Suara.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat untuk tidak lagi meragukan vaksin Covid-19 dari luar negeri jika sudah disetujui oleh pemerintah.
Wiku mengatakan pemerintah pasti menjamin keamanan dan efektivitas vaksin jika sudah tersedia, termasuk status kehalalannya.
"Pemerintah terus memastikan kehalalan vaksin COVID-19 yang nantinya akan digunakan di Indonesia," kata Wiku dalam konferensi pers dari Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Pemerintah telah mengirim tim Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma untuk mematikan kehalalan vaksin Sinovac di China.
"Masyarakat perlu mengetahui bahwa vaksin COVID-19 yang nanti digunakan telah lolos tahap uji klinis dan halal untuk digunakan," tegasnya.
Sebelumnya, MUI memastikan setiap vaksin yang digunakan di Indonesia harus memenuhi tiga syarat sertifikasi halal terlebih dahulu, baru bisa disuntikkan.
Pertama, traceability atau ketertelusuran, hal ini dilakukan untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan suatu produk halal atau tidak.
Kedua adalah jaminan kehalalan atau sistem jaminan halal yang dipastikan melalui komitmen perjanjian dengan produsen untuk menghasilkan produk halal.
Ketiga adalah otentikasi dengan dilakukan uji lab, untuk memastikan tidak ada kontaminan atau pemalsuan.
Baca Juga: Satgas Covid Soroti Penjemputan Rizieq: Jangan Egois, Bisa jadi Malapetaka
Sejauh ini, Indonesia berulang kali mengumumkan ke publik bahwa akan membeli vaksin corona Sinovac dari China. PT Bio Farma (Persero), bahkan sudah berani menyebutkan vaksin Sinovac di Indonesia akan berkisar Rp 200 ribu/dosis.
Indonesia juga disebut tengah memesan vaksin corona Sinopharm dan CanSino Biologics yang juga berasal dari China.
Selain dari China, Indonesia juga telah melakukan pembicaraan vaksin dengan Inggris yang memproduksi vaksin Covid-19, AstraZeneca.
Tag
Berita Terkait
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Kemenkes Bantah Adanya Detoksifikasi Vaksin Covid-19, Definisinya Beda Jauh
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar