Suara.com - Sebagian besar masyarakat menyatakan setuju jika Pilkada serentak 2020 ditunda lantaran situasi pandemi Covid-19 atau Virus Corona.
Namun, sebagian besar masyarakat yang setuju pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu ditunda, justru tinggal di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020.
Hal itu diketahui berdasar hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi'.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengemukakan, total sebanyak 50,2 persen responden menyatakan setuju jika Pilkada serentak 2020 ditunda. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju yakni sebanyak 43,4 persen.
Sementara itu, Burhanuddin merincikan sebanyak 53,3 responden berada di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, setuju ditunda.
Sedangkan, responden di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, yang setuju ditunda sebanyak 47,9 persen.
Adapun, sebanyak 39,4 responden berada di wilayah yang tidak melaksanakan Pilkada serentak 2020, setuju tetap dilaksanakan saat pendemi. Kemudian, responden di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, dan setuju untuk tetap dilaksanakan di tengah pandemi yakni sebanyak 46,3 persen.
"Itu lucu, semakin tidak tinggal di wilayah yang enggak ada pilkadanya, semakin minta ditunda," kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (25/10/22/2020).
Di sisi lain, Burhanuddin menyampaikan berdasar hasil survei juga diketahui bahwa 83,5 persen responden setuju jika Pilkada serentak 2020 dilaksanakan berpotensi menyebarkan Covid-19. Lalu, 11,1 persen tidak setuju, 1,3 persen tidak setuju sama sekali dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
Baca Juga: Hasil Survei Terkait Penanganan Covid-19; 66,3 Persen Responden Puas
Sebagai informasi Indikator Politik Indonesia melakukan survei sejak tanggal 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Adapun, margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu