"Hormati pengguna jalan lain taati peraturan, kalau memang lampu merah berhenti," kata Satake.
Bukan tempat orang petentang-petenteng
Sejumlah anggota DPR menaruh perhatian pada kasus tersebut. Mereka menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
"Ini negara hukum, bukan tempat untuk orang petanteng-petenteng sewenang-wenang terhadap orang lain," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani kepada Novian Ardiansyah, jurnalis Suara.com.
Polisi Bukit Tinggi mendapatkan dukungan anggota dewan untuk memproses siapapun pelanggar hukum supaya di masa mendatang jangan terulang lagi.
Demikian juga anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, dia menilai anggota klub moge tersebut berlaku arogan di jalan raya.
"Arogan itu sifat yang tidak terpuji apalagi di jalan raya. Siapapun yang melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan adalah tindak pidana yang wajib diproses secara hukum, jangan melihat siapapun bekingnya," kata Hasanuddin.
"Kalau anggota kelompok moge yang notebene berasal dari kalangan menengah ke atas bertindak arogan, apa bedanya dengan geng motor. Jadilah pengguna jalan yang baik," purnawirawan mayor jenderal TNI itu menambahkan.
Purnawirawan jenderal didesak minta maaf
Baca Juga: HOG Siliwangi Chapter Bandung Bantah Djamari Chaniago Ketua Rombongan
Seorang mantan jenderal bintang tiga disebut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menjadi tokoh klub moge itu didesak minta maaf kepada masyarakat, terutama kepada kedua tentara, atas peristiwa di Bukit Tinggi.
"Sikap D yang arogan itu tidak pantas ditiru dan akan membuat dirinya dicibir oleh masyarakat luas, yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sebagai pensiunan yang seharusnya dihormati publik," kata Neta S. Pane dalam laporan Suara.com sebelumnya (Hops).
"Jika pengendara moge bersikap ugal-ugalan seperti geng motor, bukan mustahil masyarakat akan memberi perlawanan kepada mereka, dan pengendara moge akan menjadi musuh masyarakat di jalanan," Neta menambahkan.
Menurut pendapat anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha klub moge tersebut bersikap arogan karena merasa ada orang kuat yang melindungi.
"Mungkin klub moge tersebut berani melakukan disebabkan di tengah mereka terdapat jenderal purnawirawan bintang tiga yang menjadi pembinanya," kata Syaifullah kepada wartawan pada Minggu (1/11/2020).
Tetapi Tamliha menegaskan negeri ini negeri hukum, jadi tidak ada yang kebal, "termasuk oknum purnawirawan TNI yang memiliki empat bintang sekalipun."
Berita Terkait
-
Tunjukkan Empati, Warga Bukittinggi Rayakan Tahun Baru di Jam Gadang Tanpa Pesta Kembang Api
-
Tak Perlu Mahal, Ini 5 Laptop Intel Core i7 Terbaik Desember 2025
-
Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK terkait Kasus Pemerasan Ratusan Juta
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Cari Laptop Baru? Model Core i5 Ini Wajib Masuk Wishlist!
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!
-
Usut Kasus Haji, KPK Ngaku Sudah Tahu Inisiator Pembakaran Dokumen di Kantor Maktour
-
Sentil Pejabat Perlu Terbiasa Diroasting, Uceng: Kuping Negara Tak Boleh Tipis
-
Rakyat Rugi Besar! Ini Bahaya Pilkada jika Dikembalikan ke DPRD Menurut Netgrit
-
DPRD DKI Restui Pramono Anung Hapus Jejak Proyek Monorel Mangkrak: Jakarta Ingin Indah
-
Terapkan KUHP Baru, Kejagung Akan Minimalisir Hukuman Penjara untuk Kejahatan Ringan
-
Bukan Sekolah Biasa! Ini Dia 6 Fakta Sekolah Rakyat Prabowo
-
Aizzudin Abdurrahman Sudah Diperiksa, KPK Punya Bukti Aliran Dana Kasus Haji ke Petinggi PBNU