Suara.com - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing berpandangan aparat sipil negara harus dapat bersikap netral dengan menjaga jarak terhadap semua kekuatan politik pada pelaksanaan pilkada serentak.
"ASN harus bisa menjaga jarak dengan semua kekuatan politik, baik pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan partai pendukungnya," kata Emrus Sihombing, Selasa (3/11/2020).
Menurut Emrus Sihombing, ASN bisa menjaga netralitas meskipun calon kepala daerah yang berkompetisi itu adalah calon incumbent.
"ASN harus dapat memisahkan antara melakukan tugas pelayanan publik, dengan mendukung kegiatan salah satu pasangan calon kepala daerah," katanya.
Pengajar pada Universitas Pelita Harapan Jakarta menuturkan menjaga jarak yang dilakukan ASN tersebut, baik di ruang publik maupun di ruang privat, yang disebutnya dengan istilah dapat menjaga jarak baik di panggung depan maupun di panggung belakang,
"Kalau di panggung depa relatif bisa terkontrol, tapi ASN juga harus bisa menjaga jarak di panggung belakang," katanya.
Namun, Emrus juga mengingatkan agar pasangan calon kepala daerah maupun tim kampanyenya, juga dapat menahan diri untuk tidak mendekati ASN guna mendukungnya dan mempengaruhi pihak lain.
Menurut dia, pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan pendukung, tidak mendekati ASN, baik di panggung depan maupun di panggung belakang.
"Kalau di panggung belakang atau di ruang privat, memang sulit dikontrol apakah ada relasi atau tidak," katanya.
Baca Juga: PDIP Sebut Survei Tim Machfud Aneh, Klaim Awal Unggul 20%, Ternyata 17,6%
Karena itu, kata dia, ASN dan pasangan calon kepala daerah, sebaiknya sama-sama menjaga jarak agar terlaksana pilkada yang fair dan berkualitas.
Sementara itu, pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, pada 9 Desember mendatang.
Berita Terkait
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Dinilai Cacat Hukum, Empat ASN Gugat Surat Perintah Mutasi Kepala BNN ke PTUN
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Dipolisikan Pengusaha Gegara Ngutang di Pilkada, Wawali Blitar: Sudah Selesai, Salah Paham Saja
-
Duet Ayah dan Anak di Pemilu: Sah secara Hukum, tapi Etiskah?
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Wamendagri Wiyagus: Kemendagri Dukung Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan Selaras Pembangunan
-
Dokter Tifa Usul Kasus Ijazah Jokowi Disetop, Sarankan Negara Biayai Perawatan Medis di Luar Negeri
-
Dana Riset-Tunjangan Kecil, Menteri Diktisaintek Minta Kampus Permudah Dosen Naik Pangkat
-
Habiburokhman 'Semprot' Balik Pengkritik KUHAP: Koalisi Pemalas, Gak Nonton Live Streaming
-
Warning Keras Pramono Anung ke 673 Kepsek Baru: Tak Ada Tempat untuk Bullying di Sekolah Jakarta!
-
Disentil Prabowo Gegara Siswa Turun ke Jalan, Pemkab Bantul Beri Penjelasan
-
Gebrakan Pramono Anung Lantik 2.700 Pejabat Baru DKI Dalam 2 Pekan, Akhiri Kekosongan Birokrasi
-
Pesan Menteri Brian ke Kampus: Jangan Hitungan Bantu Anak Tak Mampu, Tak akan Bangkrut!
-
Revisi UU Pemerintahan Aceh: DPR Desak Dana Otsus Permanen, Apa Respons Pemerintah?
-
DPR, Pemkot, dan DPRD Surabaya Satu Suara! Perjuangkan Hak Warga Atas Tanah Eigendom ke Jakarta