"Hormati pengguna jalan lain taati peraturan, kalau memang lampu merah berhenti," kata Satake.
Bukan tempat orang petentang-petenteng
Sejumlah anggota DPR menaruh perhatian pada kasus tersebut. Mereka menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
"Ini negara hukum, bukan tempat untuk orang petanteng-petenteng sewenang-wenang terhadap orang lain," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani kepada Novian Ardiansyah, jurnalis Suara.com.
Polisi Bukit Tinggi mendapatkan dukungan anggota dewan untuk memproses siapapun pelanggar hukum supaya di masa mendatang jangan terulang lagi.
Demikian juga anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, dia menilai anggota klub moge tersebut berlaku arogan di jalan raya.
"Arogan itu sifat yang tidak terpuji apalagi di jalan raya. Siapapun yang melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan adalah tindak pidana yang wajib diproses secara hukum, jangan melihat siapapun bekingnya," kata Hasanuddin.
"Kalau anggota kelompok moge yang notebene berasal dari kalangan menengah ke atas bertindak arogan, apa bedanya dengan geng motor. Jadilah pengguna jalan yang baik," purnawirawan mayor jenderal TNI itu menambahkan.
Purnawirawan jenderal didesak minta maaf
Baca Juga: HOG Siliwangi Chapter Bandung Bantah Djamari Chaniago Ketua Rombongan
Seorang mantan jenderal bintang tiga disebut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menjadi tokoh klub moge itu didesak minta maaf kepada masyarakat, terutama kepada kedua tentara, atas peristiwa di Bukit Tinggi.
"Sikap D yang arogan itu tidak pantas ditiru dan akan membuat dirinya dicibir oleh masyarakat luas, yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sebagai pensiunan yang seharusnya dihormati publik," kata Neta S. Pane dalam laporan Suara.com sebelumnya (Hops).
"Jika pengendara moge bersikap ugal-ugalan seperti geng motor, bukan mustahil masyarakat akan memberi perlawanan kepada mereka, dan pengendara moge akan menjadi musuh masyarakat di jalanan," Neta menambahkan.
Menurut pendapat anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha klub moge tersebut bersikap arogan karena merasa ada orang kuat yang melindungi.
"Mungkin klub moge tersebut berani melakukan disebabkan di tengah mereka terdapat jenderal purnawirawan bintang tiga yang menjadi pembinanya," kata Syaifullah kepada wartawan pada Minggu (1/11/2020).
Tetapi Tamliha menegaskan negeri ini negeri hukum, jadi tidak ada yang kebal, "termasuk oknum purnawirawan TNI yang memiliki empat bintang sekalipun."
Tetapi HOG Siliwangi Chapter Bandung melalui juru bicara Epriyanto membantah berita yang menyebutkan seorang purnawirawan jenderal D menjadi ketua konvoi. Tetapi dia tidak membantah purnawirawan tersebut ikut dalam kegiatan touring menuju Sabang.
"Saya ingin meluruskan bahwa tidak demikian adanya, beliau sebagai pecinta motor dan beliau juga sudah sepuh, bukan berarti beliau sebagai ketua rombongan, jika beliau berada dalam satu kegiatan touring tersebut memang benar, tapi bukan sebagai ketua rombongan, saya kira, kita semua harus bijaksana dalam memberikan statement. Dan kita semua juga harus sama-sama menghormati hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Polri dalam hal ini polres setempat," kata dia.
HOG merupakan organisasi yang memiliki anggota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat.
"Ini kan organisasi hobi, siapa pun bisa menjadi anggota, tidak terkecuali para petinggi TNI maupun Polri. Namun yang perlu dicatat adalah, dengan bergabungnya mereka bukan berarti mereka menjadi backing atau ketua," kata dia.
HOG Siliwangi Chapter Bandung minta maaf
HOG Siliwangi Chapter Bandung meminta maaf kepada masyarakat, khususnya kepada anggota TNI yang menjadi korban pemukulan di Bukit Tinggi.
Mereka juga meminta maaf kepada seluruh anggota TNI, khususnya Kodim setempat.
Selain itu, komunitas tersebut juga berencana menemui para korban serta datang ke kodim. "Kita ada rencana untuk mendatangi seluruh korban dan juga institusinya, namun tentunya kita menunggu agar situasinya mereda dan juga proses hukumnya berjalan," kata dia.
Melalui keterangan resmi, mereka berjanji untuk menghormati proses hukum yang berlaku.
"Demikian rekan-rekan semua, seluruh permohonan maaf dari kami HOG SBC, dan sekali lagi kami tekankan bahwa kami taat hukum seperti yang tadi disampaikan," katanya.
Berita Terkait
-
ADVAN Resmi Meluncurkan AIGEN Ultra, Laptop AI untuk Pekerja Digital
-
Lenovo IdeaPad Slim 3i 2026: Dukung RAM 32 GB, Intel Wildcat Lake, dan Layar 17 Inci
-
Lenovo IdeaPad Slim 3i dan Yoga Slim Terbaru Hadir dengan Prosesor Intel Panther Lake
-
HONOR Win H9: Laptop Gaming yang Mengurangi Rasa Pusing hingga 58%
-
Terkuak di Sidang, Cara 4 Intel TNI Intai Andrie Yunus Sebelum Siram Air Keras
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi