News / nasional
Reza Gunadha | Chyntia Sami Bhayangkara
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik sikap pemerintah yang tebang pilih dalam menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

Menurutnya, perlakuan pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 terhadap masyarakat dengan elite agama berbeda.

Hal itu disampaikan oleh Abdul melalui akun Twitter miliknya @abe_mukti.

Ia menyebut para pedagang pasar dikejar-kejar oleh aparat hingga tak diizinkan berjualan dengan alasan tak memenuhi protokol kesehatan.

Baca Juga: Pemprov DKI Denda Rizieq karena Bikin Kerumunan, PKB: Itu Bukan Prestasi!

"Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19," kata Abdul seperti dikutip Suara.com, Senin (16/11/2020).

Sikap pemerintah tersebut membuat tak sedikit masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka.

Namun, sikap pemerintah justru berbeda terhadap elit politik hingga elit agama.

Para elite politik yang melanggar protokol kesehatan ketika Pilkada dibiarkan. Hal itu juga terjadi saat elit agama melanggar protokol kesehatan.

"Elite politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elit agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar," tutur Abdul.

Baca Juga: Anies Jadi Bulan-bulanan Publik: Sama Rakyat Garang, Sama Habib Ciut

Sekum Muhammadiyah kritik pemerintah soal pelanggaran prokes (Twitter/abe_mukti)

Dalam cuitannya, Abdul menyayangkan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, sikap tersebut telah melukai rasa keadilan.

Komentar