"Hormati pengguna jalan lain taati peraturan, kalau memang lampu merah berhenti," kata Satake.
Bukan tempat orang petentang-petenteng
Sejumlah anggota DPR menaruh perhatian pada kasus tersebut. Mereka menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
"Ini negara hukum, bukan tempat untuk orang petanteng-petenteng sewenang-wenang terhadap orang lain," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani kepada Novian Ardiansyah, jurnalis Suara.com.
Polisi Bukit Tinggi mendapatkan dukungan anggota dewan untuk memproses siapapun pelanggar hukum supaya di masa mendatang jangan terulang lagi.
Demikian juga anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, dia menilai anggota klub moge tersebut berlaku arogan di jalan raya.
"Arogan itu sifat yang tidak terpuji apalagi di jalan raya. Siapapun yang melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan adalah tindak pidana yang wajib diproses secara hukum, jangan melihat siapapun bekingnya," kata Hasanuddin.
"Kalau anggota kelompok moge yang notebene berasal dari kalangan menengah ke atas bertindak arogan, apa bedanya dengan geng motor. Jadilah pengguna jalan yang baik," purnawirawan mayor jenderal TNI itu menambahkan.
Purnawirawan jenderal didesak minta maaf
Baca Juga: HOG Siliwangi Chapter Bandung Bantah Djamari Chaniago Ketua Rombongan
Seorang mantan jenderal bintang tiga disebut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menjadi tokoh klub moge itu didesak minta maaf kepada masyarakat, terutama kepada kedua tentara, atas peristiwa di Bukit Tinggi.
"Sikap D yang arogan itu tidak pantas ditiru dan akan membuat dirinya dicibir oleh masyarakat luas, yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sebagai pensiunan yang seharusnya dihormati publik," kata Neta S. Pane dalam laporan Suara.com sebelumnya (Hops).
"Jika pengendara moge bersikap ugal-ugalan seperti geng motor, bukan mustahil masyarakat akan memberi perlawanan kepada mereka, dan pengendara moge akan menjadi musuh masyarakat di jalanan," Neta menambahkan.
Menurut pendapat anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha klub moge tersebut bersikap arogan karena merasa ada orang kuat yang melindungi.
"Mungkin klub moge tersebut berani melakukan disebabkan di tengah mereka terdapat jenderal purnawirawan bintang tiga yang menjadi pembinanya," kata Syaifullah kepada wartawan pada Minggu (1/11/2020).
Tetapi Tamliha menegaskan negeri ini negeri hukum, jadi tidak ada yang kebal, "termasuk oknum purnawirawan TNI yang memiliki empat bintang sekalipun."
Berita Terkait
-
NVIDIA Suntik Puluhan Triliun Rupiah, Harga Saham Intel Langsung Meroket
-
Intel Nyamar Malah Diciduk Brimob, Ini Kronologi Anggota BAIS Dituduh Provokator Demo Ricuh di Slipi
-
Viral Diduga Sniper Intel Disorot Biled dan Diteriaki Pembunuh oleh Massa
-
Tuduh Demo Hari Ini Didalangi Asing, Ini 5 Kontroversi AM Hendropriyono
-
Diduga Intel Menyamar, Video Driver Ojol di Tengah Demo DPR Jadi Sorotan
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah