Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung, kembali menguliti pemerintahan Joko Widodo dari berbagai aspek salah satunya soal demokrasi.
Di kanal YouTube Fadli Zon Official, Rocky blak-blakan memperbincangkan situasi nasional bersama Fadli Zon.
Saat ditanya apakah Indonesia masih pantas disebut negara demokrasi, Rocky menjawab lebih baik negara ini menjadi negara federal karena demokrasi sudah rusak.
"Kita berupaya untuk mempertahankan diri sebagai negara demokrasi, tetapi seluruh instrumen demokrasi sudah berantakan," ujar Rocky dalam konten yang diunggah Rabu (04/11/2020) itu.
Akibatnya, lanjut Rocky, kita harus mengamini pengamatan dunia internasional khususnya lewat media-medianya.
"Saya baca pers dunia dari Jerussalem Post sampai Washington Post, dari koran utara di Rusia sampai koran Melbourne di selatan, tiba pada kesimpulan yang sama bahwa Presiden Jokowi sedang memberantakkan demokrasi," kata Rocky berseloroh.
Bahkan, media The Economist menyebut bahwa Jokowi tidak sekadar merampingkan birokrasi di Omnibus Law, tapi sekaligus mematikan demokrasi.
"Jadi dia merusak demokrasi sebetulnya," imbuh Rocky tegas.
Rocky yang menyebut jajaran pemerintahan sebagai punakawan istana itu menilai saat ini pemerintah salah dalam hal analisis demokrasi.
Baca Juga: Ikut Boikot Produk Prancis, Pria Beli Air Mineral Lalu Dilempar ke Sampah
"Saat membandingkan era Jokowi dengan Soeharto adalah keliru. Jadi itu adalah analisi yang dungu," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Rocky berharap rakyat bisa menagih, demokrasi era Jokowi yang indeksnya semakin turun.
Dalam kesempatan itu, Rocky juga menjelaskan maksud dari pernyataannya yang menyebut pemerintah adalah pembuat hoaks terbaik.
"Itu sebab dari macetnya komunikasi politik yang bermutu. Konsep alternatif dianggap hoaks, padahal pemerintah tidak punya konsep," terangnya.
Hingga artikel ini diturunkan, sejumlah warganet ikut terpantik dan berceloteh di kolom komentar unggahan tersebut.
"Setuju banget dengan bentuk federal. Saya pernah punya pengalaman tinggal di negara federal, justru banyak kelebihannya untuk sebuah negara yang besar seperti Indonesia. Antara negara bagian/provinsi saling bersaing sehat, tapi saling membantu juga. Tidak ada kekuatan pusat yang ikut campur urusan kekayaan alam daerah. Sehingga kesejahteraan merata di semua daerah," tulis warganet dengan nama akun Sharp T***
Berita Terkait
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
-
Tok! Laras Faizati Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Penghasutan, Tapi Hakim Perintahkan Langsung Bebas
-
Kronologi Pernikahan Kak Seto dan Deviana Mulyadi yang Viral di Medsos
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov
-
Laras Faizati Divonis Bersalah Tapi Bebas, Bivitri: Ini Bukan Putusan Demokratis
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Soal Vonis Laras Faizati, Ketua Komisi III DPR Sebut Bukti Manfaat Nyata KUHP dan KUHAP Baru
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi