Suara.com - Sebagian besar masyarakat menyatakan setuju jika Pilkada serentak 2020 ditunda lantaran situasi pandemi Covid-19 atau Virus Corona.
Namun, sebagian besar masyarakat yang setuju pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu ditunda, justru tinggal di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020.
Hal itu diketahui berdasar hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi'.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengemukakan, total sebanyak 50,2 persen responden menyatakan setuju jika Pilkada serentak 2020 ditunda. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju yakni sebanyak 43,4 persen.
Sementara itu, Burhanuddin merincikan sebanyak 53,3 responden berada di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, setuju ditunda.
Sedangkan, responden di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, yang setuju ditunda sebanyak 47,9 persen.
Adapun, sebanyak 39,4 responden berada di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, setuju tetap dilaksanakan saat pendemi. Kemudian, responden di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, dan setuju untuk tetap dilaksanakan di tengah pandemi yakni sebanyak 46,3 persen.
"Itu lucu, semakin tidak tinggal di wilayah yang enggak ada pilkadanya, semakin minta ditunda," kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (25/10/22/2020).
Di sisi lain, Burhanuddin menyampaikan berdasar hasil survei juga diketahui bahwa 83,5 persen responden setuju jika Pilkada serentak 2020 dilaksanakan berpotensi menyebarkan Covid-19. Lalu, 11,1 persen tidak setuju, 1,3 persen tidak setuju sama sekali dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Baca Juga: Hasil Survei Terkait Penanganan Covid-19; 66,3 Persen Responden Puas
Sebagai informasi Indikator Politik Indonesia melakukan survei sejak tanggal 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Adapun, margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Lobi Prabowo ke Putin Berhasil Amankan Pasokan BBM, Eddy Soeparno: Indonesia Masuk Zona Aman
-
Iran Perketat Aturan Selat Hormuz Hadapi Blokade AS di Teluk Persia
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
Dinkes Catat Lonjakan Kasus ISPA: Waspadai Biaya Tersembunyi di Balik Batuk yang Tak Tertangani
-
Senjata Makan Tuan Blokade AS di Selat Hormuz, Awas China Bisa Ngamuk
-
Gus Lilur Kritik "Gus-Gus Nanggung" yang Peralat NU Demi Kepentingan Kekuasaan
-
Ada Transfer Teknologi Alutsista? Ini 5 Fakta Kemitraan Indonesia dan Departemen Urusan Perang AS
-
Napi Koruptor Nikel Supriadi Kepergok Santai di Ruang VVIP Coffee Shop, Ditjenpas Periksa Kalapas!
-
Pramono Wanti-Wanti Dampak El Nino, Pemangkasan Pohon Bakal Dikebut
-
Omzet Miliaran! Bareskrim Bongkar Jaringan Gas N2O Whip Pink di 12 Kota