Suara.com - Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing berpandangan aparat sipil negara harus dapat bersikap netral dengan menjaga jarak terhadap semua kekuatan politik pada pelaksanaan pilkada serentak.
"ASN harus bisa menjaga jarak dengan semua kekuatan politik, baik pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan partai pendukungnya," kata Emrus Sihombing, Selasa (3/11/2020).
Menurut Emrus Sihombing, ASN bisa menjaga netralitas meskipun calon kepala daerah yang berkompetisi itu adalah calon incumbent.
"ASN harus dapat memisahkan antara melakukan tugas pelayanan publik, dengan mendukung kegiatan salah satu pasangan calon kepala daerah," katanya.
Pengajar pada Universitas Pelita Harapan Jakarta menuturkan menjaga jarak yang dilakukan ASN tersebut, baik di ruang publik maupun di ruang privat, yang disebutnya dengan istilah dapat menjaga jarak baik di panggung depan maupun di panggung belakang,
"Kalau di panggung depa relatif bisa terkontrol, tapi ASN juga harus bisa menjaga jarak di panggung belakang," katanya.
Namun, Emrus juga mengingatkan agar pasangan calon kepala daerah maupun tim kampanyenya, juga dapat menahan diri untuk tidak mendekati ASN guna mendukungnya dan mempengaruhi pihak lain.
Menurut dia, pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan pendukung, tidak mendekati ASN, baik di panggung depan maupun di panggung belakang.
"Kalau di panggung belakang atau di ruang privat, memang sulit dikontrol apakah ada relasi atau tidak," katanya.
Baca Juga: PDIP Sebut Survei Tim Machfud Aneh, Klaim Awal Unggul 20%, Ternyata 17,6%
Karena itu, kata dia, ASN dan pasangan calon kepala daerah, sebaiknya sama-sama menjaga jarak agar terlaksana pilkada yang fair dan berkualitas.
Sementara itu, pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah, pada 9 Desember mendatang.
Berita Terkait
-
Komcad dalam Paradigma Baru SDM: dari Meja Kantor ke Garis Pertahanan
-
Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka
-
Unik! ASN Tasikmalaya Naik Kuda ke Kantor untuk Hemat BBM
-
Skandal Presensi Fiktif 3.000 ASN Diusut Transparan, Sekda Pastikan Bisa Sanksi Pidana
-
Pemkot Surabaya Gaspol Kampung Pancasila, 12 Ribu ASN dan Pemuda Turun Dampingi 1.361 RW
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
Terkini
-
Menakar Ramalan '98 Jilid 2' Noel: Nyanyian Kosong atau Ancaman Nyata Penggulingan Prabowo?
-
'Presiden Punya Mata dan Telinga', Prabowo Pantau Terus Kasus Korupsi Imigrasi dan BGN
-
Antisipasi El Nino dan Krisis Sampah, Dedi Mulyadi Kumpulkan Kepala Daerah se-Jabar
-
Sentil Netizen, Eky Priyagung: Masyarakat Lebih Peduli Isu Viral Ketimbang Kerusakan Lingkungan
-
KPK Sita 19 Kendaraan hingga Perhiasan dari Rumah Silmy Karim
-
Mobil Sport, Motor Harley, Hingga Uang Asing Dibawa KPK dari Rumah Silmy Karim
-
Wamen Silmy Karim Tersangka Korupsi Rp145 M, Yusril Akui Imigrasi Masih Banyak Pungli
-
WALHI: Target Ekonomi 8 Persen Bisa Sulap Papua Jadi Hamparan Sawit Raksasa
-
Pemprov DKI Kebut Pembersihan Sampah Muara Angke, Ditargetkan Tuntas Akhir Pekan
-
'Nyerah Jadi WNI tapi Sayang sama RI', Aksi Ibu di Yogya Soroti Ekonomi hingga Korupsi