Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan sikap mantan Panglima Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo yang menolak hadir di Istana saat acara penganugerahan tanda jasa Bintang Mahaputera merupakan tindakan yang congkak.
Karding menganggap Gatot tidak menghargai negara sebagai pemberi tanda jasa tersebut. Pasalnya, Bintang Mahaputera itu merupakan pemberian negara atas jabatan yang pernah diemban Gatot selaku Panglima TNI.
Karena itu, menurut Karding, sebaiknya dibuat aturan di mana seseorang yang menolak hadir dalam penganugerahan sekaligus tidak diberi sama sekali penghargaan tersebut.
"Dibuat saja aturan baru kalau ada orang yang menolak ya sudah jangan dikasih, itu dia tidak menghargai negara dong. Negara kok yang ngasih, kamu nggak terima, enak aja sombong amat, mubazir. Kan tidak boleh congkak begitu di dalam politik. Politik jangan dikecilkan dong," tutur Karding dalam diskusi daring, Minggu (15/11/2020).
Karding berpandangan, sebagai negarawan seharusnya Gatot dapat betindak lebih bijak dalam menyikapi penghargaan dari negara.
Menurutnya, Gatot bisa saja hadir dan menerima Bintang Mahaputera di Istana. Mengenai posisinya sebagai pengkritik pemerintah, kata Karding, hal itu bisa ditegaskan oleh Gatot.
"Saya meyakini ya kalau Pak Gatot datang dan menerima sambil gagah mengatakan saya tetap kritis, itu justru publik akan simpati. Tapi itu kan pandangan kami pandangan saya maksud saya," kata Karding.
Presiden Joko Widodo seharusnya menyematkan Bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantyo pada Rabu (11/11/2020). Namun Gatot memilih tak hadir.
Kendati begitu, Gatot mengirim surat pemberitahuan ketidakhadirannya tersebut kepada presiden. Alasan Purnawirawan Jenderal yang kini menjabat sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu karena Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Politisi PKB Tantang Anies Hentikan Acara Habib Rizieq: Kita Tunggu
Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Mahfud MD dalam channel Youtube Sekretariat Presiden.
"Beliau tidak hadir. Tapi dalam suratnya menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir, terutama karena suasana covid," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, sebenarnya protokol kesehatan yang diterapkan sudah memenuhi standar. Pemberian penyematan penghargaan sendiri biasanya dilakukan setiap Agustus.
Tapi karena kondisi pandemi, pada Agustus lalu disepakati kalau penyematannya dipecah menjadi dua: Agustus dan November.
"Standarnya (protokol kesehatan) dipenuhi. Ini dipecah dua, Agustus dan Sekarang. Agustus disepakati dipecah dua kali. Ada protokol kesehatan yang ketat," katanya.
Lalu bagaimana dengan penghargaan buat Gatot Nurmantyo?
Berita Terkait
-
Isu Pemakzulan Gus Yahya dari Ketum PBNU Memanas, PKB: Kita Nggak Ikut-ikutan
-
Kronologi Kader PKB Sebut MBG Tidak Perlu Ahli Gizi, Cukup Lulusan SMA
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf