Suara.com - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan mayoritas masyarakat takut menyatakan pendapat.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan hasil survei tersebut mengandung hal positif, terutama di media sosial.
Selama ini medsos banyak dihiasi pendapat-pendapat tidak berkualitas berupa hoax, ujaran kebencian, hinaan, hujatan. "Mudah-mudahan mulai ada self-censorship," kata Rustam.
Bagi Rustam ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya kebebasan menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Bagi dia ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya keberanian menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Kebebasan menyatakan pendapat yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hinaan, ujaran kebencian, kata Rustam, telah memerosotkan kualitas demokrasi, bahkan di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat dalam bentuk meningkatnya rasisme.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tersebut bertema Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi.
Hasilnya, sebanyak 21,9 persen responden sangat setuju sekarang semakin takut menyatakan pendapat, kemudian agak setuju 47,7 persen. Sedangkan yang kurang setuju 22 persen dan tidak setuju sama sekali 3,6 persen.
"Ini alarm, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (24/10/2020).
Baca Juga: Fadli Zon: Ada Kecenderungan Rezim Sekarang jadi Otoriter
Indonesia sebagi negara penganut sistem demokrasi, kata dia, seharusnya memberi ruang yang luas untuk berpendapat.
"Apapun pendapat mereka, pro atau kontra dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah," ujar Burhanuddin.
Hasil survei juga menunjukkan 20,8 persen responden sangat setuju jika sekarang semakin sulit melakukan demonstrasi, 53 persen agak setuju, sedangkan, 19,6 persen tidak setuju serta, 1,5 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.
Berita Terkait
-
Diperiksa Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Dicecar Puluhan Pertanyaan Soal Ujaran ke Masyarakat Toraja
-
TikTok Perketat Penanganan Konten Ekstremisme dan Ujaran Kebencian
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Pelajar Jakarta Jadi Duta Damai Digital, Siap Perangi Ujaran Kebencian di Media Sosial
-
Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
FPIR Desak Menhan Fokus Pada Ancaman Nyata Kedaulatan Negara: Jangan Terseret Isu di Luar Tugas
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Lebat dan Angin Kencang Jabodetabek, Cek Rinciannya di Sini
-
Siswa SD yang Bunuh Diri di NTT Diduga Sempat Dimintai Uang Sekolah, Komisi X DPR: Pelanggaran Hukum
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029
-
Tragis! 5 Fakta Kasus KDRT Suami Bakar Istri di Padang Lawas Utara, Korban Disiram 1,5 Liter Bensin
-
Wali Kota Semarang Dorong UMKM Lokal Naik Kelas Lewat Produk Craft
-
6 Fakta Penemuan Ribuan Potongan Uang di Bekasi: Dari Lahan Milik Warga hingga Penelusuran BI
-
Respons Cepat Kemensos, Bantuan dan Dapur Umum Disiapkan untuk Korban Bencana di Tegal
-
Untar Hormati Keputusan Keluarga Lexi Valleno Havlenda, Tegaskan Komitmen Penyelesaian