“Tahun ini, kami fokus pada pembangunan Jembatan Joyoboyo. Kami targetkan tahun ini selesai. Nantinya jembatan ini akan menjadi salah satu ikon baru di Kota Surabaya,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Anna Fajriatin menambahkan, selama 10 tahun kepemimpinannya, Risma banyak membangun taman, karena sejak awal, dia ingin Surabaya menjadi kota seribu taman. Perlahan dia pun mewujudkannya.
Setidaknya, saat ini sudah ada 573 taman kota yang tersebar di berbagai titik di Surabaya, termasuk Taman Harmoni, yang merupakan bekas tempat pembuangan akhir (TPA).
“Luas taman hingga tahun 2020 ini mencapai 1.651,24 hektare, sementara luas ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya sudah mencapai 7.356,24 hektare atau 21,99 persen dari luas Kota Surabaya. RTH publik kami sudah di atas target minimal sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PU nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,” kata Anna.
Kemudian pengelolaan sampah juga terus disempurnakan. Saat ini sudah ada 533 bank sampah, 9 lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Reduce, Reuse, Recyle (3R), dan 28 rumah kompos. Bahkan pengelolaan sampah di Surabaya sudah bisa menghasilkan listrik di PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) Benowo.
“Kampung-kampung juga diajari cara mengolah sampah, sehingga sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo tidak terlalu banyak meski pertumbuhan penduduk semakin meningkat,” kata dia.
Ahli Permukiman dan Perkotaan, yang merupakan Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Prof. Johan Silas mengatakan, Risma membangun Kota Surabaya dalam kurun waktu 10 tahun masa jabatannya. Sejatinya ia telah membangun Kota Surabaya lebih dari 10 tahun ke depan, karena kemajuan dan pembangunannya sangat pesat.
“Ke depan, Surabaya harus menjadi bagian dari sistem tata kota dunia. Saya yakin Surabaya bisa mencapai itu dan terus menjadi kota terbaik di Indonesia dan bahkan dunia,” pungkasnya. (adv)
Baca Juga: Klaim Covid-19 Menurun, Tri Rismaharini Minta Warga Tak Takut ke Surabaya
Berita Terkait
-
10 Tahun Kepemimpinan Tri Rismaharini, Pendidikan Gratis Terus Dikembangkan
-
Tri Rismaharini Hadirkan Program Kesejahteraan, agar Masyarakat Hidup Layak
-
Risma Punguti Sampah Saat Aksi Tolak Omnibus Law, Netizen: Pencitraan!
-
Dedikasinya Luar Biasa, Tri Rismaharini Terima Penghargaan dari Unair
-
Wali Kota Surabaya Minta Wisatawan Tak Takut Datang ke Surabaya
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri