"Jadi ada kenaikan 4,8 juta KPM. Memang tidak mudah mencari 4,8 juta keluarga untuk diberikan bantuan, mudah-mudahan November ini bisa tercapai," ucap Juliari.
Tak hanya itu, Juliari menuturkan untuk program yang sifatnya khusus, program Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM terjadi perubahan nilai besaran bantuan periode I (April - Juni), Rp600 ribu per keluarga per bulan.
Kemudian Periode II (Juli - Desember) menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan.
"Memang kita lakukan penyesuaian di bulan Juli sampai Desember karena pada bulan Juli ada tambahan-tambahan program baru dari pemerintah yang melengkapi program perlindungan sosial," katanya.
Lebih lanjut, Juliari menyebut realisasi anggaran pada pogram tersebut sebesar 82,59 persen atau Rp 5,65 triliun dari Rp6,84 triliun.
Bantuannya pada periode I berupa paket sembako sebanyak empat kali dan beras 25kg diterima dua kali dan periode II berupa paket sembako.
Sementara itu, untuk Bansos Tunai Non Jabodetabek mendapatkan uang tunai yang penyalurannya bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
"Penerima manfaatnya sebanyak 9 juta KPM. Program ini juga dilakukan penyesuaian besaran bantuannya periode I (April - Juni), Rp 600 ribu per keluarga per bulan. Periode II (Juli - Desember) menjadi Rp 300 ribu per keluarga per bulan. Realisasinya Rp 5,65 triliun dari Rp 6,84 triliun atau 82,59 persen," kata di.
Juliari menjelaskan dalam program Perlindungan Sosial, terdapat program reguler PKH dan program Sembako (BPNT).
Baca Juga: Mentan : Sektor Pertanian Paling Kuat Kembangkan Ekonomi Rakyat
Selain itu terdapat juga program baru yang sifatnya khusus untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 seperti Bansos Sembako Jabodetabek dengan 1,9 juta KPM dan Bansos Tunai (BST) non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.
Program tambahan berupa Bansos beras untuk KPM PKH dengan 10 juta KPM.
Masing-masing keluarga menerima 10 kg per bulan.
Realisasi anggarannya yakni Rp 3,29 triliun dari Rp 5,26 triliun atau 62,47 persen.
"Sisanya tinggal proses administrasi saja, karena fisiknya sudah selesai 100 persen untuk penyaluran beras," tutur Juliari.
Adapun Bansos Tunai untuk KPM program Sembako/BPNT non PKH diterima 9 juta KPM yang tidak mendapat PKH.
Bantuan diberikan tunai Rp 500 ribu per keluarga sekali transfer yang sudah disalurkan September lalu. Anggaran ini sudah terserap 100 persen atau Rp 4,5 triliun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka