Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah rencana rute Light Rapid Transit (LRT) Velodrome-Dukuh Atas menuai kritik dari fraksi PSI DPRD Jakarta. Kendati demikian, keputusan Anies itu disebut sudah sesuai dengan rencana dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Kemenhub telah berencana menjadikan stasiun Kereta Api (KA) Manggarai menjadi stasiun antar kota dan Provinsi. Imbasnya, rencana transportasi Jakarta harus melakukan penyesuaian.
"Nah tentu jaringan per-KAan Jakarta harus menyesuaikan dengan Rencana Induk Perkeretaapian nasional tadi," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).
Syafrin menuturkan, pihaknya membuat rute agar bisa mengoptimalkan stasiun Manggarai. Jalur LRT Jakarta langsung dibuat mengarah ke Timur.
"Tentu dengan rute Velodrome - Manggarai, disesuaikan dia nge-loop ke timur, ke Klender lalu masuk ke Cawang," tuturnya.
Ia menyatakan rencana ini tidak bertentangan dengan proyek Jokowi. Sebab, hal ini sudah desuai dengan rencana induk transportasi (RIT) nasional.
Sebab dalam RIT, kereta api dianggap akan menjadi tulang punggung transportasi. Karena itu penyesuaian perlu dilakukan demi rencana tersebut.
"Karena mau jdi backbone maka perlu dilihat secara keseluruhan perlu dilihat jaringan kereta api di Jakarta seperti apa didasarkan pada RIT nasional," pungkasnya.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mempertanyakan rencana Gubernur Anies Baswedan yang ingin mengubah rute Light Rapid Transit (LRT) Jakarta. Keinginan Anies itu dianggap merusak rencana Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Tanya Anies, Ferdinand: Fee Formula E Rp560 M Itu Dibayarkan ke Siapa Saja?
Anggota fraksi PSI DPRD Jakarta Eneng Malianasari mengatakan penghapusan rute Velodrome-Dukuh Atas terdapat di dalam paparan Dinas Perhubungan tanggal 22 Oktober 2020. Anies pun sudah mengirimkan surat perubahan rute ini ke Kementerian Perhubungan tanggal 17 September 2020 lalu.
Menurutnya, rute LRT Jakarta sudah diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029. Proyek LRT Jakarta juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur di dalam Perpres nomor 56 tahun 2018.
“Kami minta Pemprov DKI jangan menjegal Proyek Strategis Nasional yang telah digariskan oleh Presiden Jokowi. Menghapus rute Velodrome - Dukuh Atas berarti mengacak-acak rute yang telah ditetapkan Pak Presiden," ujar Eneng kepada wartawan, Selasa (10/11/2020).
Berita Terkait
-
Tanya Anies, Ferdinand: Fee Formula E Rp560 M Itu Dibayarkan ke Siapa Saja?
-
Ferdinand Tantang Anies Jelaskan Fee Ajang Balap Formula E Rp560 Miliar
-
DKI Jakarta Sabet Penghargaan, Ferdinand: Buktikan Itu Tidak Salah Alamat!
-
Sebut Tito Salah Kaprah, Pengamat: Instruksi Mendagri Tak Bisa Copot Anies
-
Kabarnya Habib Rizieq Positif Corona, Benarkah? Ini Faktanya
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi