Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut Sandiaga Uno sulit untuk langsung menjadi Ketua Umum PPP karena bukan merupakan kader partai.
"(Peluang Sandiaga) bukan tertutup, tapi sulit untuk langsung menjadi ketua umum. Untuk posisi yang lain seperti wakil ketua umum atau ketua harian itu terbuka karena tidak dilarang oleh AD/ART partai," katanya di sela kegiatan Pra-Muktamar PPP di Semarang, Selasa (3/11/2020) malam.
Ia menegaskan bahwa sejak awal didirikan hingga saat ini, PPP merupakan partai kader, namun siapa saja boleh dicalonkan atau mencalonkan sebagai ketua umum asal memenuhi syarat AD/ART.
"Kami memang 'welcome' dengan orang-orang yang di luar (partai) untuk menjadi ketua umum, tapi dipersyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPP PPP selama satu periode karena perlu waktu untuk bisa mengerti kultur PPP dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan di PPP," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Nama-nama lain selain Sandiaga Uno yang juga diusulkan maju dalam pemilihan Ketua Umum PPP seperti Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, kader senior PPP Ahmad Muqowam, Wantimpres Mardiono, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Terkait dengan pelaksanaan Pra-Muktamar PPP yang dihadiri seluruh DPW PPP di seluruh Indonesia, Arsul menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk mendengarkan masukan-masukan dari daerah tentang hal-hal yang menjadi perhatian atau keputusan pada muktamar mendatang.
Berita Terkait
-
Dualisme di Tubuh PPP, Arsul Sani: Muktamar IX Momentum Islah
-
Muktamar IX di Makassar Jadi Momen Islah Dua Kubu PPP
-
PPP Bakal Gelar Muktamar IX di Makassar, Ini Tiga Agenda Pentingnya
-
Dulu Jembatan, Kini Sandiaga Uno Tabrak Face Shield Bikin Ngakak Warganet
-
Gedung DPRD Kaltim Diamuk Si Jago Merah, Ruangan Fraksi PPP Ludes Terbakar
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!