Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyindir pemerintah pusat RI yang sedang berusaha menindak Rizieq Shihab.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, pemerintah pusat justru sibuk bersaing dengan teritorial Petamburan-- kediaman Rizieq Shihab--dibandingkan dengan negara asing seperti China dan AS.
Hal itu disampaikan oleh Fadli melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
Awalnya, Fadli mengomentari cuitan seorang warganet dengan akun @aline_yoana_tan yang menyindir pemerintah pusat bersaing dengan DKI Jakarta.
"Republik Indonesia itu sepatutnya bersaing dengan Rusia, Amerika, Jepang, Korea atau Singapura. Bukan dengan DKI Jakarta," cuitnya seperti dikutip Suara.com, Jumat (20/11/2020).
Cuitan tersebut dibalas oleh Fadli Zon. Ia mempertegas cuitan dari warganet tersebut.
"Alih-alih bersaing dengan China, AS, India atau Rusia, pemerintah pusat Republik Indonesia malah bersaing dengan DKI Jakarta," ucap Fadli.
Bahkan, menurut Fadli Zon kini pemerintah pusat mulai lebih spesifik lagi hendak bersaing dengan Petamburan yang notabene merupakan kediaman Rizieq Shihab.
"Kini lebih spesifik lagi bersaing dengan lingkungan teritorial Petamburan," ungkap Fadli.
Baca Juga: Penuhi Panggilan soal Rizieq, Ridwan Kamil Tenteng Map Merah ke Bareskrim
Imbas Acara Petamburan
Acara Maulid Nabi Muhammad Saw dan pesta pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11/2020) menjadi polemik.
Rizieq mengundang 10 ribu tamu untuk hadir dalam acara tersebut. Bahkan, para tamu undangan tak mematuhi protokol kesehatan, mulai dari tak menjaga jarak hingga tak mengenakan masker.
Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengklaim telah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mensukseskan acara tersebut.
Ia mengklaim mendapatkan dua surat dari Dishub Jakarta Pusat berisi dukungan acara dan satu lagi surat dari Wali Kota Jakarta Pusat berisi arahan protokol kesehatan.
Namun, klaim tersebut belakangan dibantah oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menegaskan surat dari Wali Kota Jakarta Pusat merupakan surat imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan berisi dukungan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi
-
Status Tersangka Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!
-
Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?