Ingatkan Hati-hati
"Catat, vaksin itu bisnis besar para taipan yang gelontorin duitnya untuk impor, bukan uang dari anggaran Kemenkes untuk impor vaksin. Karena Kemenkes bukan importir obat/vaksin. Jadi para importir itulah yang pakai tangan pemerintah untuk wajib vaksinasi. Kalau mau, lihat Singapore dan Brunei," kata Ronnie di media sosial.
Menanggapi pertanyaan netizen, "bukan uang dari anggaran Kemenkes untuk impor vaksin?" Ronnie menjelaskan maksudnya, "bukan, vaksin itu dibeli. Memangnya Kemenkes yang menyediakan obat-obatan kemotherapi di RSUP/RSUD atau obat sakit jantung, segala vaksin yang ada di RS? Kemekes hanyalah regulator kesehatan. Kalau obat-obatan itu urusan POM."
Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya agar rencana pemerintah untuk melakukan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik dan detail, mulai dari pengadaan, distribusi, sampai implementasi.
“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020, Senin (19/10/2020), di Istana Merdeka, Jakarta.
Tahap implementasi merupakan titik kritis dari vaksinasi ini dan hal tersebut juga harus dijelaskan kepada masyarakat.
“Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Kemenbud Luncurkan Buku Sejarah Ulang, Fadli Zon Tegaskan Bukan Ditulis Pemerintah
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
70 Cagar Budaya Ikonik Sumatra Rusak Diterjang Bencana, Menbud Fadli Zon Bergerak Cepat
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri
-
Soroti Penangkapan Massal, Mahfud MD Minta Penahanan Ribuan Demonstran Dievaluasi
-
Laka Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Komisi V Minta Investigasi: Apa Ada Kelalaian?
-
Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi
-
PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin
-
Perumahan Tangguh Iklim, Kebutuhan Mendesak di Tengah Krisis Bencana Indonesia