Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintah pusat RI yang sedang berusaha menindak Rizieq Shihab.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, pemerintah pusat justru sibuk bersaing dengan teritorial Petamburan-- kediaman Rizieq Shihab--dibandingkan dengan negara asing seperti China dan AS.
Hal itu disampaikan oleh Fadli melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
Awalnya, Fadli mengomentari cuitan seorang warganet dengan akun @aline_yoana_tan yang menyindir pemerintah pusat bersaing dengan DKI Jakarta.
"Republik Indonesia itu sepatutnya bersaing dengan Rusia, Amerika, Jepang, Korea atau Singapura. Bukan dengan DKI Jakarta," cuitnya seperti dikutip Suara.com, Jumat (20/11/2020).
Cuitan tersebut dibalas oleh Fadli Zon. Ia mempertegas cuitan dari warganet tersebut.
"Alih-alih bersaing dengan China, AS, India atau Rusia, pemerintah pusat Republik Indonesia malah bersaing dengan DKI Jakarta," ucap Fadli.
Bahkan, menurut Fadli Zon kini pemerintah pusat mulai lebih spesifik lagi hendak bersaing dengan Petamburan yang notabene merupakan kediaman Rizieq Shihab.
"Kini lebih spesifik lagi bersaing dengan lingkungan teritorial Petamburan," ungkap Fadli.
Baca Juga: Penuhi Panggilan soal Rizieq, Ridwan Kamil Tenteng Map Merah ke Bareskrim
Imbas Acara Petamburan
Acara Maulid Nabi Muhammad Saw dan pesta pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) menjadi polemik.
Rizieq mengundang 10 ribu tamu untuk hadir dalam acara tersebut. Bahkan, para tamu undangan tak mematuhi protokol kesehatan, mulai dari tak menjaga jarak hingga tak mengenakan masker.
Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengklaim telah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mensukseskan acara tersebut.
Ia mengklaim mendapatkan dua surat dari Dishub Jakarta Pusat berisi dukungan acara dan satu lagi surat dari Wali Kota Jakarta Pusat berisi arahan protokol kesehatan.
Namun, klaim tersebut belakangan dibantah oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menegaskan surat dari Wali Kota Jakarta Pusat merupakan surat imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan berisi dukungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah