Suara.com - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan mayoritas masyarakat takut menyatakan pendapat.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan hasil survei tersebut mengandung hal positif, terutama di media sosial.
Selama ini medsos banyak dihiasi pendapat-pendapat tidak berkualitas berupa hoax, ujaran kebencian, hinaan, hujatan. "Mudah-mudahan mulai ada self-censorship," kata Rustam.
Bagi Rustam ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya kebebasan menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Bagi dia ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya keberanian menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Kebebasan menyatakan pendapat yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hinaan, ujaran kebencian, kata Rustam, telah memerosotkan kualitas demokrasi, bahkan di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat dalam bentuk meningkatnya rasisme.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tersebut bertema Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi.
Hasilnya, sebanyak 21,9 persen responden sangat setuju sekarang semakin takut menyatakan pendapat, kemudian agak setuju 47,7 persen. Sedangkan yang kurang setuju 22 persen dan tidak setuju sama sekali 3,6 persen.
"Ini alarm, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (24/10/2020).
Baca Juga: Fadli Zon: Ada Kecenderungan Rezim Sekarang jadi Otoriter
Indonesia sebagi negara penganut sistem demokrasi, kata dia, seharusnya memberi ruang yang luas untuk berpendapat.
"Apapun pendapat mereka, pro atau kontra dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah," ujar Burhanuddin.
Hasil survei juga menunjukkan 20,8 persen responden sangat setuju jika sekarang semakin sulit melakukan demonstrasi, 53 persen agak setuju, sedangkan, 19,6 persen tidak setuju serta, 1,5 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.
Berita Terkait
-
TikTok Perketat Penanganan Konten Ekstremisme dan Ujaran Kebencian
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Pelajar Jakarta Jadi Duta Damai Digital, Siap Perangi Ujaran Kebencian di Media Sosial
-
Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli
-
Kiai Fuad Plered Dihukum Adat Karena Ujaran Kebencian
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah di Australia
-
Menperin Dorong Industri Berubah Total, Targetnya Zero Waste dan Efisiensi Tinggi
-
Akses Bireuen-Aceh Tengah Kembali Tersambung, Jembatan Bailey Teupin Mane Resmi Rampung
-
Cara Daftar Mudik Nataru Gratis Kemenhub, Hanya untuk 3 Ribu Lebih Pendaftar Pertama
-
Jurus 'Dewa Penyelamat' UB Selamatkan 36 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatera
-
Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Ada Target Soal Pembangunan Hunian Korban Bencana
-
Jadi Biang Kerok Banjir Kemang, Normalisasi Kali Krukut Telan Biaya Fantastis Rp344 Miliar
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Fakta Baru Pengeroyokan Maut Kalibata, Ternyata Lokasi Bentrokan Lahan Milik Pemprov DKI
-
LPSK Puji Oditur Militer: 22 Senior Penganiaya Prada Lucky Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar