Suara.com - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan mayoritas masyarakat takut menyatakan pendapat.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan hasil survei tersebut mengandung hal positif, terutama di media sosial.
Selama ini medsos banyak dihiasi pendapat-pendapat tidak berkualitas berupa hoax, ujaran kebencian, hinaan, hujatan. "Mudah-mudahan mulai ada self-censorship," kata Rustam.
Bagi Rustam ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya kebebasan menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Bagi dia ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya keberanian menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Kebebasan menyatakan pendapat yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hinaan, ujaran kebencian, kata Rustam, telah memerosotkan kualitas demokrasi, bahkan di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat dalam bentuk meningkatnya rasisme.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tersebut bertema Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi.
Hasilnya, sebanyak 21,9 persen responden sangat setuju sekarang semakin takut menyatakan pendapat, kemudian agak setuju 47,7 persen. Sedangkan yang kurang setuju 22 persen dan tidak setuju sama sekali 3,6 persen.
"Ini alarm, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (24/10/2020).
Baca Juga: Fadli Zon: Ada Kecenderungan Rezim Sekarang jadi Otoriter
Indonesia sebagi negara penganut sistem demokrasi, kata dia, seharusnya memberi ruang yang luas untuk berpendapat.
"Apapun pendapat mereka, pro atau kontra dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah," ujar Burhanuddin.
Hasil survei juga menunjukkan 20,8 persen responden sangat setuju jika sekarang semakin sulit melakukan demonstrasi, 53 persen agak setuju, sedangkan, 19,6 persen tidak setuju serta, 1,5 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.
Berita Terkait
-
Pelajar Jakarta Jadi Duta Damai Digital, Siap Perangi Ujaran Kebencian di Media Sosial
-
Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli
-
Kiai Fuad Plered Dihukum Adat Karena Ujaran Kebencian
-
Fenomena Unpopular Opinion: Ajang Ujaran Kebencian di Balik Akun Anonim
-
Resmi! Yakob Sayuri dan Yance Sayuri Somasi Netizen karena Komentar Rasis
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 7 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Alpha Arbutin untuk Hilangkan Flek Hitam di Usia 40 Tahun
- 7 Pilihan Parfum HMNS Terbaik yang Wanginya Meninggalkan Jejak dan Awet
Pilihan
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
-
Menkeu Purbaya Mau Tangkap Pelaku Bisnis Thrifting
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
Terkini
-
The Power of Gen Z: Lukisan di Borobudur Jadi Simbol Perlawanan Anak Muda Pasca 'Prahara Agustus'
-
Borok Nikita Mirzani Dibongkar Hakim: Tak Jujur dan Residivis Jadi Alasan Vonis Berat
-
Luhut Bakal Diperiksa Terkait Skandal Korupsi Kereta Whoosh? KPK Bilang Begini
-
Kasus Fitnah Azizah Salsha Naik Penyidikan, YouTuber ResbobbBigmo Terancam Jadi Tersangka?
-
5 Fakta di Balik Video Viral Anggota DPRD Langkat Pesta di Kapal Mewah Danau Toba
-
Cak Imin Ingatkan Masyarakat: Jangan Bekerja ke Luar Negeri Sebelum Benar-benar Siap
-
Menko Cak Imin Beri Sinyal Minta Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
-
Pagi Mencekam di Tanah Abang, Pengacara Tumbang Ditembak Pria Misterius
-
Kasus Fitnah Azizah Salsha Naik Penyidikan, Youtuber Resbobb dan Bigmo Sudah Tersangka?
-
Skandal Korupsi 'THR' di OKU 'Beranak-pinak', Giliran Pimpinan dan Anggota DPRD Jadi Tersangka