Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari ketidakdatangan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (11/11/2020).
Refly Harun mengklaim dirinya telah berbincang-bincang dengan Gatot Nurmantyo terkait alasan tidak hadir di acara tersebut.
Dia mengatakan, ada satu lagi alasan Gatot Nurmantyo tidak datang, terlepas dari apa yang sudah diklarifikasi oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
"Ada alasan ketiga Gatot Nurmantyo tidak datang. Ini sangat substantif. Gatot Nurmantyo mengatakan ke saya ada tugas negara yang diberikan kepada dirinya ketika menjadi panglima TNI yang belum diselesaikan. Tugas apakah itu?," kata Refly Harun dilansir dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Kamis (12/11/2020).
Kendati begitu, Refly Harun enggan memaparkan secara detail alasan yang dimaksud Gatot Nurmantyo lantaran masih bersifat rahasia.
"Gatot Nurmantyo ngomong ke saya, tetapi itu sangat rahasia. Tidak boleh diomongkan kecuali kalau sewaktu-waktu Gatot Nurmantyo ngomong sendiri alasan yang bikin dia berkeberatan," tukasnya.
Kemudian Refly Harun menerangkan alasan sebagaimana dikemukakan Mahfud MD, yakni terkait waktu pemberian penghargaan Bintang Mahaputera.
Sebab, biasanya penghargaan Bintang Mahaputera disematkan kepada tokoh-tokoh sebelum perayaan hari kemerdekaan tiba. Akan tetapi, pada kesempatan kali Refly menduga ada skenario tersendiri dari Istana.
Sementara itu, Gatot Nurmantyo menurutnya enggan untuk masuk dalam jebakan waktu Istana.
Baca Juga: Pemerintah Dinilai Obral Bintang Tanda Jasa untuk Kepentingan Politik
"Timing menjadi penting ya. Inilah yang rupanya diskenario Istana dan Gatot Nurmantyo tidak mau masuk dalam perangkap timing istana," terang Refly.
"Saya dengar dari radio, Mahfud MD bilang justru karena Covid-19 dipecah jadi dua. Ya tidak salah karena kalau dari sisi hukum Presiden bisa berikan tanda kehormatan kapan saja, tanpa mengaitkan dengan hari kemerdekaan atau hari pahlawan karena itu hak konstitusional Presiden," sambungnya.
Meskipun demikian, Refly Harun mengungkit ungkapan 'No Free Lunch' yang menurutnya cocok untuk menjelaskan iklim dalam perpolitikan.
Artinya, dibalik penghargaan Bintang Mahaputera bisa jadi ada sebuah tuntutan dari Istana.
"Tapi segala sesuatu tidak mungkin tidak ada latar belakangnya. Jadi Gatot Nurmantyo menolak jamuan makan dari Presiden karena 'no free lunch', tidak ada maka siang yang gratis," ujar Refly.
"Mudah-mudahan sikap Gatot Nurmantyo meneguhkan sikap menjaga jarak dengan pemerintah. Jadi godaan bersikap oposisi pasti ada tawaran hal-hal yang sulit ditolak, termasuk Bintang Mahaputra, jabatan, atau uang," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram