Suara.com - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan mayoritas masyarakat takut menyatakan pendapat.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan hasil survei tersebut mengandung hal positif, terutama di media sosial.
Selama ini medsos banyak dihiasi pendapat-pendapat tidak berkualitas berupa hoax, ujaran kebencian, hinaan, hujatan. "Mudah-mudahan mulai ada self-censorship," kata Rustam.
Bagi Rustam ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya kebebasan menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Bagi dia ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya keberanian menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Kebebasan menyatakan pendapat yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hinaan, ujaran kebencian, kata Rustam, telah memerosotkan kualitas demokrasi, bahkan di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat dalam bentuk meningkatnya rasisme.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tersebut bertema Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi.
Hasilnya, sebanyak 21,9 persen responden sangat setuju sekarang semakin takut menyatakan pendapat, kemudian agak setuju 47,7 persen. Sedangkan yang kurang setuju 22 persen dan tidak setuju sama sekali 3,6 persen.
"Ini alarm, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (24/10/2020).
Baca Juga: Fadli Zon: Ada Kecenderungan Rezim Sekarang jadi Otoriter
Indonesia sebagi negara penganut sistem demokrasi, kata dia, seharusnya memberi ruang yang luas untuk berpendapat.
"Apapun pendapat mereka, pro atau kontra dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah," ujar Burhanuddin.
Hasil survei juga menunjukkan 20,8 persen responden sangat setuju jika sekarang semakin sulit melakukan demonstrasi, 53 persen agak setuju, sedangkan, 19,6 persen tidak setuju serta, 1,5 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.
Berita Terkait
-
Diperiksa Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Dicecar Puluhan Pertanyaan Soal Ujaran ke Masyarakat Toraja
-
TikTok Perketat Penanganan Konten Ekstremisme dan Ujaran Kebencian
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Pelajar Jakarta Jadi Duta Damai Digital, Siap Perangi Ujaran Kebencian di Media Sosial
-
Sirene Darurat Intoleransi Meraung, Alissa Wahid Ajak Bangsa Kembali ke DNA Asli
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara