Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku kewalahan mengatasi aksi begal terhadap para pesepeda yang belakangan marak terjadi di Jakarta. TNI dan kepolisian diminta ikut membantu menjaga jalur untuk kendaraan ramah lingkungan itu.
Syafrin mengatakan sebenarnya pihaknya sudah membuat tim gabungan dengan kepolisian dan TNI bernama tim lintas jaya. Namun jumlah anggotanya dan wilayah yang dijaga terbatas.
"Itu kan terdiri dari Dishub, kepolisian, dan dari TNI. Di sub Jatibaru maupun di 5 wilayah. tapi kan itu jumlahnya terbatas. Sehingga coverage area-nya juga terbatas," ujar Syafrin saat dihubungi Suara.com, Jumat (30/10/2020).
Syafrin menyebut pihaknya hanya bisa menjaga jalur sepeda yang sudah dibuat sepanjang 63 km. Namun wilayah lainnya disebut Syafrin masih belum bisa terjangkau.
"Kami juga sekarang rutin melakukan patroli di jalur sepeda. Tapi itu terbatas pada jalur sepeda yang sudah disiapkan. Ada 63 km kan," jelasnya.
Kendati demikian, ia merasa belum cukup untuk penjagaan pesepeda yang belakangan kian marak. Ia meminta agar Polda Metro Jaya melakukan patroli rutin karena menurutnya petugas kepolisian membuat pelaku begal takut melakukan aksinya.
"Nah kita harapkan dari Polda Metro Jaya juga lakukan patroli rutin. Sehingga begitu melihat petugas itu tentu niat si pelaku akan diurungkan," pungkasnya.
Aksi begal menyasar pesepeda akhir-akhir ini memang marak terjadi di wilayah Jakarta. Bahkan, dari catatan aparat kepolisian, ada lima kasus begal yang terjadi sepanjang Oktober ini di Ibu Kota. Terakhir, perwira Marinir berpangkat kolonel pun dibegal.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan sepanjang bulan Oktober 2020 ini pihaknya telah menerima lebih dari tiga laporan terkait kasus begal pesepeda. Satu pelaku diantaranya pun telah berhasil ditangkap.
Baca Juga: Video Diduga Begal Ditangkap dan Dicambuk Aparat: Ampun Pak, Ampuuunn....
"Yang melapor Oktober saja ada sekitar lima kasus. Ini kita dalami dan ada satu kasus yang sudah ditangkap," kata Yusri kepada wartawan, Kamis (29/10/2020).
Tag
Berita Terkait
-
Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp5.000? Ini Kata Dishub DKI!
-
Dua Begal Bersenpi Diamuk Massa di Tambora, Warga Ikut Terluka Kena Pantulan Peluru!
-
Dor...! Lepaskan Tembakan saat Diamuk Warga di Tambora, 2 Pelaku Begal Senpi Kritis
-
Operasi Tanpa Izin, Dishub Segel Dua Lokasi Parkir Milik BUMD Dharma Jaya
-
Dampak Demo Buruh: Belasan Rute Transjakarta Dialihkan, Simak Daftar Lengkap Pengalihan Jalur
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional