Suara.com - Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan menyampaikan protes terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menyudutkan agama Islam.
Walaupun pemerintah sudah resmi menyikapi pernyataan Macron, sejumlah kalangan tetap akan demonstrasi di depan gedung duta besar Prancis di Jakarta pada 2 November 2020 untuk menyatakan sikap protes.
Menurut politikus Ferdinand Hutahaean seharusnya aspirasi masyarakat Indonesia yang tidak terima dengan pernyataan Macron sudah terwakili oleh sikap pemerintah.
"Pemerintah sudah resmi melayangkan protes kepada Prancis. Memanggil Dubes Prancis dan menyampaikan bahwa Indonesia keberatan dan tidak menerima pernyataan Macron karena melukai umat Islam di dunia. Belum cukupkah itu? Haruskah demo membuat kerumunan? Covid bos!" kata Ferdinand melalui akun media sosial, Jumat (30/10/2020).
Dalam pernyataan di kesempatan yang lain, Ferdinand berujar kepada kalangan yang terus menerus menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis.
"Boikot tahu tempe produk Prancis, boikot juga kerupuk kulit buatan Prancis. Boikot sayur mayur dan lalapan serta sambel terasi buatan Prancis. Terakhir, boikot juga air kelapa dan skoteng made in Prancis!!" katanya.
Ferdinand juga mengungkapkan kekhawatirannya pada nasib bangsa Indonesia yang disebut dalam ancaman pertikaian perang saudara. Kekhawatiran Ferdinand berangkat dari begitu banyak komentar provokatif di media sosial, terutama akhir-akhir ini.
"Melihat realitas komentar-komentar yang bertebaran di medsos hingga hari ini, sungguh negeri ini sedang berada dalam ancaman pertikaian perang saudara. Konflik antar identitas akan pecah kedepan. Tak heran bila ada yang menyatakan 2030 Indonesia akan bubar. Hanya ketegasan yang bisa cegah ini!" katanya.
Usai Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis dan menyampaikan protes terhadap pernyataan Macron, melihat reaksi masyarakat, Menteri Agama Fachrul Razi mengingatkan bahwa Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri, apalagi dengan melakukan pembunuhan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Baca Juga: 5 Daftar Produk Prancis yang Diboikot
Fachrul Razi juga mengimbau agar umat Islam di Indonesia tidak terpancing melakukan tindakan anarkis. Islam tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri. “Keagungan Islam tidak bisa ditegakkan dengan melanggar nilai-nilai kemanusiaan,” kata Fachrul Razi.
“Tunjukkan sikap tegas dengan tetap menjunjung tinggi watak umat beragama yang menolak tindak kekerasan," dia menambahkan.
Berita Terkait
-
Ferdinand PDIP Olok-olok Logo Baru PSI: Gajah Itu Gemuk, Lemot, Bisa Diseruduk Banteng!
-
Blak-blakan Sindir Kadernya Penjilat, Ferdinand PDIP Tertawai Logo Baru PSI: Benar-benar Kocak!
-
Ferdinand Hutahaean: Logika Aneh Kasus Ijazah, Buktikan Dulu Aslinya Baru Bicara Tersangka
-
Heboh Prabowo Disebut Ngebir saat Gala Dinner Bareng Macron, Istana: Itu Sari Apel
-
Prabowo Semringah usai Macron Ucap Pepatah 'Sedikit Demi Sedikit, Lama-lama jadi Bukit', Sinyal Apa?
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
Anti-Tersesat! 6 Fakta Gelang RFID, Syarat Wajib Baru Mendaki Gunung Gede Pangrango
-
Kepala BGN: Anak Hasil Pernikahan Siri dan Putus Sekolah Wajib Dapat MBG
-
Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Diduga Terima Suap Berkamuflase Dana CSR
-
Bukan Cuma Bupati Pati Sudewo, KPK Juga Tangkap Camat dan Kepala Desa
-
Kata Dasco soal Usulan Pilkada Via E-Voting: Semua Akan Dikaji, Terutama Keamanannya
-
Viral Menu Kering MBG Disebut Jatah 2 Hari, Kepala SPPG Bekasi: Itu Salah Paham
-
KPK Sita Uang Miliaran dalam OTT Bupati Pati Terkait Jual Beli Jabatan Perangkat Desa
-
Jejak Digital Berbisa! Adian PDIP Unggah Pesan Jokowi untuk Bupati Pati yang Kini Ditangkap KPK
-
Sri Sultan: Hukum Tak Boleh Jadi Kemewahan, Posbankum Harus Dekat dengan Rakyat
-
Strategi 'Indonesia Menyala' Anies Baswedan Mulai Bergerak