Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis pemerintah bisa mengendalikan pandemi Covid-19.
Hal tersebut kata Jokowi karena telah melihat sejumlah angka-angka indikator pengendalian Covid-19 di Indonesia.
"Melihat ini (angka-angka indikator), sebetulnya kita sangat optimis dalam pengendalian Covid ini," ujar Jokowi dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara dalam video Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (1/12/2020).
Namun Jokowi tak segan-segan memberikan peringatan keras jika terjadi kenaikan kasus Covid-19.
"Tetapi kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja pasti saya akan berikan warning secara keras karena kita nggak mau ini keterusan. Jadi saya ingatkan itu karena memang ada kenaikan sedikit, itu yang harus segera diperbaiki," ucap dia.
Kepala Negara juga meminta agar kenaikan kasus Covid-19 di beberapa kota dan kabupaten terus ditekan. Sehingga kasus Covid-19 di daerah tidak meningkat drastis.
"Di beberapa kota kabupaten itu ada kenaikan itu segera dikejar dan dihentikan jangan sampai terus menanjak ke atas, dan juga 1-2-3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," katanya
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan sejumlah angka indikator penanganan Covid-19. Per 30 November 2020, tingkat kesembuhan di Indonesia berada di angka 83,6 persen.
Angka tersebut kata Jokowi jauh lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 69,03 persen. Kemudian angka kasus aktif di Indonesia sekarang ini yakni 13,25 persen.
Baca Juga: Relawan India Mengaku Alami Efek Samping Serius dari Vaksin AstraZeneca
Angka tersebut kata Jokowi, jauh lebih baik dari angka rata-rata kasus aktif dunia yaitu di angka 28,55 persen.
"Artinya semakin bulan semakin baik. Hanya yang masih belum dan perlu terus kita perbaiki yaitu di angka kematian, itu kita masih di 3,1 persen, angka kematian dunia 2,32 persen," katanya.
Berita Terkait
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
-
Asal Mula Lahirnya 'Tembok Ratapan Solo' di Rumah Jokowi: Keisengan Digital atau Kritik Satir?
-
Heboh 'Tembok Ratapan Solo' Muncul di Google Maps, Ternyata Berlokasi di Kediaman Jokowi
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
Terkini
-
Suara Rakyat Tertelan Ombak, Elite PAN Beberkan Bahaya Jika Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen
-
Pria Ngaku Polisi Aniaya Tiga Pegawai SPBU Cipinang, Reskrim dan Propam Polda Metro Turun Tangan
-
DPR Desak THR Dibayar 2 Pekan Lebih Awal, Ternyata Ini Alasannya!
-
Hadapi Tensi Panas AS-Iran: Status Siaga 1 Berlanjut, KBRI Teheran Siapkan Jalur Evakuasi
-
57 Eks Pegawai KPK Berpeluang Kembali? Setyo Budianto Respons Putusan KIP Soal TWK
-
Pamer Anak Jadi WNA Picu Amarah Warganet, Mengapa Pernyataan Alumni LPDP Begitu Sensitif?
-
Skandal Bripka AI, Oknum Polisi Tangerang Jadi Tersangka Usai Gadai Mobil Rental Rp25 Juta
-
KPK Incar Keterangan Budi Karya Sumadi Terkait Skandal Suap Jalur Kereta Api DJKA
-
Gus Yaqut Lawan Status Tersangka KPK, Akui Berhasil Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji
-
Ancaman PHK Gegara Impor Mobil Pick Up India, Buruh Minta KPK Turun Tangan Jaga Uang Rakyat