Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari ketidakdatangan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (11/11/2020).
Refly Harun mengklaim dirinya telah berbincang-bincang dengan Gatot Nurmantyo terkait alasan tidak hadir di acara tersebut.
Dia mengatakan, ada satu lagi alasan Gatot Nurmantyo tidak datang, terlepas dari apa yang sudah diklarifikasi oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
"Ada alasan ketiga Gatot Nurmantyo tidak datang. Ini sangat substantif. Gatot Nurmantyo mengatakan ke saya ada tugas negara yang diberikan kepada dirinya ketika menjadi panglima TNI yang belum diselesaikan. Tugas apakah itu?," kata Refly Harun dilansir dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Kamis (12/11/2020).
Kendati begitu, Refly Harun enggan memaparkan secara detail alasan yang dimaksud Gatot Nurmantyo lantaran masih bersifat rahasia.
"Gatot Nurmantyo ngomong ke saya, tetapi itu sangat rahasia. Tidak boleh diomongkan kecuali kalau sewaktu-waktu Gatot Nurmantyo ngomong sendiri alasan yang bikin dia berkeberatan," tukasnya.
Kemudian Refly Harun menerangkan alasan sebagaimana dikemukakan Mahfud MD, yakni terkait waktu pemberian penghargaan Bintang Mahaputera.
Sebab, biasanya penghargaan Bintang Mahaputera disematkan kepada tokoh-tokoh sebelum perayaan hari kemerdekaan tiba. Akan tetapi, pada kesempatan kali Refly menduga ada skenario tersendiri dari Istana.
Sementara itu, Gatot Nurmantyo menurutnya enggan untuk masuk dalam jebakan waktu Istana.
Baca Juga: Pemerintah Dinilai Obral Bintang Tanda Jasa untuk Kepentingan Politik
"Timing menjadi penting ya. Inilah yang rupanya diskenario Istana dan Gatot Nurmantyo tidak mau masuk dalam perangkap timing istana," terang Refly.
"Saya dengar dari radio, Mahfud MD bilang justru karena Covid-19 dipecah jadi dua. Ya tidak salah karena kalau dari sisi hukum Presiden bisa berikan tanda kehormatan kapan saja, tanpa mengaitkan dengan hari kemerdekaan atau hari pahlawan karena itu hak konstitusional Presiden," sambungnya.
Meskipun demikian, Refly Harun mengungkit ungkapan 'No Free Lunch' yang menurutnya cocok untuk menjelaskan iklim dalam perpolitikan.
Artinya, dibalik penghargaan Bintang Mahaputera bisa jadi ada sebuah tuntutan dari Istana.
"Tapi segala sesuatu tidak mungkin tidak ada latar belakangnya. Jadi Gatot Nurmantyo menolak jamuan makan dari Presiden karena 'no free lunch', tidak ada maka siang yang gratis," ujar Refly.
"Mudah-mudahan sikap Gatot Nurmantyo meneguhkan sikap menjaga jarak dengan pemerintah. Jadi godaan bersikap oposisi pasti ada tawaran hal-hal yang sulit ditolak, termasuk Bintang Mahaputra, jabatan, atau uang," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto