Suara.com - Taliban pada hari Selasa mendesak Joe Biden untuk tetap berkomitmen pada perjanjian perdamaian Doha, yang ditandatangani oleh pemerintahan Donald Trump.
Menyadur Anadolu Agency, pernyataan tersebut disampaikan bersama tanggapan publik atas kemenangan capres Partai Demokrat tersebut dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.
Taliban mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perjanjian Doha adalah "dokumen yang sangat baik untuk mengakhiri perang dan untuk masa depan yang lebih baik bagi kedua negara."
Taliban juga mendesak Joe Biden untuk menarikan semua pasukan AS dari Afghanistan yang dinilai akan menjadi kepentingan rakyat dan negaranya. Kelompok tersebut juga menyatakan komitmennya terhadap kesepakatan tersebut.
"Presiden dan pemerintahan Amerika masa depan perlu waspada terhadap lingkaran penjual perang, individu dan kelompok yang berusaha untuk melanggengkan perang dan untuk membuat Amerika terperosok dalam konflik untuk mengejar kepentingan pribadi mereka dan memegang kekuasaan," kata Taliban dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika pemerintah Afghanistan terus menyalahkan para pemberontak atas serangan teroris di seluruh wilayah negaranya.
Wakil Presiden Kedua Afghanistan Sarwar Danish pada hari Senin mendesak pemerintah AS di bawah Joe Biden untuk mempertimbangkan kembali pembicaraan damai yang sedang berlangsung dengan Taliban.
Berbicara dalam sebuah konferensi di Kabul, Danish mengklaim para pemberontak tidak percaya pada resolusi damai untuk konflik tersebut.
"Kami [pemerintah Afghanistan] belum menandatangani atau menjadi pihak dalam perjanjian ini [perjanjian damai antara AS dan Taliban] dan kami juga belum meratifikasinya, dan dari sudut pandang hukum dan kewajiban kami, kami tidak bertanggung jawab atas isinya," jelas Danish.
Baca Juga: Serang Pos Keamanan, Taliban Bunuh 28 Polisi Afghanistan
Di bawah pemerintahan Donald Trump, kesepakatan yang ditandatangani antara AS dan Taliban membuka jalan bagi pembicaraan damai intra-Afghanistan antara pemerintah Kabul dan Taliban.
Namun, tidak ada kemajuan nyata yang dibuat pada pembicaraan di ibu kota Qatar tersebut sejak diluncurkan pada 12 September.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Pura-pura Jadi Pembeli! Polisi Ciduk Pengedar 15 Airsoft Gun yang Dijual via WhatsApp
-
Mahfud MD Sebut Penolakan UU Polri oleh Mahasiswa Wajar: Memang Tak Ada Perubahan
-
FPTHSI Tepis Pidato Prabowo Sebut Gaji Guru Terkendala Anggaran: Dana Cukup, Tapi Salah Distribusi
-
Shopee Permudah Seller Kelola Keikutsertaan Program Promosi di Laman "Pengelolaan Program Saya"
-
Gus Yaqut Tumbang di Tahanan, Istri Apresiasi Langkah Cepat KPK Larikan ke RS
-
Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir
-
Viral Isu Kantor RW di Cikini Digusur Demi SPPG, Ini Fakta Sebenarnya
-
Miris! Menkes Budi Bongkar Sisi Gelap Dunia Medis: Banyak Nakes Kena Bullying dari Seniornya
-
Polisi Tegaskan Taufik Hidayat Ditangkap, Bukan Menyerahkan Diri Seperti Narasi Viral
-
Di Sini Wilayah Paling Parah Akibat Gempa Venezuela, Banyak Orang Meninggal