Suara.com - Sebagian besar masyarakat menyatakan setuju jika Pilkada serentak 2020 ditunda lantaran situasi pandemi Covid-19 atau Virus Corona.
Namun, sebagian besar masyarakat yang setuju pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu ditunda, justru tinggal di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020.
Hal itu diketahui berdasar hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi'.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengemukakan, total sebanyak 50,2 persen responden menyatakan setuju jika Pilkada serentak 2020 ditunda. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju yakni sebanyak 43,4 persen.
Sementara itu, Burhanuddin merincikan sebanyak 53,3 responden berada di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, setuju ditunda.
Sedangkan, responden di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, yang setuju ditunda sebanyak 47,9 persen.
Adapun, sebanyak 39,4 responden berada di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, setuju tetap dilaksanakan saat pendemi. Kemudian, responden di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, dan setuju untuk tetap dilaksanakan di tengah pandemi yakni sebanyak 46,3 persen.
"Itu lucu, semakin tidak tinggal di wilayah yang enggak ada pilkadanya, semakin minta ditunda," kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (25/10/22/2020).
Di sisi lain, Burhanuddin menyampaikan berdasar hasil survei juga diketahui bahwa 83,5 persen responden setuju jika Pilkada serentak 2020 dilaksanakan berpotensi menyebarkan Covid-19. Lalu, 11,1 persen tidak setuju, 1,3 persen tidak setuju sama sekali dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Baca Juga: Hasil Survei Terkait Penanganan Covid-19; 66,3 Persen Responden Puas
Sebagai informasi Indikator Politik Indonesia melakukan survei sejak tanggal 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Adapun, margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
AS dan Israel Bom Sekolah Khusus Putri di Iran, 36 Siswi Tewas
-
Pernyataan Resmi Kemlu RI soal Serangan AS-Israel ke Iran: Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
-
Perang Meluas di Timur Tengah: Iran Hantam Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab
-
Iran Bom Markas Besar Angkatan Laut AS! Lalu Tembakkan 75 Rudal ke Israel
-
Sabtu Pagi Teheran Dibom, Sabtu Sore Iran Langsung Kirim Rudal ke Israel
Terkini
-
Fakta Tersembunyi Iran Dikeroyok AS dan Israel: Benarkah Cuma karena Isu Kepemilikan Nuklir?
-
AS dan Israel Bom Sekolah Khusus Putri di Iran, 36 Siswi Tewas
-
Pernyataan Resmi Kemlu RI soal Serangan AS-Israel ke Iran: Indonesia Siap Fasilitasi Dialog
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Pangkalan AS, Timur Tengah di Ambang Eskalasi
-
Satu Warga Abu Dhabi Tewas, Uni Emirat Arab Ancam Balas Serangan Iran
-
Perang Meluas di Timur Tengah: Iran Hantam Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab
-
Kenapa Pakistan Deklarasikan Perang ke Afghanistan? Ini 5 Faktanya
-
BGN Tegaskan Info Pembukaan PPPK Tahap 3 Hoaks, Masyarakat Diminta Waspada Penipuan
-
KPK Soroti Mobil Dinas Rp 8,5 M Gubernur Kaltim, Ingatkan Risiko Korupsi Pengadaan
-
Iran Bom Markas Besar Angkatan Laut AS! Lalu Tembakkan 75 Rudal ke Israel